Delegasi Indonesia
bereaksi keras terhadap pidato yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal
(Sekjen) United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dalam sesi pleno
pertemuan Melanesia Spearhead Group.
Oktovianus Mote,
Sekjen ULMWP dalam pidatonya sebagai observer, dihadapan para pemimpin
Melanesia Spearhead Group (MSG) mengatakan ULMWP berdiri di hadapan MSG untuk
menegaskan bahwa mereka telah memenuhi syarat yang diminta oleh MSG pada
pertemuan MSG di Noumea, Kaledonia Baru tahun 2013 lalu.
“Orang-orang Papua Barat bersatu di bawah kepemimpinan ULMWP. Dan kesatuan kami didukung oleh orang-orang Melanesia. Kepemimpinan kami telah dilegitimasi oleh lebih dari 55.000 orang yang menandatangani petisi mendukung aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh. Banyak dari pemohon tersebut telah ditangkap, dipenjara dan disiksa,” ujar Mote dalam pidatonya itu.
“Orang-orang Papua Barat bersatu di bawah kepemimpinan ULMWP. Dan kesatuan kami didukung oleh orang-orang Melanesia. Kepemimpinan kami telah dilegitimasi oleh lebih dari 55.000 orang yang menandatangani petisi mendukung aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh. Banyak dari pemohon tersebut telah ditangkap, dipenjara dan disiksa,” ujar Mote dalam pidatonya itu.
Selama 53 tahun,
lanjut Mote, bangsa Papua telah berjuang menghadapi penguasa kolonial
Indonesia. Selama 53 tahun ini juga, bangsa Papua telah mengalami pelanggaran
hak asasi manusia yang paling berat: penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan,
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Setidaknya 500.000 telah dibunuh.
Mote juga mengklaim
kejahatan Indonesia terhadap orang Melanesia di Papua Barat telah diakui secara
luas di berbagai tingkat pemerintahan internasional dan regional (di Uni Eropa,
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum Pulau Pasifik, dan
MSG).
“Sepuluh tahun yang
lalu, Juan Mendes, pelapor khusus PBB untuk Pencegahan Genosida menyebutkan
Papua Barat sebagai salah satu dari sepuluh negara di seluruh dunia akan punah
jika tidak ada perhatian internasional. Berbagai akademisi dan organisasi hak
asasi manusia internasional telah merinci genosida yang terjadi di Papua Barat.
Dalam 5 tahun kedepan, orang asli Papua akan kurang dari 29% dari populasi di
tanah kami sendiri. Identitas Melanesia kami, identitas Kristen kita berada di
bawah ancaman gelombang besar migran dari Indonesia yang didominasi Asia dan
Muslim,” kata Mote.
Pidato Mote ini
mendapatkan reaksi keras oleh delegasi Indonesia. Usai sesi pleno, Wakil
Menteri Luar Negeri, Wiwik Setyawati Firman yang memimpin delegasi Indonesia
langsung memberikan pernyataan pers atas pidato Sekjen ULMWP itu.
“Kami menolak semua
tuduhan yang tidak berdasar dan palsu yang disampaikan oleh organisasi yang
menamakan diri mereka ULMWP. Kami sama sekali tidak tertarik untuk memanfaatkan
forum ini dalam hal-hal yang tidak produktif dan tidak konstruktif,” demikian
rilis pers yang disampaikan oleh delegasi Indonesia kepada wartawan di Honiara.
Delegasi Indonesia
juga mengatakan, sebagai negara demokrasi, Indonesia menghormati hukum dan
menghargai persamaan hak manusia dibawah aturan negara Indonesia.
“Melalui catatan kami
ini, kami meminta agar kita menahan diri untuk memberikan pernyataan yang tidak
berkaitan dengan dari tujuan dan sasaran dari organisasi MSG ini,” tulis
delegasi Indonesia, diakhir siaran persnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar