Profesor Damien Kingsbury: Jika Tidak Didukung Legislatif, Masalah Papua Mandeg

Radio New Zealand, Senin (02/6/14) merilis wawancara dengan Profesor di Deakin University of Melbourne, Damien Kingsbury dan Johnny Blades. Profesor Damien Kingsbury adalah pengampuh mata kuliah, pendekatan pembangunan politik dan resolusi konflik. Berikut cuplikannya.

Johnny Blades: Selama kepemimpinan SBY, sepuluh tahun lalu telah mencoba mencari jalan keluar terkait persoalan di  West Papua. Melalui beberapa orang yang dipercaya dapat mempercepat agenda-agenda yang mesti diselesaikan, tetapi nyatanya belum juga tuntas. Damien menduga bahwa siapa yang nanti memimpin Indonesia, juga sama simpatinya dengan SBY. Muncul keraguan. 

Sedangkan pemberian Otonomi Khusus diperuntukan bagi penduduk pribumi, itupun masih terdapat ketidakpuasan di antara penduduk pribumi. Lantas, bagaimana masalah West Papua mau dibahas.

Jonny : Saya meminta pandangan Anda terhadap beberapa calon Presiden: Prabowo Subianto atau Joko Widodo, apakah mereka akan peduli dengan masalah West Papua?

Kingsbury: Prabowo memiliki sejarah, pernah terlibat dalam operasi di West Papua. Bisa diprediksi tidak mungkin membahas masalah West Papua. Sedangkan, Jokowi saya melihatnya dari kaca mata nasionalis. Dia akan lebih banyak menyerahkan masalah West Papua ke tangan pihak keamanan. Maka berujung pada "bisnis", dan pelanggaran Hak Asasi Manusia bakal terus terjadi dan terjadi hingga kini masih dialami masyarakat pribumi.

Johnny: Beberapa tahun belakangan ini, saya melihat gerakan solidaritas Internasional benar-benar nampak menyuarakan isu West Papua, melalui berbagai media: misalnya, kampanye dan media sosial. Apakah menurut Anda cara demikian akan berpengaruh seperti "serangan" terhadap Pemerintah Indonesia dan apakah Anda melihat salah satu dari pengaruh eksternal yang telah dilakukan lewat berbagai media cukup mempengaruhi West Papua?

Kingsbury: Tidak, sebab yang perlu kita diketahui bersama adalah bahwa perubahaan di West Papua sebagian besar akan didorong oleh agenda politik dalam Negeri Indonesia, contohnya di Aceh pada tahun 2004, SBY mengatakan isu Aceh diprioritaskan, begitu pula masalah West Papua. Namun, nyatanya tidak demikian, dua periode masa kepemimpinannya, jika tidak didukung dari legislatif yang ada di West Papua dipastikan mandeg. 

Free West Papua Campaign