Rabu, 06 Agustus 2014

Papua Barat di bawah sorotan di Selandia Baru dimana anggota parlemen telah menyerukan kepada Presiden baru Indonesia berkomitmen untuk kebebasan media asli di Papua Barat.

Radio Selandia Baru ( Trancript) Kunjungan ke Selandia Baru pekan lalu oleh dua orang Papua Barat telah membawa penderitaan penduduk asli wilayah timur Indonesia di bawah sorotan. Salah satunya, Victor Mambor, yang merupakan editor koran Papua Barat Tabloi Jubi, telah membahas kebebasan media di tanah airnya di berbagai acara di Wellington dan Auckland. Dia juga pembicara utama pada 'Papua Barat - The Pacific Rahasia Malu' hari ini seminar di Auckland University. Mambor telah berbicara dari putuskan dalam cakupan peristiwa di Papua Barat, di mana klaim pelanggaran hak asasi manusia merajalela oleh pasukan keamanan Indonesia sering diabaikan oleh pemimpin militer dan polisi. Dia mengutip komentar oleh delegasi Kepulauan Solomon di perjalanan baru-baru ini MSG Menlu ke provinsi Papua, bahwa Papua Barat bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri dan melakukan dengan baik, sebagai misportrayal a.
VICTOR Mambor: Ini tidak adil jika menteri luar negeri mengatakan bahwa karena mereka hanya empat jam di Papua Barat. Ini hal politik. Pemerintah Indonesia membawa lebih dari para menteri luar negeri MSG, dan melihat orang-orang Papua yang bekerja di sana dan berpikir mereka terlibat dalam pembangunan ekonomi tapi itu tidak benar seperti itu.
Kunjungan Victor Mambor bertepatan dengan resolusi di parlemen Selandia Baru untuk memanggil Presiden baru Indonesia berkomitmen untuk kebebasan media asli di Papua Barat. Resolusi, yang diajukan oleh Partai Hijau MP Catherine Delahunty, memperoleh dukungan lintas partai.
CATHERINE Delahunty: aku pindah bahwa panggilan rumah ini pada Presiden baru Indonesia berkomitmen untuk kebebasan media asli di Papua Barat termasuk hak wartawan lokal dan internasional untuk melaporkan situasi politik di sana tanpa resiko penjara atau pelecehan oleh negara Indonesia
Akses luar untuk Provinsi Papua dan Papua Barat tetap dibatasi untuk wartawan asing serta lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dan LSM. Papua Barat lainnya di Selandia Baru pekan ini, aktivis Paula Makabori dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan, kata Presiden terpilih Joko Widodo, dikenal sebagai Jokowi, harus memenuhi janji untuk memungkinkan wilayah Papua harus dibuka.
PAULA MAKABORI: Seperti yang dijanjikan selama kampanye pemilihan presiden dalam Papua Barat, ia akan membiarkan Papua Barat akan terbuka untuk semua orang untuk datang. Jadi saya pikir dia memenuhi janjinya kepada semua wartawan internasional yang bisa datang dan melihat sendiri untuk diri mereka sendiri, tanah yang indah, orang-orang cantik ... yang menangis untuk menentukan nasib sendiri.
Sementara itu, Paula Makabori mengatakan Selandia Baru tidak harus meninggalkan masyarakat adat dari tanah airnya. Sementara Wellington enggan ikut campur dalam urusan di Indonesia, Ms Makabori mengatakan mereka harus mendorong Jakarta menuju ke pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua Barat.
PAULA MAKABORI: Secara politis, mereka tidak bisa hanya meninggalkan hak-hak orang Papua Barat. Hal ini juga dinyatakan dalam konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik. Hal ini juga dilindungi oleh deklarasi PBB bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk bebas.

Paula Makabori mengatakan sebelumnya sukses Selandia Baru dalam menengahi diakhirinya konflik Bougainville menunjukkan peran mediator perdamaian yang bisa bermain.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar