Sambuatan PNWP dalam rangkah memperingati HUT KNPB yang ke 6 tahun 2014

Salam perjuangan…..

Tanggal 19 November adalah  hari jadinya Komite Nasional Papua Barat ( KNPB), dimana tahun ini KNPB berusia 6 tahun.  Meskipun usia KNPB yang  baru 6 tahun namun telah banyak mendewasakan rakyat West Papua dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.

Meskipun usianya baru 6 tahun namun banyak pergorbanan baik  nyawa, waktu, dan hidup yang telah dipersembahkan untuk memperjuangkan harga diri bangsa atau rakyat West Papua. Pengorbanan KNPB ini semata-mata  untuk menunjukan kepada pemerintah colonial Indonesia dan PBB bahwa satu yang kami tuntut adalah hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standart-standart Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB.

KNPB lahir sebagai media gerakan untuk mediasi rakyat West Papua memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara adil dan bermartabat. KNPB sebagai media gerakan politik dan terus mempertahankan gerakannya karena Gerakan dan hanya gerakan yang mampu membuat perubahan. Mendambakan Papua Merdeka tidak sebatas permainan kata-kata dan pikiran. Perjuangan Papua Merdeka tidak boleh berada di ruang tunggu. Ia tidak boleh tersembunyi di ruang sunyi dan hampa. Ia harus terus berjalan maju walau setiap langkah harus dibayar dengan pengorbanan. Jiwa-jiwa pemberontakan tidak boleh dipasung oleh kolonialisme. Jangan sekali-kali membiarkan Kesenangan sesaat dalam kolonialisme menggerogoti jiwa anda yang terlahir sebagai pemberontak sejati. Jangan biarkan pesimisme dan ketakukan membunuh api pemperontakan dalam diri bangsa Papua.

PNPW yang didalamnya terdiri dari 23 PRD yang mana lahir dari tuntutan rakyat yang dimediasi oleh KNPB dan juga merupakan keputusan politik dari Kongres KNPB  ke I mengucapkan terima kasih kepada KNPB atas pergorbananya sehingga terbentuknya PNWP dan mengucapkan selamat atas bertambah usianya KNPB ke 6 .

Pada kesempatan ini juga bertepatan dengan perayaan HUT KNPB ke 6 ini Free West Papua Campaign telah melakukan suatu kemajuan baru untuk  membentuk dan meluncurkan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk bagian Nederland.

Untuk itu PNWP menyampaikan selamat atas terbentuknya ILWP untuk bagian Nederland, semoga dengan terbentuknya ILWP untuk Nederland dapat meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan pemerintah Kerajaan Nederland atas tanggung jawab dan kewajiban yang tentang West Papua yang pura-pura dilupakan. Dengan terbentuknya ILWP Nederland ini untuk berjuang melawan lupa.

PNWP memandang perlu dan penting untuk menutut tanggung jawab Pemerintah Kerajaan Nederland atas persoalan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua, dimana hak ini belum dilaksanakan secara adil dan bermartabat.

West Papua adalah bekas wilayah Jajahan pemerintah Kerajaan Nederland.  Pemerintah Kerajaan Nederland telah mengakui terbentuknya Dewan Papau ( Nieuw Gunea Raad) dan mengakui Morning Star sebagai bendera West Papua dan Hai tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan West Papua pada tahun 1961. Pada tahun 1962 pemerintah Kerajaan Nederland kompromi dengan pemerintah Indonesia untuk menguasi wilayah West Papua.

PNWP memandang perlu dan penting untuk mengugat Nederland karena perjanjian yang ditanda tangani pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan nama New York Agreement 15 Agustus 1962 itu tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat. Pemerintah Kerajaan Nederland menyerahkan wilayah West Papua ke pemerintah Indonesia dan selanjutnya membiarkan Nederland kompromi dengan pemerintah Indonesia untuk menguasi wilayah West Papua.

PNWP memandang perlu dan penting untuk mengugat Nederland karena perjanjian yang ditanda tangani pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan nama New York Agreement 15 Agustus 1962 itu tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat. Pemerintah Kerajaan Nederland menyerahkan wilayah West Papua ke pemerintah Indonesia dan selanjutnya dibawah senjata militer pemerintah Indonesia memaksa dan menunjuk sebagian rakyat West Papua untuk menyatakan bergabung dengan Negara Indonesia. PEPERA 1969 tidak dilaksanakan secara adil dan bermartabat penuh dengan manipulasi dan rekayasa oleh militer pemerintah Indonesia.

Final Agenda kita adalah  memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat.

Hak penentuan nasib sendiri adalah hak asasi manusia yang paling fundamental dan tidak terpisahkan dari seorang Manusia. Hak ini dicantumkan oleh masyarakat international dalam dua instrument utama hak asasi manusia. Makamah International juga mengakui hak atas hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting dan menyangkut semua Negara. Penentuan nasib sendiri sebagai hak fundamental karena hak ini merupakan hak kolektif suatu bangsa menjadi diri sendiri.

Hak bangsa West Papua atas penentuan nasib sendiri merupakan hak yang sangat jelas  dan diakui secara resmi oleh masyarakat international. Pengakuan atas hak ini  turut memberikan legitimasi persoalan West Papua dalam hukum international. Ha katas penentuan nasib sendiri memberikan hak kepada masyarakat West Papua untuk mengakhiri suatu colonial mereka dengan menentukan secara bebas  pilihan mereka.

Keputusan atas kehendak tersebut haruslah dibuat melalui tindakan ekpresi yang murni dan bebas. Agar secara sah dan diterima oleh international, keputusan mengenai masa depan sebuah masyarakat harus dihasilkan melalui sebuah proses yang terpupuk oleh penerangan, terbuka, adil dan demokratis, bebas dari campur tangan atau ancaman pihak luar, dijalankan secara tidak memihak, dan sebaiknya diawasi oleh PBB, karena hak ini adalah milik seluruh bangsa West Papua secara bersama dan bukan kelompok tertentu.

Rakyat West Papua juga memiliki hak untuk berjuang atas penentuan nasib sendiri dan untuk menerima dukungan.

Untuk itu pada peringatan hari jadinya KNPB ke 6 ini, maka PNWP sebagai wadah representasi politik West Papua memberikan dukungan penuh kepada KNPB sebagai media gerakan politik perjuangan hak penentuan nasib sendiri secara adil dan bermartabat.  Gerakan ini terus kita tingkatkan di West Papua untuk memberikan kesadaran dan untuk mendapatkan dukungan masyarakat international dan juga terus menata manajemen perjuangan di international untuk dapat secara baik dan efektif untuk melakukan lobby, kampanye, dan diplomasi untuk mendapatkan dukungan PBB. Tentu perjuangan ini tidak mudah, perjuangan ini harus terus ditingkatkan di West Papua dan dilanjutkan di international. Di international ini  kita harus kerja untuk meningkatkan kedasaran dan dukungan komunitas international seperti( terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat pendukung di suatu Negara, meningkatkan kesadaran untuk mendapatkan dukungan dari Partai-partai politik di suatu Negara atau anggota-anggota Parlemen di suatu Negara, serta pemerintah) dan secara otomotis Negara- yang mendukung perjuangan West Papua akan memperjuangkannya ke Forum PBB untuk mendapatkan dukungan.

West Papua  harus diperjuangkannya untuk di masukan kembali dalam daftar Wilayah yang belum berperintahan sendiri untuk selanjutnya di bahas di Komite Dekolonisasi PBB, dengan cara memperjuangkannya untuk dibahas dalam agenda sidang tahunan PBB baik itu di tingkat Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan HAM dan Komite Dekolonisasi bahkan di Mahkamah International untuk memberikan penilaian apakah West Papua merupakan wilayah yang sudah berpemerintahan sendiri atau belum.

Hormat Saya

Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua