Nadi, 21/5 – Masyarakat asli di Guam, Kaledonia Baru, French
Polynesia, Tokelau dan Papua Barat mendapatkan dukungan untuk dekolonisasi.
Pembukaan Seminar Komite
Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji hari ini (Rabu, 21/5),
diwarnai dengan seruan pembebasan untuk seluruh kawasan di Pasifik yang masih
berada dalam kekuasaan Kolonialisme. Gabungan Organisasi Non Pemerintah di
kawasan Pasifik (PRNGO) menyerukan pada seluruh wilayah Kepulauan Pasifik untuk
memperbaharui dukungan mereka dalam proses dekolonisasi sejumlah wilayah di
Pasifik.
“Bebaskan masyarakat adat di
Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat sehingga mereka
bisa memetakan masa depan mereka sendiri.” kata Peter Emberson, juru bicara
PRNGO dan pejabat Pacific Council of Churches.
Emberson, menyatakan sudah
semestinya, negara-negara yang menjalankan pemerintahan kolonial untuk
mempersiapkan masyarakat di wilayah yang didudukinya agar menggunakan hak
mereka menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional. Ia mendesak
lapisan masyarakat di kepulauan Pasifik untuk bersama-sama secara aktif
terlibat dalam perjuangan pembebasan seluruh wilayah Pasifik dari kolonialisme.
“Hak orang di wilayah non
berpemerintahan sendiri, yang negaranya diperintah oleh pemerintahan kolonial
atau kekuasaan administrasi, untuk menentukan masa depan politik mereka
sendiri.” ujar Emberson.
Menurut Emberson, saat ini, masyarakat
di negara-negara Pasifik sedang membicarakan persoalan Rapa Nui atau Pulau
Paskah yang diatur oleh Chile yang sedang berusaha dimasukkan ke dalam daftar
Teritori Non Pemerintahan Sendiri PBB dan Papua Barat yang dianggap sebuah
provinsi di Indonesia yang sedang mencari peluang untuk didaftarkan kembali
dalam daftar Wilayah Non Pemerintahan Sendiri PBB.
Seminar di Nadi ini
diselenggarakan untuk mempercepat pelaksanaan Pemberantasan Kolonialisme dekade
III (2011-2020). Seminar ini diselenggarakan di bawah naungan Komite Khusus 24
dan akan meninjau situasi sehubungan dengan 17 wilayah yang dipertimbangkan
oleh Komite Khusus 24, sebuah komite PBB untuk Dekolonisasi, kemudian dirujuk
ke Majelis Umum PBB ketika bersidang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar