Perdana Menteri PNG Peter O’Neill Memberikan Jaminan Tentang Masa Depan Papua Barat Di Satu Meja

Perdana Menteru Papua New Guinea Peter O’Neill meyakinkan kepada TROIKA Kepulauan Pasifik dan pejabat organisasi masyarakat sipil, kemarin bahwa Pemerintahnya positif terlibat dengan Pemerintah Indonesia terkait Papua Barat.

Dia memberi jaminan bahwa Papua Nugini akan mendorong Agenda Papua Barat, tetapi dia menyatakan dengan jelas bahwa itu akan dilakukan bersatu dengan Pacifik dan tidak dipisahkan. Pemimpin TROIKA dan masyarakat sipil mengajukan desakan ke pemimpin PNG, Marshall dan Palau untuk menggalang dukungan politik untuk agenda ini, ketika mereka pertemuan di Port Moresby kemarin.

Perdana Menteri Hon. Peter O’Neill mengatakan ia ingin mengambil pendekatan diplomatik untuk masalah masa depan Papua Barat dan dikhususkan bahwa para pemimpin Pasifik tidak bisa bicara tentang Papua Barat dalam isolasi, tetapi harus bicara dengan Indonesia di atas satu meja.

CSO dan TROIKA mengatakan kemarin bahwa Papua Barat adalah tragedi kemanusiaan yang sangat nyata, yang telah berlangsung di Pasifik selama 54 tahun terakhir. Sejak pendudukan Papua secara paksa di Indonesia sebagai setengah dari bagian barat pulaui New Guinea. Orang-orang kita di Papua Barat telah mengalami penindasan brutal dan ketidakadilan yang ekstrem.

Perkiraan saat ini menunjukkan lebih dari 500.000 Papua Barat telah meninggal di bawah kekuasaan kolonial indonesia. Meskipun jaminan situasi hak asasi manusia terus publikasikan oleh Pemerintah Indonesia bahwa baik-baik saja, tetapi urusan saat ini, menunjukkan sebaliknya.

 Masyarakat Sipil Pasifik  juga percaya bahwa; temukan hanya dua resolusi pasti harus dikejar melalui  hak asasi manusia dan jalan dekolonisasi,  memanfaatkan semua mekanisme yang tepat dan inisiatif di tingkat nasional dan internasional. “Kemudian hanya dapat resolusi yang berarti direalisasikan. Dalam hal ini, Masyarakat Sipil Pasifik berkomitmen untuk mendukung Forum Pemimpin, harus mereka memutuskan untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Papua Barat dan hanya ditemukan melalui resolusi,”