Perdana Menteri Vanuatu: Masalah Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua merupakan salah satu yang penting untuk MSG

Masalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Melanesia di Papua Barat merupakan salah satu yang penting untuk MSG dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Vanuatu. Perdana menteri mengacu kepada hasil pertemuan puncak (MSG) di Noumea pada 2013, di mana Vanuatu melobi agar masalah penentuan nasib sendiri Papua Barat dimasukkan dalam komunike akhir MSG:

Untuk pertama kalinya MSG menerima kenyataan bahwa rakyat Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdiri sendiri. Dan kami akan terus melakukan itu. Ada kasus penundaan permohonan (keanggotaan) Papua Barat ke MSG yang masih dalam pembahasan. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita akan membahas lebih lanjut tentang isu-isu tersebut.

Kami juga membahas bagaimana Vanuatu menggunakan posisi internasional di PBB untuk menyoroti masalah ini:

Jadi orang Indonesia tahu posisi kami. Dan saya mengangkatnya selama debat umum di Majelis Umum PBB tahun ini. Dan kami akan terus mengangkat isu-isu tersebut. Dan apa yang ingin kita lakukan adalah mencoba untuk mendapatkan konsensus regional, dukungan regional sejauh MSG masih memperhatikannya, menarik perhatian Forum untuk memperoleh dukungan dari sana dan kemudian kita bisa melangkah lebih jauh ke tingkat PBB.

Perdana Menteri Natuman menekankan bahwa pemerintahnya sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan melihat bahwa peran Vanuatu adalah untuk menyiapkan kepemimpinan di kawasan dalam menangani masalah ini:

Ini adalah masalah yang setiap negara dalam Forum Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, harus menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Maksudku, aku mendengar negara menuduh negara-negara lain di luar kawasan kita melanggar hak asasi manusia, tetapi terhadap dalam orang wilayah kita sendiri mereka menutup mulut. Saya tidak tahu mengapa.