Kepala Negara Vanuatu bicara soal Papua Barat dengan Fiji

Kepala Negara Vanuatu, Presiden Baldwin Lonsdale kembali menegaskan harapannya bahwa suatu hari nanti, negara Vanuatu akan bersama satu suara dengan Fiji untuk membantu mengatasi persoalan saudara mereka di ujung barat, rakyat Melanesia di Papua Barat.

Penegasan ini disampaikan Presiden Baldwin saat menyambut Komisaris Tinggi yang baru diangkat dari Fiji untuk Vanuatu, Esala Teleni, dilansir Vanuatu Daily Post (VDP) edisi 24 Agustus 2015.

Kepala Negara Vanuatu menegaskan, hubungan perdagangan Fiji dengan Vanuatu dalam item-item yang ditentukan oleh MSG akan terus berjalan dalam tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan.

"Saya ingin juga mengungkapkan rasa hormat kami kepada pemerintah (Fiji) untuk kesamaan kita bersama dalam berdiri bersama-sama di forum regional dan internasional dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan global. Dan baru-baru, dengan solidaritas kami untuk saudara kita Melanesia di Papua Barat yang terpinggirkan. Ini merupakan tantangan bagi Pasifik, terutama saudara-saudara Melanesia untuk bersatu dengan mereka," ajak Vanuatu.

"Ini merupakan harapan tulus kami bahwa kita bersatu. Kita akhirnya akan bergandengan tangan dalam menyikapi tindakan-tindakan perlakuan tidak manusawi yang diterima oleh rakyat Melanesia di Papua Barat," tegas Presiden Baldwin lagi.

Kepala Negara kembali menegaskan kesamaan dari kedua negara sekali lagi dalam sikap dan pendekatan ko-operasi dalam hubungan regional yang tercermin dalam suara kolektif mereka untuk perdamaian dan semakin hubungan sosial ekonomi dan kesejahteraan.

"Dengan cara ini, semangat harmonis antara dua negara pasti akan memiliki kerja dan hubungan perdagangan yang sehat untuk tahun-tahun yang akan datang," katanya. 

ULMWP : Dari MSG KE PIF

ULMWP telah berhasil diterima sebagai OBSERVER dalam MSG dan Agenda selanjutnya setelah Honiara adalah bahwa ULMWP akan menerobos dengan agenda Internasionalnya untuk mendapat dukungan dari Pacific Islands Forum (PIF) yang akan berlangsung di Port Moresby bulan depan. 

Ini berarti bahwa tidak ada group lain di luar ULMWP yang akan mencoba untuk membawa agendanya secara kelompok untuk mengacaukan proses yang sedang terjadi. 
Bangsa Papua harus mengetahui bahwa ULMWP adalah Representative Body yang dibangun oleh tiga faksi terbesar yaitu: 

1.      WPNCL 

2.       KNPB/PNWP

3.      NRFB

Bangsa Papua diminta agar merapatkan barisan dan mendukung ULMWP menjelang Pelaksanaan PIF yang akan terjadi beberapa minggu mendatang (7 - 11 September 2015, Port Moresby).

Tiga agenda ttg West Papua yang telah dirangkumkan oleh Sekretariat PIF dalam Agenda utamanya tahun ini adalah:

1.      Masalah Pelanggaran HAM di Papua

2.      Pembentukan Misi Pencari Fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya

3.      Mendorong dan mengangkat issue Self-Determination (Hak Penentuan NASIB sendiri).

Oleh karena beratnya Agenda ini, maka pasti ada upaya dari pihak lawan untuk mengacaukan kesatuan Bangsa Papua sehingga siapun yang akan bergerak secara group atau kelompok, patut dicurigai oleh Bangsa Papua sebagai musuh REVOLUSI.

ULMWP - Pilihan Rakyat

INDONESIA beranggapan bahwa United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) merupakan perwakilan dari orang2 Papua (Melanesian) yang tinggal di luar negeri.

Oleh sebab itu, menurut sumber dari "Letter of the day" yang diterima oleh PNG Post Courier dari Information Section Embassy of Indonesia, Port Moresby, dan dipublished pada tanggal 11 Agustus 2015, dijelaskan bahwa Indonesia tidak sependapat jika ULMWP yang berbasis di luar negeri dinyatakan sebagai Organisasi yang mewakili RAKYAT Papua di dua propinsi: Papua dan Papua Barat.

Pimpinan Seksi Informasi yang mengeluarkan pendapatnya di kolom "Yu Tok - PNG Post Courier" ini sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya tentang ULMWP.

Artinya bahwa kita harus memberikan keterangan untuk kepentingan public consumsi berdasarkan kenyataan. Jika sebuah angket dilaksanakan di Papua untuk mengetahui tingkat dukungan Bangsa Papua terhadap ULMWP, maka akan diperoleh angka 70%mendukung, 20%ragu2, dan 10%menolak atau tidak setuju.

70%mendukung adalah Bangsa Papua (OAP dan non-Papua); 20%ragu2 adalah OAP dan non-Papua yang takut kehilangan jabatan dan yang ikut merancang Kebijakan2 yang merugikan kehidupan Bangsa Papua; 10%menolak adalah kelompok OAP dan non-Papua yang pro-NKRI.

Ini adalah kenyataan di lapangan yang tidak bisa dinyatakan ke publik sebagai bahan konsumsi yang sama sekali tidak ada rasa keaslian dan kebenarannnya.

Kepala Desa, Camat, Kepala Distrik, Bupati, Gubernur, Anggota DPR Kabupaten dan Propinsi dipilih oleh 70% OAP dan non-Papua yang juga memilih/membentuk ULMWP melalui 3-Faksi: WPNCL, KNPB/PNPB dan NRFPB yang mempunyai dukungan massa yang solid di Papua Barat.

Jadi, mari kita belajar berkata yang sebenarnya daripada mengelabui publik nasional maupun internasional untuk suatu kepentingan penjajahan yang membawa kebinasaan bagi umat manusia Papua dan hak politiknya

Perdana Menteri Kepulauan Solomon berjanji mendukung ULMP bergabung di PIF

Kami sangat senang untuk melaporkan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare telah berjanji dukungannya bagi Persatuan Gerakan  Pembebasan Papua Barat (ULMWP) bergabung dengan kelompok regional, Forum Kepulauan Pasifik.

Dalam pertemuan pada hari Jumat dengan Sekjen ULMWP Octavianus Mote, Perdana Menteri menegaskan dukungan untuk Papua Barat bergabung dengan badan regional dan ia juga mengumumkan bahwa pemerintah akan menunjuk seorang utusan khusus Papua Barat.

Peluncuran Free West Papua Campaign di Polandia

Pada tanggal 8 Agustus 2015, Free West Papua Campaign secara resmi membuka kantornya di Polandia, Nampak Hadir Oridek Ap kordinator Free West Papua Campaign di Nederland  dengan tampilan aktrasi budaya West Papua