Konferensi Gereja Pasifik bakal dekati Negara-negara Pasifik bahas dekolonisasi West Papua

Suva,19/5- Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik atau Pacific Conference of Churhes (PCC), Reverend Francois Pihaatae mengatakan Orang Papua harus boleh menentukan masa depan mereka sendiri melalui proses hukum universal yang diterima umum, seperti pemilihan umum atau referendum.

“Pertemuan pemimpin-pemimpin gereja di Hoiara 2013 lalu, telah menyerukan penentuan nasib sendiri untuk semua orang pacifik termasuk West Papua, pulau yang Indonesia duduki,”tuturnya, Kamis (15/5) lalu.

Menurut dia, Indonesia harus memperbolehkan orang-orang Papua menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri sesuai dengan hukum-hukum Internasional

“Mereka (Orang Papua) harus menentukan bagaimana mereka menjadi baik, mengunakan tanah mereka, mineral mereka dan sumber-sumber mereka lainnya” kata dia.

Selainjutya dia mengatakan penentuan nasib sendiri itu sangat mungkin dilakukan orang Papua; menentukan nasib sendiri atau memilih masuk berelasi dengan Indonesia.

“Ini tidak dapat diterima tetapi kita harus mengizinkan Papua melakukan tindakan pilihan bebas,”tuturnya.

Karena Papua memang tidak masuk dalam wilayah dekolonisasi, lanjutnya, maka Gereja-gereja Pasifik akan melakukan lobi.

“PCC akan melobi pemimpin-pemimpin Pacific mulai minggu berikut untuk mendukung memasukan Papua Barat ke dalam wilayah dekolonisasi”. Kita sungguh sadar Indonesia berpengaruh di dalam kawasan, tetapi kita tidak mungkin tinggal diam atas isu penyalangunaan hak asasi manusia yang terus menerus, penahan illegal, penyiksaan dan pembunuhan oleh militer Indonesia,” katanya

Atas masalah yang terjadi di Papua, katanya, gereja mempunyai kewajiban mutlak melawan, menyerukan keadilan dan perdamaian.

“Setiap gereja wajib menyatakan lawan atas ketidak adilan, kami menyerukan pemerintah mendengarkan dan mengambil tindakan”tuturnya

Secara khusus, pihaknya juga meminta  pemerintah Fiji dan Papua New Guinea-Pacific reprensentative pada C24, untuk mendengarkan seruan sesama dan memastikan warga Papua aman.

Langkah lobi juga akan dilakukan ke anggota kesekretariatan, anggota Forum Kepulauan Pasifik, Melanesia Spearhead Group and Forum (MSG) dan Pemerintah Kepulauan Pasifik.

Selain itu, “Gereja-gereja Australian dan New Zealand dan pemerintah juga harus mendukung penentuan nasib sendiri di West Papua jika mereka menjadi bagian yang diakui sesama di kawasan,”tegasnya.

Pada akhirnya, Gereja-gereja Pasifik berharap negara-negara pasifik akan membuka jalan gerakan agar West Papua menjadi satu wilayah dekolonisasi yang terdaftar di PBB.