Minggu, 31 Agustus 2014

Amnesty International Minta Indonesia Akhiri Serangan-Serangan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Papua

Salah satu lembaga hak asasi manusia internasional, Amnesti Internasional (AI) meminta pihak berwenang di Indonesia untuk mengakhiri serangan-serangan terhadap kebebasan berekspresi di wilayah Papua.
“Serangan-serangan belakangan ini menjadi gambaran dari lingkungan represif yang dihadapi oleh para aktivis politik dan jurnalis di daerah tersebut, dan impunitas yang terus berlanjut bagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di sana,”

Disebutkan, pada 26 Agustus 2014, aktivis politik Martinus Yohame ditemukan tewas di dalam karung, mengapung di dekat Pulau Nana di Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan luka-luka seperti yang dilaporkan, termasuk luka tembak di dadanya.

Martinus, ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Sorong, sebuah gerakan pro-kemerdekaan di Papua, sebelumnya hilang pada 20 Agustus.

Hilangnya Martinus, terjadi pada saat yang sama seorang aktivis politik lainnya ditahan secara semena-mena menjelang rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Provinsi Papua Barat untuk acara “Sail Raja Ampat”pada 23 Agustus.

KNPB telah melaporkan rencana untuk menggelar protes di Sorong sekitar kunjungan Presiden dan akan menaikan bendera pro-kemerdekaan Papua “Bintang Kejora”. 

Pada kasus lainnya, lanjut Amnesty International, di provinsi yang sama, pada 8 Agustus polisi menangkap dan diduga melakukan penyiksaan atau penganiayaan terhadap dua pelajar di kabupaten Manokwari karena membuat grafiti pro-kemerdekaan, termasuk menyerukan sebuah referendum independen bagi Papua.

Keduanya, Robert Yelemaken, pelajar sekolah menengah atas berusia 16 tahun, dan Oni Wea, seorang mahasiswa perguruan tinggi berusia 21 tahun, juga merupakan aktivis-aktivis KNPB.

Mereka dipukul di kepala dan wajah dengan popor senjata, dan ditendang oleh polisi. Keduanya dipaksa berguling digenangan air kotor dan minum cat.  Mereka kemudian dibawa ke Kantor Polres Manokwari di mana pemukulan tersebut diduga terus dilakukan. 

Robert Yelemaken telah dibebaskan sejak saat itu, tetapi Oni Wea masih menghadapi tuduhan “penghasutan” di bawah Pasal 160 KUHP. 

Lanjut AI, dua jurnalis Prancis juga ditangkap oleh polisi pada 6 Agustus di Wamena, Provinsi Papua, dan masih di tahanan karena pelanggaran imigrasi.

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat dilaporkan membuat film dokumenter tentang gerakan separatis di wilayah Papua. Penangkapan mereka menyoroti pembatasan yang terus berlaku, yang dihadapi oleh jurnalis, organisasi HAM, dan organisasi pengawas internasional lainnya untuk mengakses Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Areki Wanimbo, ketua Dewan Adat Lani Besar, yang telah menemui kedua jurnalis, juga ditangkap oleh polisi pada hari yang sama dan dituduh mendukung aktivitas-aktivitas separatis.

Sejak saat itu Areki dituduh melakukan “makar” di bawah Pasal 106 dan 110 dari KUHP, yakni, kejahatan terhadap keamanan Negara.  Pasal-pasal ini telah digunakan secara semena-mena untuk memenjarakan puluhan orang di Papua karena aktivitas politik damai mereka, beberapa hingga 20 tahun. 

“Kami telah lama menyerukan akses yang bebas dan tanpa hambatan ke wilayah Papua bagi jurnalis dan organisasi HAM internasional, dan menyambut baik janji Presiden terpilih Joko Widodo pada Juni 2014 bahwa ia akan membuka akses terhadap wilayah tersebut jika terpilih.” 

“Hak atas kebebasan berekspresi, beropini, dan berkumpul secara damai dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya,” kata Josef Benedict, koordinator kampanye Amnesty International  untuk Indonesia dan Timor Leste.

Lebih lanjut disampaikan, Amnesty International  juga menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mencabut atau paling tidak mengamandemen produk-produk hukum yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi, termasuk Pasal 106 dan 110 KUHP, agar mematuhi hukum dan standar-standar HAM internasional. 

Dikatakan, Amenesty International tidak mengambil posisi apapun terkait status politik dari provinsi mana pun di Indonesia, termasuk menyerukan kemerdekaan.

“Namun demikian, organisasi kami percaya bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga mencakup hak untuk mengadvokasi secara damai referendum, kemerdekaan, atau solusi politik lainnya,” kata Josef. 

Serangan-serangan terhadap kebebasan berekspresi harus berakhir, dan semua tahanan nurani (prisoners of conscience) – seperti mahasiswa perguruan tinggi Oni Wea, yang ditahan semata-mata karena secara damai menjalankan hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi – harus segera dan tanpa syarat dibebaskan. 
Lebih lanjut, Amnesty International meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, kompeten, dan imparsial terhadap pembunuhan Martinus Yohame dan semua tuduhan akan penyiksaan dan penganiayaan.


“Pelaku dari kejahatan-kejahatan semacam ini harus dibawa ke muka hukum di persidangan yang adil tanpa menggunakan hukuman mati, dan para korban dan keluarga mereka harus diberikan reparasi,” tegas Josef.

Aksi Demo FWPC London di Kantor Kedutaan Indonesia tentang pembunuhan Ketua KNPB Sorong

Pada hari Selasa 2 September 2014, Free West Papua Campaign ( FWPC) akan mengadakan aksi protes  di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia di 38, Grosvenor Square, London, Inggris untuk menunjukkan terhadap pembunuhan pemimpin KNPB Sorong Martinus Yohame yang diculik dan dibunuh pekan lalu.
Kami akan menuntut keadilan atas pembunuhan dan menunjukkan diluar Kedutaan Besar Republik Indonesia dari pukul 12:00 dan seterusnya.
Kami berharap bahwa pendukung lainnya juga akan mengadakan protes serupa di seluruh dunia untuk menuntut dan mengakhiri pembunuhan aktivis Papua.

Silakan mengundang teman-teman dan keluarga dan datang dan menunjukkan dukungan Anda terhadap pembunuhan berdarah dingin seperti. 

Jumat, 29 Agustus 2014

Senator John Madigan: Pemerintah seharusnya tidak menutup mata atas persoalan West Papua

Sumber Radio Australia
Pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap pengobatan di Indonesia dari Papua Barat, Senator Madigan mengatakan

Partai Buruh Demokrat Senator John Madigan telah mendesak pemerintah Australia untuk tidak menutup mata terhadap pengobatan di Indonesia dari penduduk asli provinsi Papua.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop pekan ini menandatangani Kode Etik perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama intelijen dan besi keluar ketegangan atas kegiatan mata-mata Australia terhadap Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dalamnya.
Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia.
Senator Madigan mengatakan pemerintah tidak boleh lupa situasi di Papua Barat, yang menghadapi konflik mirip dengan yang di Timor Timur.
"Saya pikir kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu - Balibo 5, aneksasi Timor Timur - situasi yang kita miliki di Papua Barat [adalah] bahwa kita ingin melihat jelas, transparan, pemerintahan yang demokratis," kata Senator Madigan.
Dua wartawan Perancis dipenjara bulan ini oleh pihak berwenang Indonesia untuk tidak mendapatkan visa yang benar.
Apakah Papua Barat Abbott Timor Timur?
Tracee Hutchinson bertanya apa peran Pemerintah Australia akan memiliki dalam pergerakan menuju kemerdekaan Papua Barat.
Polisi setempat telah menyuarakan keprihatinan kegiatan wartawan bisa "mengacaukan" Papua.
Awal bulan ini, lima pemberontak separatis ditembak mati dalam bentrokan dengan militer Indonesia.
"Kami punya masalah di depan rumah kami sendiri dan namun mereka tampaknya tidak mendapatkan menyebutkan," kata Senator Madigan.
"Saya menyadari, seperti halnya mayoritas warga Australia, yang kita ingin mengembangkan hubungan baik dengan Indonesia, tapi setiap hubungan didasarkan pada kemampuan untuk berbicara dengan cara yang kuat dan benar, selain itu hubungan cacat."
Kemenangan Indonesia ini presiden terpilih Joko Widodo dalam pemilihan Juli telah menimbulkan harapan untuk meningkatkan demokrasi di negara kepulauan, tapi Senator Madigan mengatakan situasi Papua Barat menunjukkan Indonesia masih memiliki cara untuk pergi.
"Indonesia berada di jalan untuk menjadi demokrasi yang lebih hidup dan seluruh warga Australia akan mendukung itu, tapi untuk menjadi negara demokrasi, Anda harus memiliki transparansi, dan kami memiliki laporan berkelanjutan yang terus datang secara teratur kekejaman di sana," katanya .
"Kita semua tahu bangsa Indonesia adalah, kelompok yang sangat beragam besar pulau dan Indonesia, karena semua pemerintah, memiliki tantangan tetapi kita perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak secara bertanggung jawab secara adil kepada semua orang mereka.
"Tempat saya percaya kita dapat memiliki pengaruh terbesar dalam urusan dunia awalnya di halaman belakang kita sendiri ... Kita bicara tentang orang-orang, kita sedang berbicara tentang kehidupan masyarakat dan saya tidak akan akan terlibat dengan diam saya."
Madigan mendorong masalah dengan sesama crossbenchers
Senator Madigan telah meningkatkan kesadaran tentang konflik Papua Barat dengan sesama senator crossbench yang memegang keseimbangan kekuasaan di Senat.
"[Senator Independen] Nick Xenophon dan saya sering berbicara tentang hal itu -. Kami sudah banyak percakapan tentang masalah ini saya telah disebutkan kepada yang lain sesama senator crossbench saya," katanya.
"Saya berpikir bahwa itu adalah proses pendidikan, itu adalah proses berdiskusi tenang tentang masalah ini, dan hal itu harus terjadi.

"Saya telah mengangkat isu Papua Barat pada banyak kesempatan di Parlemen dalam tiga tahun dan saya akan terus melakukannya untuk seberapa lama aku di sini, sampai saat kita mendapatkan beberapa hasil yang nyata bagi orang-orang ini."

Kamis, 28 Agustus 2014

Kampanye untuk meningkatkan kesedaran West Papua 29-31 Agustus 2014 di Nederland

Sebuah himbauan dan undangan  kepada semua orang bahwa akan ada   festival tradisional Papua dan Barapen (Ground Oven) dari 29-31 Agustus di Belanda untuk mempromosikan budaya Papua dan meningkatkan kesadaran tentang situation. Acara ini akan dihadiri oleh Free West Papua Campaign (Nederland)  serta banyak orang Papua dan teman-teman Belanda

Rabu, 27 Agustus 2014

FWPC PNG berbicara di Radio PNG untuk pembebasan 2 Wartawan Perancis di West Papua

Free West Papua Campaign-Papua Nugini berbicara di PNG Tok Bek Radio Show kemarin di Port Moresby.
FWPC PNG berbicara tentang Papua Barat dan pembebasan wartawan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang masih terkunci oleh Indonesia hanya untuk pelaporan di Papua Barat.
Tetap kuat Thomas, Valentine dan semua saudara dan saudari di balik jeruji besi, dunia belajar tentang penjara Anda.

Suatu hari Anda akan bebas

Selasa, 26 Agustus 2014

Dua Koordinator LSM Gereja Katolik, Fransiskan International dan Vivat yang berkedudukan di Geneva Swiss mengunjungi Papua

Budy Chayono, koordinator Fransiskan Internasional untuk wilayah Asia Pacific mengatakan ini merupakan kunjungan FI yang pertama di wilayah timur jauh Indonesia itu.
“Kami bertemu orang Papua sejak 10 sampai 15 tahun, tetapi yang ini pertama kami datang ke Papua,”tuturnya.
Dia menjelaskan, LSM milik gereja Katolik ini yang memunyai status Ekosop, yang bisa bekerja sama di PBB untuk menyuarakan aspirasi maupun masalah yang dihadapi masyarakat.
“Kami punya hak untuk bersuara di PBB,”tuturnya.
Koordinator Vivat, LSM yang tergabung dari 12 organisasi para suster dan Pastor gereja Katolik, yang berkedudukan di Genewa, Pastor Edward menambahkan kunjungan pihaknya sangat penting demi untuk mendengar pergumulan orang Papua secara langsung.
“Kami mau dengar dari anda langgsung, dari hati anda. kami mau dengar tetang Papua dan kami mau bawa ke Jenewa,”tutur Pastor yang pernah bekerja di Pakistan dan 5 tahun terakhir kerja di Geneva.
Menurut Edward, Vivat maupun Fransiskan Internasional membawa aspirasi yang disuarakan orang Papua bersama The International Coalition For Papua (IPC).
“Kita terus menerus bicara soal Papua secara bersama ICP, dan kami ingin terus mendengar suara anda dan terus menyuarakannya,”tuturnya.
Direktur Sesi Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransikan Papua, Yuliana Langawuyon, mengatakan pihaknya merasa penting untuk mengundang para pegiat HAM untuk berbagi pengalaman kepada LSM yang mempunyai konsen atas masalah Papua di dunia International.

“Mereka mempunyai perwakilan di UN dan mereka mau datang dan mau bertemu dengan teman-teman jaringan untuk dengar langsung. Kami merasa rugi kalau tidak bertemu teman-teman, maka kami merasa penting mengundang kawan-kawan dalam pertemuan ini,”tutur Yuliana dalam sambutan kegiatan dibawa sorotan Thema “Workshop dan sharing Mekanisme HAM dengan Bidang Fokus Masalah HAM di Papua” yang diikuti belasan perwakilan sejumlah LSM

Aksi Demonstrasi Free West Papua Campaign PNG untuk bebaskan jurnalis Perancis

Free West Papua Campaign PNG  juga menggelar demonstrasi kemarin mendukung pembebasan jurnalis  Prancis Valentine Bourrat dan Thomas Dandois.

Tahun lalu kami membuka kantor resmi di Port Moresby dan dengan dukungan dari Gubernur Powes Parkop, kami terus menggalang dukungan dari seluruh PNG untuk Kemerdekaan West Papua sehingga suatu hari semua orang di pulau ini akhirnya akan bebas.

Juru Bicara DLP Australia: Penangkapan 2 Wartawan Prancis di Papua Barat Tidak Dapat Diterima

Juru bicara untuk Partai Demokrasi Buruh Australia, atau Democratic Labor Party of Australia,  Anthony Craig mengatakan penangkapan dua wartawan Prancis di Papua Barat tidak dapat diterima. Karena itu, pihaknya telah meminta Australia untuk meninjau dukungan dan kerja sama kepada keamanan Indonesia.

Robert Dandois dan Valentine Bourrat ditangkap dua pekan lalu karena diduga melanggar visa turis dan melakukan peliputan untuk  sebuah stasiun televisi Prancis-Jerman, Arte. 
Dikatakan, Anthony Craig, wartawan hanya melakukan pekerjaan mereka. Penangkapan atas dua jurnalis ini kata dia,  contoh dari militer Indonesia menjalankan Papua Barat seperti sebuah kamp penjara. 

"Jika anda akan menyembunyikan sesuatu, maka Anda menghentikan orang-orang untuk melihat ke hal itu. Dan wartawan Perancis ditangkap karena mereka benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi di Papua, mengingat laporan kekejaman yang terus keluar dari sana, kemudian ada sesuatu yang tidak beres," kata Anthony Craig dikutip radionz.co.nz, Selasa (26/08/14).

Senin, 25 Agustus 2014

IFJ MINTA SBY DAN JOKOWI SEGERA BEBASKAN DUA WARTAWAN PERANCIS

The International Federation of Journalists (IFJ) kembali meminta pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan dua wartawan Perancis yang telah ditahan sejak 6 Agustus di Papua.
Thomas Dandois dan Valentine Bourrat ditangkap di Wawena, Papua karena melakukan aktivitas jurnalistik walaupun mereka berdua masuk sebagai turis. Bersama IFJ, The European Federation of Journalists (EFJ), the French Union of Journalists (SNJ, SNJ-CGT and CFDT-Journalists) serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terus mendesak pemerintah untuk melepaskan Thomas dan Valentine.
Hingga saat ini, kedua wartawan Perancis ini masih ditahan di tahanan imigrasi Jayapura. Keduanya dijadwalkan untuk dipindahkan ke tahanan polisi akhir pekan lalu namun belum terlaksana. Kepolisian Papua beralasan pemindahan tersebut batal dilakukan karena masalah dokumen dan keterlambatan dalam mengatur ruang penahanan yang terpisah.
Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Gardu Tempubulon, kepada IFJ mengatakan bahwa pemindahan Thomas dan Valentine akan berlangsung segera setelah Kepolisian menyiapkan dua ruangan yang terpisah.
Sementara permintaan pengacara yang mewakili Kedutaan Besar Prancis di Jakarta agar Thomas dan Valentine dikenakan tahanan kota telah ditolak oleh Kepolisian Papua dengan alasan keamanan.
“Ini adalah pelanggaran hak-hak wartawan dan kami meminta (lagi) Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Dandois dan Bourret. Fakta bahwa mereka masih dalam tahanan imigrasi sangat tidak toleran dan kami sangat prihatin dengan berita bahwa mereka akan dipindahkan ke tahanan polisi. ” kata Jane Worthington, Direktur Pelaksana IFJ Asia Pasifik.
Pada tanggal 11 Agustus, Thomas dan Valentine didakwa dengan melanggar Pasal 122 UU Imigrasi 2011. Rekaman audio, rekaman video dan barang-barang, termasuk laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan keduanya dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kasus ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk reformasi di Indonesia. Taktik seperti ini akan terus mendorong informasi yang keliru dan selanjutnya membuat daerah tidak stabil. Kami berharap bahwa Presiden baru Joko Widodo membuktikan  pernyataannya untuk membuka Papua bagi media asing dan meminta Presiden sSusilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan pembebasan segera Dandois dan Bourrat. ” tambah Worthington

Free West Papua Campaign Australia Meningkatkan Kesadaran West Papua di jalan.

AUSTRALIA - Free West Papua Campaign  Australia bermain musik dan menyanyikan sebuah lagu untuk meningkatkan kesadaran tentang Indonesia pendudukan ilegal dan genosida di Papua Barat di jalan dengan bakatnya terbesar palung musik minggu lalu di Australia.

Aksi Demonstrasi Free West Papua Campaign Nederland Kedutaan Indonesia di Nederland

Free  West Papua Campaign ( Nederland) di Nederland  Protes untuk membebaskan Wartawan Perancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrat,  

Aksi Free West Papua Campaign UK di Kedutaan Indonesia di London

Free  West Papua Campaign (UK) di London Protes untuk membebaskan Wartawan Perancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrat,  - Di Kedutaan  Indonesia - London, Inggris

Senin, 18 Agustus 2014

Pimpinan Gereja Pasifik menghimbau Indonesia untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat West Papua

Para pemimpin Gereja Pasifik telah menghimbau Indonesia untuk menghentikan kekerasan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua Barat dan memungkinkan mereka untuk memutuskan masa depan politik mereka.
Dalam deklarasi yang dibuat di Nadi, Fiji pekan lalu, perwakilan dari gereja-gereja di Kepulauan Cook, Fiji, Maohi Nui (Polinesia Prancis) Niue, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu menyerukan pemerintah mereka untuk mendukung penentuan nasib sendiri di wilayah Indonesia.
"Menyadari bahwa semua orang diciptakan gratis oleh Allah, kita sebut di Indonesia untuk memungkinkan rakyat Papua mengambil bagian dalam referendum di mana mereka dapat mengekspresikan keinginan mereka untuk bebas," kata deklarasi tersebut.
"Dan kami menyerukan segera diakhirinya kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap mereka yang mencari kebebasan. Pada saat yang sama kita berjanji untuk menelepon secara individual dan kolektif pada pemerintah kita untuk mendengar teriakan rakyat Papua Barat dan bergabung dengan kami dalam menyerukan Indonesia untuk mengatur rakyatnya bebas. "
Info berbagi dari Konferensi Pasifik Gereja Sekretariat

Terima kasih para pemimpin gereja begitu banyak di Pasifik untuk dukungan yang berkelanjutan sangat kuat untuk sesama pulau di Papua Barat yang diduduki.

Minggu, 17 Agustus 2014

Athony Craig menyampaikan situasi terkini HAM West Papua ke Senator John Madigan

Anthony  Craig  Officer Executive Partai Buruh Demokrasi  pada tanggal 17 Agustus malam telah menyampaikan  situasi HAM West Papua terkini ke  Anggota Senator  John Madigan mereka asal Partai Buruh Demokrat Australia.


Senator John Madigan sangat menyadari situasi  saat ini di West Papua  dan  Hal ini akan terus di kampanyekan untuk suatu strategi dalam  meningkatkan kesadaran.  Partai Buruh Demokrat Australia  selalu bersama West Papua dalam hati dan pikiran. Setiap kehidupan West Papua adalah karunia dari Allah dan harus dilindungi dari penindasan militer Indonesia, Uangkap Anthony Craig dalam pers releasenya  atas nama Partai Buruh Demokrat Australia dan Juru Bicara HAM West Papua 

Bucthar Tabuni: HUT RI Tidak Ada Makna Bagi Rakyat West Papua!

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-69 di tanah Papua tidak ada makna apa-apa bagi seluruh rakyat Bangsa Papua Barat.
 “Kami orang West Papua tidak memperingatinya, jika anda temukan banyak bendera merah putih di jalan-jalan, atau rumah-rumah warga, itu bentuk pemaksaan yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Tabuni, saat menghubungi suarapapua.com, siang.

Menurut Tabuni, makna kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap orang Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini.

“Ini bukti bahwa tidak ada arti apa-apa bagi orang Papua. Yang kami inginkan adalah orang Papua bebas, merdeka dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri. Indonesia harus angkat kaki dari Papua,” tegas mantan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini.

Dikatakan, simbol bendera merah putih yang dipajang di jalan-jalan utama wilayah Papua tidak bisa diterjemahkan sebagai keinginan orang Papua untuk tetap di dalam NKRI.

“Bagaimana mau menerjemahkan itu, sebab ada pemaksaan, bahkan anehnya aparat militer sendiri yang jalan pasang dimana-mana, inikan tidak masuk akal. Jangan paksa kami, sebab dari awal kami sudah tolak NKRI di tanah Papua.”

“PNWP dan KNBP akan terus berjuang agar hak orang Papua untuk merdeka dan berdaulat bisa terwujud melalui referendum,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait tempat ia bermukim usai dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Papua, Tabuni mengaku saat ini ia aman-aman saja, dan berada di tanah West Papua.

“Saya tidak kemana-mana, bahkan tidak ke luar negeri, termasuk ada isu yang bilang saya di Papua New Guinea, itu tidak benar. Saya ada di tanah air West Papua, dan saya berada bersama rakyat saya,” tegasnya.

Sementara itu, Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Papua menambahkan, ia tidak memperingati HUT RI di tanah Papua, sebab pelanggaran HAM masih terus terjadi di tanah Papua hingga saat ini.

“Bagaimana mau menghayati HUT RI, Theys dibunuh secara biadab, Mako Tabuni ditembak dengan sadis, Arnold Ap digelapkan tanpa pusara, suara-suara mahasiswa masih terus dibungkam, ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia di tanah Papua,” tegasnya.

Wakum berpendapat, mayoritas orang Papua tidak pernah mengikuti perayaan HUT RI, sebab makna kemerdekaan sudah sama sekali tidak ada, dan bahkan kebencian terhadap pemerintah sudah mengakar di hati orang Papua.

“Yang ikut upacara bendera pasti hanya militer, pejabat NKRI, anak-anak pejabat, dan orang-orang Papua yang otaknya sudah dicuci oleh NKRI. Kalau saya tidak akan pernah lupa dengan sejarah, sejarah pembantaian yang dilakukan militer Indonesia,” ujar Dorus. 


Free West Papua Campaign menyampaikan terima kasih kepada Grup Musik BUNT di Polandia

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang paling hangat kepada Anda Bunt untuk Konser yang luar biasa untuk Papua Barat di Polandia
 Atas nama rakyat kita, kami ingin mengucapkan terima kasih dengan segenap hati kita buat Bunt dan semua pendukung kami di Polandia, yang meningkatkan dukungan yang luar biasa dan kesadaran untuk perjuangan Papua Barat.
Kami benar-benar menghargai semua solidaritas.
Dukungan moril salah satu group band asal kota Garwolina, Polandia untuk perjuangan rakyat Papua ternyata berjalan sesuai rencana. Di hadapan publiknya "Bunt" telah melantunkan lagu-lagu hasil ciptaan mereka.

Diketahui konser tersebut merupakan dukungan kepada para pejuang kemanusiaan yang sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Juga group ini dinyatakan sebagai band pertama dalam sejarah musik Polandia yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Terima kasih banyak

salam hangat dari Free West Papua Campaign

Gerakan Mahasiswa USP Fiji mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat West Papua

Gerakan mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua mulai merambat ke Kampus Universitas South Pacific (USP). Kampus terbesar di Pacific Selatan yang menampung 11 ribu mahasiswa dari sejumlah negara Pacific, seprti Vanuatu, Papua New Guinea (PNG), Salomon Islands, Polynesia, dan Kribaty ini misalnya, sebagian dari mereka mendukung Papua merdeka atau kemerdekaan West Papua.

Dukungan itu terlihat dalam pameran yang mereka selenggarakan dengan tema: “Inap Yu Harem Mi/Hear My Voice (Dengarlah Suaraku)”, yang sedang berlangsung di Geduang Pusat Kesenian Osenia, Kampus USP, Laucala Fiji, yang digelar sejak pukul 06.30 hingga 9.00 malam pada Jumat (15/8) 2014 lalu. Sekadar diketahui, pameran ini yang kedua setelah pameran pertama mereka pada tiga bulan lalu.


“Tema ini satu seruan mendengarkan suara hak penentuan nasib sendiri, yakni mengingatkan dan mengatakan, dukungan kita. Kemerdekaan West Papua adalah angenda tinggi yang sedang berlangsung,” kata Jay Jirauni, salah satu anggota panita pameran, sebelum pembukaan pameran.

Sabtu, 16 Agustus 2014

Free West Papua Campaign melakukan Penolakan Perjanjian New 1962 di Kantor Kedutaan Indonesia di London

Free West Papua Campaign yang berbasis di London, Kerajaan Inggris Raya mengadakan demonstrasi di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk menolak Perjanjian New York 1962 yang ditanda tangani oleh pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia, karena perjanjian ini tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat.

Pada kesempatan itu juga Free West Papua Campaign menyeruhkan untuk pembebasan dua wartawan asal Prancis  Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang masih ditahan di penjarah pemerintah Indonesia hanya karena untuk melakukan liputan pelaporan di West Papua

Pastor Allan Nafuki: Panitia tidak akan tunduk pada tekanan Indonesia

Ketua Komite Penyatuan Barat Papua yang berbasis di Vanuatu mengatakan mereka tidak akan tunduk kepada (tekanan) Indonesia terkait aspirasi penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Pernyataan Pastor Allan Nafuki muncul setelah Indonesia mengirimkan delegasi resmi dalam suatu kunjungan diplomatik ke Port Vila pekan ini.
Komite ini bertugas mengorganisir sebuah konferensi perwakilan kelompok politik orang Papua Barat di Port Vila guna membahas tawaran potensial untuk bergabung dengan MSG.
Namun, sebagai persiapan untuk mendapatkan momentum konferensi, Pastor Nafuki mengatakan komite akan memastikan bahwa hanya orang Papua Barat yang berhak memutuskan masa depan negeri mereka.

Dia mengatakan mereka berharap (sekalipun) akan ada orang-orang yang diutus oleh Indonesia untuk mencoba menggagalkan hasil pertemuan, tetapi itu tidak akan berhasil.

Jumat, 15 Agustus 2014

Organisasi Sipil di Pasifik berkomitmen membantu West Papua dan Rapa Nui bebas dari belenggu penjajahan

Organisasi masyarakat sipil di Pasifik telah berkomitmen untuk antusias mengambil perjuangan untuk rakyat Papua Barat dan Rapa Nui untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. 

Papua Barat dan Rapa Nui tidak berada pada daftar wilayah non-berpemerintahan sendiri dikelola oleh PBB Komite Khusus Dekolonisasi, umumnya dikenal sebagai Komite 24 dari C24. 

Pertemuan di Suva minggu ini atas nama
 13 kelompok masyarakat sipil di wilayah Pasific, PETER. HANS EMBERSON dari, Konferensi Gereja Pacific (PCC) mengatakan,kampanye energi ini berasal dari dialog yang berkelanjutan dan diskusi tentang memikirkan kembali jalur baru untuk Oceania. 

"Kita perlu ingat harga yang sebagian dari kita telah membayar untuk kebebasan. Kita perlu mengingat perjalanan yang telah membawa kami ke sini. Ini kemudian menjadi kewajiban moral kita, untuk berdiri dan berbicara untuk perjuangan orang lain. Kita menjadi kurang manusiawi ketika kita merasa nyaman dalam ruang kita kenyamanan sementara yang lain masih berjuang untuk bebas, kata Emberson. 

Dia mengatakan selama lima tahun ke depan, gereja ingin membawa kembali agenda dan bahwa pemerintah di wilayah tersebut keterlibatan mendesak untuk mendukung dekolonisasi masyarakat Pasifik yang masih tetap di bawah kekuasaan kolonial. 

"Gereja-gereja di wilayah tersebut telah mencoba untuk membangun pekerjaan mereka pada orang-orang Maohi dari Polinesia Prancis dan dorongan untuk kembali daftar Papua Barat pada daftar PBB wilayah decolonised. Gereja-gereja memiliki sejarah panjang pada kampanye menuju kemerdekaan politik di Pasifik. Namun, seiring waktu, masalah ini telah jatuh agenda, kata Emberson. 

PCC dan masyarakat sipil telah dikhususkan Fiji dan Papua Nugini sebagai titik kontak utama karena keanggotaan mereka dari PBB Komite Khusus Dekolonisasi.

Sementara,SUSANA TUISAWAU direktur,Pacific Foundation for the Advancement of Women PACFAW: mengatakan ;"Kami belum sepenuhnya terlibat dengan kedua pemerintah. Aksi bersama ini akan memulai wilayah ini kampanye lebar untuk melibatkan pemerintah, gerakan serikat buruh, lembaga dan masyarakat pasifik,masyarakat sipil daerah lain yang merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung Papua Barat dan Rapa Nui.

Selain terlibat langsung dengan Fiji dan PNG, masyarakat sipil mencari untuk proses pengambilan keputusan regional lainnya untuk melobi dukungan.

Hal yang sama juga di lontarka oleh MURRAY ISMAELI, dari PCC; masyarakat sipil perlu mempengaruhi badan politik tertinggi, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk mengambil posisi yang lebih kuat di Papua Barat dan Rapa Nui. 

"Sejak tahun 2004, isu Papua Barat telah tercermin pada komunike tetapi cenderung lemah karena kompleksitas kedaulatan. Meskipun upaya negara-negara seperti Vanuatu, masalah tetap menjadi bagian dari diskusi Pemimpin hanya tanpa komitmen apapun atas tindakan yang kuat, kata Isimeli. 

"Sudah waktunya bahwa Forum Kepulauan Pasifik mengambil beberapa tindakan yang kuat. 

Kamis, 14 Agustus 2014

Pendukung West Papua di Canada mengibarkan bendera West Papua di Kantor Konsulat Indonesia di Toronto.






Barbara Liotscos salah satu pendukung West Papua di Canada mengibarkan bendera West Papua Bintang Kejorah di depan Kantor Konsulat Indonesia di Toronto hari ini tanggal 15 Agustus 2014.

Aksi ini dilakukan untuk turut serta memprotes hari jadinya Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh pemerintah  Kerajaan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia yang mana menutujui untuk memberikan West Papua ke Indonesia dan upaya ini  didukung oleh Amerika dan PBB  tanpa bertanya kepada rakyat West Papua

Pers Release Bucthar Tabuni : Kami menolak New York Agreement 15 Agustus 1962, perlunya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri secara adil dan bermartabat.

Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua ( PNWP)

West Papua merupakan suatu persolan hukum international  sehingga harus diselesaikan kembali secara hukum international. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 merupakan dasar persoalan hukum international, dimana perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia  ini tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat.
Perjanjian ini merupakan suatu persoalan hukum yang harus digugat secara hukum international  ke dalam forum PBB dan mahkamah international.

Perjanjian New York 15 Agustus 1962   ini hanya menjadi alat legitimasi bagi Indonesia untuk merebut wilayah West Papua dari kekuasaan penjajahan pemerintah Kerajaan Nederland dan selanjutnya  menguasai wilayah West Papua.
Klaim pemerintah Indonesia tentang PEPERA 1969 itu  tidak sah karena tidak dilaksanakan secara adil dan bermatabat. 1.022 orang West Papua dibawah senjata militer pemerintah Indonesia ditunjuk dan dipaksa untuk menyatakan bergabung dengan sebagai bagian dari Negara Indonesia.
Militer Indonesia melakukan operasi militer kepada rakyat West Papua untuk mematikan usaha-usaha rakyat West Papua untuk merdeka dari Negara Indonesia selama 6 tahun sebelum pelaksanaan  Act of Free Choice 1969 di West Papua.
Militer Indonesia melarang dan  membunuh Hak berpolitik, berkumpul menyampaikan pendapat secara bebas dan damai rakyat West Papua selama 6 tahun sebelum pelaksanaan Act of Free Choice.
Pelaksanaan Act of Free Choice ( PEPERA 1969) dilaksanakan sepihak oleh Militer Indonesia  dan tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan damai berdasarkan praktek international one man one vote.
PBB sendiri gagal dalam melindungi, memajukan dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua  secara adil dan bermartabat. Badan PBB  yang ditugaskan ke West Papua yang disebut UNTEA hanya sebagai alat trasmitor untuk memindahkan wilayah West Papua dari kekuasaan pemerintahan Kerajaan Nederland  dan menyerahkan wilayah West Papua itu ke kekuasaan pemerintah baru yaitu pemerintah Republik Indonesia. PBB sendiri menutup mata terhadap West Papua dan membiarkan militer Indonesia dengan caranya untuk memenangkan Act of Free Choice 1969 di West Papua.
Rakyat West Papua mempunyai hak untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri yang telah  dilanggar oleh perjanjian New York 15 Agustus 1962 itu. Karena hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua belum dilaksanakan secara adil dan bermartabat.
Rakyat West Papua menuntut kepada PBB untuk menghormati, melingdungi, memajukan dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum  international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.
Rakyat West Papua menuntut Pemerintah Kerajaan Nederland bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat. Karena pemerintah Kerajaan Nederland lalai dalam melindungi, memajukan dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat pada tahun 1969.
Rakyat West Papua menutut pemerintah Indonesia untuk mengakhiri penjajahannya di wilayah West Papua dan memberikan kebebasan kepada rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.
Rakyat West Papua menuntut pemerintah Indonesia untuk menghormati dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat.
REFERENDUM  adalah  solusi  damai dalam menyelesaikan masalah West Papua secara adil dan damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

West Papua adalah bekas daerah jajajahn pemerintah Kerajaan Nederland. Pemerintah Kerajaan Nederland dibawah hukum international dan Piagam PBB berkewajiban memberikan kemerdekaan kepada West Papua sebagai bagian dari dekolonisasi.
Awalnya pihak pemerintah Kerajaan Nederland telah mendorong adanya dekolonisasi bagi West Papua dengan cara mengakui suatu Dewan politik nasional West Papua pada 5 April 1961. Lembaga politik nasional West Papua ini  telah bekerja dan menetapkan lagu “ Hai Tanahku Papua” sebagai kebangsaan West Papua, menetapkan bendera Morning Star” sebagai bendera nasional West Papua.  Pemerintah Kerajaan Nederland telah mengakui  resolusi-resolusi Dewan Papua dan menetapakan 1 Desember 1961  sebagai hari pengakuan symbol nasional West Papua. Pada tanggal 1 Desember 1961 ini pertama kali bendera West Papua dan dikibarkan bersamaan dengan bendera Nederland di seluruh daerah West Papua.
Komitmen pemerintah kerajaan Nederland ini akhirnya mendapat serangan dari pemerintah Indonesia untuk menguasai wilayah West Papua dan mengagalkan keinginan rakyat West Papua untuk merdeka.  Usaha pemerintah Nederland ke PBB untuk mengakui secara dejure tentang West Papua gagal karena Amerika memihak ke Indonesia dan menyarankan pemerintah Nederland menyerahkan West Papua ke pemerintah Indonesia.
Dibawah sponsor Amerika akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 pemerintah kerajaan Nederland dan pemerintah Indonesia menandatangani suatu perjanjian yang disebut New York Agreement 1962 di New York. Kesepakatan ini akhirnya dibawah ke PBB untuk diketahui dan untuk dilaksanakan.
Pada perjanjian New York itu menjelaskan penyerahan wilayah West Papua dari kekuasan pemerintah Kerajaan Nederland ke PBB yang disebut UNTEA ( United Nations Temporery Executive Authority) pada Oktober 1961. Selanjutnya UNTEA menyerahkan wilayah West Papua ke kekuasaan pemerintah Indonesia pada Mei 1963. Dan selanjutnya dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut  Act of Free Choice untuk rakyat West Papua pada tahun 1969. Selama 6 tahun Indonesian melakukan kejahatan kemanusiaan serius terhadap rakyat West Papua sebelum pelaksanaan Act of Free Choice.
Rakyat West Papua dibawah senjata militer Indonesia dipaksa untuk menyatakan bergabung dengan Negara Indonesia. Militer Negara Indonesia menunjuk 1.022 perwakilan rakyat West Papua untuk menyatakan bergabung dengan Negara Indonesia

Isu penentuan nasib sendiri Papua Barat tidak akan ditangguhkan ke Indonesia

Ketua Komite Unifikasi Barat Papua Vanuatu mengatakan mereka tidak akan tunduk kepada Indonesia pada masalah aspirasi penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Pernyataan Pastor Allan Nafuki datang pada waktu seperti Indonesia telah mengirimkan delegasi resmi pada kunjungan diplomatik ke Port Vila minggu ini.

Komite ini bertugas mengorganisir konferensi perwakilan kelompok politik West Papua di Port Vila  untuk membahas tawaran potensial untuk bergabung dengan MSG.
Konferensi ini awalnya direncanakan untuk akhir bulan ini tapi sekarang telah ditangguhkan ke awal Oktober.

Namun, sebagai persiapan untuk mendapatkan momentum konferensi, Pastor Nafuki mengatakan komite akan memastikan bahwa hanya berhak Papua Barat memutuskan masa depan negara mereka.

Dia mengatakan mereka berharap akan ada orang-orang yang diutus oleh Indonesia untuk mencoba menggagalkan hasil pertemuan, tetapi itu tidak akan berhasil.

Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman kepada Indonesia mengunjungi negara sepenuhnya mendukung hak orang Papua Barat 'untuk menentukan nasib sendiri.

Rabu, 13 Agustus 2014

Perdana Menteri Vanuatu menegaskan posisi negaranyaa kembali West Papua

Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Joe Natuman menegaskan, posisi negaranya kembali mendukung perjuangan kemerdekaan orang-orang West Papua. Penegasan ini disampaikan Natuman kepada Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema.

“Kami memiliki satu posisi pada ideologi West Papua. Kami mendukung gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan orang-orang West Papua,” tegas Natuman dalam kunjunganyan ke kedutaan Indonsia di Vanuatu.
Ia mengatakan akan mengangkat isu ini secara jelas dalam Dewan keamanan PBB bulan depan. Natuman juga berkesempatan menyampaikan kepada pemimpin Indonesia mengenai rencana kepala-kepala suku di Port Vila, pemimpin-pemimpin gereja di negerinya mengenai penyatuan orang-orang Papua bersatu di bawa satu payung untuk bergabung ke Melanesian Spearhead Group (MSG).

Selasa, 12 Agustus 2014

Media release untuk Menteri Luar Negeri Australia

Asosiasi Papua Barat Australia (Sydney)
Media rilis 12 Agustus 2014

AWPA menimbulkan kekhawatiran tentang tindakan keras terhadap kelompok masyarakat sipil / Jurnalis
AWPA telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengenai peristiwa mengganggu baru-baru ini di Papua Barat.
AWPA mendesak Menteri Luar Negeri untuk menyuarakan keprihatinan dan situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia dan Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo.
Joe Collins dari AWPA mengatakan, "Telah ada tindakan keras oleh pasukan keamanan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil di Papua Barat dan khususnya di Komite Nasional Papua Barat (KNPB)".
Menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli, kelompok masyarakat sipil telah menyerukan boikot damai pemilu. Namun, pasukan keamanan menangkap banyak aktivis Papua Barat hanya karena ada yang damai mendistribusikan literatur panggilan untuk memboikot pemilu seperti hak demokrasi mereka.
KNPB sekarang telah menyerukan untuk memboikot setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus) dan AWPA khawatir mungkin ada lebih banyak kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap aktivis damai.
Sudah dua anggota KNPB, Robert Yelemaken dan Oni Weya, yang merupakan mahasiswa ditangkap dan dipukuli pada 8 Agustus. Insiden ini terjadi setelah sejumlah anggota KNPB sedang melukis di dinding menyerukan untuk memboikot perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di kota Manokwari
Joe Collins mengatakan "kami mendesak Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan keprihatinan tentang tindakan keras terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil yang damai di Papua Barat oleh pasukan keamanan dengan Pemerintah Indonesia.

Mendesak Menteri Luar Negeri untuk meminta pembebasan tanpa syarat semua tahanan politik di Papua Barat dan juga menyerukan segera membebaskan dua wartawan Prancis.