Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang
didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam
gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut
hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah dalam medudukan persoalan West
Papua secara demokrasi, adil dan beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB
sebagai media nasional untuk mendukung dan mendorong agenda IPWP dan ILWP.
Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal 19-22 November 2010 telah
dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah menghasilkan resolusi yang menjadi
sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa
fokus program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan
politik. KNPB secara nasional menurunkan program politik dan organisasi,
pertama program KNPB adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu
Merdeka secara politik melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu
Referendum. Kedua, Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya
Wadah Nasional Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus
sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga
terbentuknya Pemerintahan sementara pasca referendum.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional Papua
Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya Wadah Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah
ini, maka semua elemen, faksi yang ada di daerah itu disatukan dan
figur-figurnya di pilih langsung oleh masyarakat di daerah itu. Wadah Rakyat
Daerah ini sebagai badan atau forum
represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan
West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini membentukWadah Nasional Papua Barat sebagai Wadah
Represetatif politik bangsa West Papua da sekaligus sebagai simbol persatuan
dalam mengendarai perjuangan politik Bangsa West Papua.
Melihat fenomena gerakan perjuangan nasional Papua Barat yang kian
terdegradasi dalam budaya egoisme, sentimen organ/kepentingan
organisasi dan tidak merakyat, maka
KNPB bersama massa rakyat yang dilandasi oleh semangat patriotisme melakukan
revitalisasi agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi struktur pada tanggal
15 Desember 2008 di Sentani.
Pada tanggal 21- 24 Agustus 2009 dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna
pembentukan KNPB Wilayah dan menetapkan program strategis ditengah dinamika
kepentingan faksional yang mengancam internal perjuangan dan tujuan utama
perjuangan
Pada tahun 2010, KNPB bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di
Sentani guna membahas dan menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan
serta program kerja KNPB.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya wadah representative perwakilan daerah yang dikenal
dengan nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen Daerah ini, maka semua elemen,faksi
perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam Parlemen Daerah. Parlemen Daerah ini sebagai badan atau forum
representatif, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan
politik Papua di Daerah. Selanjutnya Parlemen
Daerah ini membentuk Parlemen
Nasional Rakyat Papua Barat sebagai badan atau forum representatif,
sekaligus simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan Papua.
Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional Papua Barat "
sebagai Parlement
Rakyat hari ini,
bukan berarti kami tidak menghargai tua-tua dalam perjuangan dan beberapa
organisasi yang sedang jalan, atau juga bukan untuk menyalahkan dan membenarkan
ide ini. Tetapi sesungguhnya merupakan ajakan untuk kita mengerti bagaimana
menciptakan sebuah kepemimpinan yang berdiri bersama kekuatan rakyat, karena
yang mau 'merdeka' adalah rakyat.
Pada tahun 2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah
berhasil mediasi rakyat untuk membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah di 23 daerah
yaitu Biak,
Mnukwar, Sorong Raya, Fakfak, Kaimana, Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi,
Yahokimo, Pucak Jaya, Yalimo, Baliem, Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang,
Dogiyai, Deiyai, Yamo, Nduga, Ilaga, dan Tolikara
23 PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan
Februari tahun 2012 di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna
membentuk Wadah representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk
melakukan Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal
1- 5 April 2012.
Akhirnya
pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional Parlemen Rakyat Daerah
Setanah West Papua berhasil membentuk dan mendeklarasikan Parlemen Nasional
West Papua. Parlemen Nasional West Papua adalah wadah representative politik
rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya Parlemen Nasional West Papua ini adalah
untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sediri rakyat West Papua secara adil
dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international,
standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.
Keanggotaan
PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan di daerah
tersebut. Jumlah anggota PRD adalah
paling kurang 30 orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak
untuk mengutus atau mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen
Nasional West Papua. Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling
kurang 20 orang dan paling banyak 30 orang dari setiap PRD.
Pada
tanggal 5 April 2012 Parlemen Nasional
West Papua dihadiri oleh
semua anggota Parlemen Rakyat Daerah menetapkan Free West Papua Campaign
adalah Wadah politik perjuangn West Papua di international untuk melakukan
lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada komunitas masyarakat
international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah disetiap Negara serta
ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan tuan Benny Wenda sebagai
ketua Diplomat international untuk West Papua.
Guna
memperkuat posisi IPWP dan ILWP yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009,
maka Parlemen Nasional telah menetapkan IPWP sebagai lembaga politik
international untuk West Papua dan ILWP sebagai lembaga hukum international
untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah lembaga international yang didalamnya
terdapat anggota parlemen dan pengacara di setiap Negara dan bekerjasama dengan
Free West Papua Campaign guna melakukan kampanye, advokasi dan lobby tentang
hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua untuk mendapat dukungan di
parlemen dari setiap Negara dan mendapat di pemerintah dari setiap Negara,
selanjutnya Free West Papua Campaign bersama Negara-negara yang mendukung dan
Free West Papua Campaign melakukan lobby, advokasi ke PBB untuk mendapat
dukungan.
Setelah
terbentuknya Parlemen Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West Papua
telah menetapkan Komite Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan politik
dari Parlemen Nasional West Papua secara nasional dan terus mendiasi rakyat West Papua untuk
memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan bermartabat.
Keberadaan
Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua Merdeka diluar negeri, maka
Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di pemerintah Kerajaan Inggris
Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah PNG, Pemerintah Australia.
Kedepan Kantor Free West Papua Campaign akan terus dibuka disejumlah Negara
untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan West Papua secara baik disetiap
Negara untuk terus menerus melakukan lobby, kampanye untuk mendapat dukungan
dari setiap Negara dan PBB.
Hormat
saya
Bucthar
Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar