Di Honiara, Bangsa Melanesia Catat Sejarah Besar

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon adalah orang yang harus dicatat dalam sejarah bangsa Papua. Sogavare, yang tahun lalu menggantikan Gordon Darcy Lilo sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon, berdiri tegar menghadapai dua raksasa Melanesia, Fiji dan Papua Nugini (PNG). Dua pemimpin dari masing-masing negara ini tak diragukan lagi telah menjadi pemimpin terdepan di Melanesia, bahkan Pasifik. Namun Sogavare, pemimpin religius ini membawa amanat rakyat dari Kepulauan Solomon.

Inilah yang terjadi dalam pertemuan empat pemimpin negara Melanesia dan satu pemimpin gerakan perlawanan dalam organisasi sub regional Melanesia Spearhead Group. Fiji dan PNG jauh-jauh hari telah menegaskan akan mendukung aplikasi Associate Member yang diajukan Indonesia. PNG dengan jelas juga menegaskan tidak akan mendukung aplikasi Full Member yang diajukan oleh saudara setanah mereka, Papua Barat. Fiji tidak menunjukkan sikap yang jelas terhadap aplikasi Papua Barat.

Disisi lain, Vanuatu menegaskan dukungan mereka dengan memfasilitasi penyatuan faksi dan kelompok perlawanan Papua Barat di Port Vila pada bulan Desember 2014. Namun kejatuhan Joe Natuman pada bulan Juni ini membuat pemerintahan di Vanuatu macet, termasuk untuk berpartisipasi di MSG ke 20 yang di Honiara, 25-26 Juni 2015.
Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Sato Kilman maupun Menteri Luar Negeri yang baru, Moana Kalosil dilarang meninggalkan negara tersebut oleh pengadilan negara tersebut. Alhasil, Vanuatu hanya diwakili oleh Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri, yang harus menghadapi dua Bainimarama dan O’Neill yang sangat berpengaruh di Melanesia dan Pasifik.

Sejarah dan status Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), pendukung tradisional Papua Barat lainnya, menjadi alasan yang tidak bisa dibantah oleh bangsa Kanak untuk mendukung Papua Barat di MSG. Namun status FLNKS sebagai gerakan perlawanan bangsa Kanak di Kaledonia Baru, bukan negara independen ini juga yang menghambat FLNKS dalam berargumen melawan Fiji dan PNG.

Satu-satunya negara MSG yang punya posisi kuat untuk menghadapi Fiji dan PNG adalah Kepulauan Solomon. Sogavare, PM negara ini juga didukung oleh rakyatnya dan hampir seluruh kota Honiara, bahkan Provinsi Guadalcanal, dibmana kota Honiara berada.

Dalam pertemuan para pemimpin MSG ini, Fiji dan PNG mendukung aplikasi Indonesia. PNG menolak aplikasi ULMWP yang mewakili rakyat Papua Barat sedangkan Fiji tidak memberikan respon terhadap aplikasi ULMWP. Kepulauan Solomon mendukung aplikasi ULMWP dan menolak aplikasi Indonesia. FLNKS dan Vanuatu mendukung aplikasi ULMWP namun tidak memberikan respon pada aplikasi Indonesia.

Inilah hasil wawancara usai sesi pleno dalam pertemuan para pemimpin MSG di hotel Heritage Park, 26 Juni 2015, Jubi mewawancarai satu persatu para pemimpin MSG ini.

Veroqe Bainimarama, Perdana Menteri Fiji mengakui bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan badan yang signifikan mewakili pandangan orang-orang Papua Barat di luar Papua. Ia juga percaya bahwa ULMWP memiliki pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk rakyat Melanesia di Papua Barat.

“Tentu saja, keputusan kami mendukung Papua Barat sebagai observer adalah untuk kepentingan semua orang. ULMWP harus dibawa ke dalam proses perubahan bangsa Melanesia di Papua. Ini bukan kekalahan untuk ULMWP. Ini kesempatan untuk ULMWP. ULMWP harus menggunakan hak istimewa ini untuk bekerja sama dengan MSG membawa perubahan untuk rakyat Papua Barat,” kata Bainimarama.

Bainimarama juga mengatakan semua pihak dalam MSG harus melangkah menuju era baru, kerjasama semua pihak untuk mencapai hasil terbaik bagi bangsa Papua Barat. Ini mungkin bukan cara terbaik, tapi ini satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan rakyat Papua Barat.

“Kita tidak bisa menghapus sejarah Papua Barat dan beberapa aspek negatif dari sejarah itu yang telah kita akui di Noumea, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Tapi Indonesia yang sekarang dipimpin orang-orang baru. Indonesia sekarang adalah salah satu negara demokrasi yang paling bersemangat di dunia. Dan di tingkat nasional, Indonesia juga berkomitmen untuk meluruskan beberapa kesalahan masa lalu dan menempatkan Papua Barat pada paradigma baru,” ujar Bainimarama.

Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, tidak bergeming dari pernyataannya sebelum pertemuan MSG diselenggarakan. Menurutnya, keputusan para pemimpin MSG di Honiara untuk memasukkan orang Melanesia lainnya dari Indonesia adalah langkah yang sangat bersejarah.

“Kami, menyambut mereka untuk keluarga Melanesia kami. Seperti orang lain di kawasan Melanesia, kami menginginkan hal yang sama. Kami menginginkan perdamaian, kami ingin keamanan dan kami ingin standar kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Kita akan terus bekerja sama dalam mencapai tujuan dari apa yang diharapkan rakyat kita,” ujar O’Neill singkat.

Sementara Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan, menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai oberver tentunya menjadi sejarah besar bagi bangsa-bangsa Melanesia.

“ULMWP, meski disebutkan dalam Komunike MSG sebagai perwakilan dari orang-orang Papua Barat di luar Indonesia, faktanya ULMWP merupakan representasi rakyat Papua Barat. Para pemimpin ULMWP dipilih dalam kongres di Papua tahun 2011. Kongres ini dibuka oleh pejabat Indonesia. Lima orang pemimpin ULMWP ini dipilih lagi oleh tiga kelompok perlawanan terbesar di Papua, WPNCL, NRFPB dan Parlemen Rakyat Daerah. ULMWP juga mendapatkan legitimasi dari KNPB. Juga dari TPN/OPM,”kata Sogavare menjelaskan latar belakang dukungan Kepulauan Solomon.

Sogavare menambahkan, menerima petisi yang dikumpulkan oleh ULMWP yang ditandatangani oleh kelompok pemuda, adat, gereja, akademisi, perempuan dan mahasiswa.

“Karena itu saya menolak aplikasi Indonesia dan menerima aplikasi Papua Barat. Yang saya lakukan ini adalah kehendak rakyat Kepulauan Solomon. Rakyat kami merasa harus bangkit menolong saudara-saudara Melanesia mereka di Papua Barat,” lanjut Sogavare.

FLNKS yang pertama kali mengundang Bangsa Papua dalam forum MSG ini menyebutkan pengalaman mereka mendukung Palestina dan Afrika Selatan sebagai alasan lain mendukung Papua Barat, selain alasan kesamaan status dengan bangsa Papua Barat.

“Mungkin ada pertanyaan tentang kedaulatan dan posisi kami yang bukan sebagai negara. Tapi hari ini kami tidak bicara soal kedaulatan, kami bicara hak asasi manusia, hak asasi universal. Bangsa Papua, sama dengan kami yang menginginkan kebebasan dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. karena itulah kami selalu mendukung bangsa Papua.
Kami yang mengundang bangsa Papua di Noumea tahun 2013 lalu,” kata Victor Tutugoro, Pemimpin FLNKS.

Tutugro mengaku, menerima laporan bahwa banyak faksi perlawanan di Papua. Oleh karena itu MSG menantang bangsa Papua untuk bersatu dan mengajukan aplikasi baru dalam pertemuan MSG di Noumea tahun 2013 lalu.

“FLNKS juga dulu memiliki banyak faksi, banyak kelompok dan banyak klaim yang menyatakan mewakili bangsa Kanak. Tapi para pemimpin MSG menantang kami untuk bersatu. Kami melakukannya. Karena itulah FLNKS sekarang bisa berada di MSG. Hal yang sama telah dilakukan oleh bangsa Papua pada tahun 2014 lalu. Mereka bersatu di Port Vila dalam ULMWP. Dan sekarang mereka ada di dalam MSG. Status observer memberikan kesempatan untuk bangsa Papua berbicara di forum Regional Melanesia tentang hak asasi universal bangsa Papua,” kata Tutugoro.

Tutugoro yang sebelumnya adalah pemimpin MSG sebelum digantikan oleh Sogavare memastikan ULMWP akan diundang dalam setiap pertemuan MSG.

‘Saya tidak melihat ULMWP akan membicarakan mereka yang berada di luar Papua. ULMWP sebagaimana yang mereka deklarasikan di Port Vila akan membawa amanat bangsa Papua, sebagaimana kami membawa amanat bangsa Kanak,” ujar Tutugoro.

Vanuatu, sebagai pendukung tradisional Papua Barat tak pernah berubah sikap. Namun persoalan politik di negara tersebut, membuat negara ini tak bisa diwakili oleh pemimpin mereka.

“Posisi kami, Vanuatu, tetap. Tidak berubah. Kami tetap mendukung Papua Barat. Tapi masalah politik di negara kami membuat fokus kami terbagi. Tapi Vanuatu adalah pendukung terbesar bangsa Papua, tidak perlu diragukan lagi,” kata Johnson Naviti Marakipule, Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Vanuatu