Jurnalis Perancis yang dipenjara di West Papua mengatakan meragukan Indonesia akan mencabut Larangan Pelaporan

Seorang wartawan Perancis yang dipenjara di Papua Barat tahun lalu karena tidak memiliki izin masuk yang benar mengatakan dia meragukan Indonesia akan menindaklanjuti dengan janjinya untuk mencabut larangan media daerah.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan akhir pembatasan dekade-panjang pada wartawan asing melaporkan Papua Barat dalam kunjungan awal bulan ini.
Thomas Dandois, bersama rekannya Valentine Bourrat, dipenjara selama dua-dan-setengah bulan tahun lalu di provinsi tentang  film dokumenter tentang gerakan separatis Papua.

"Saya pikir itu tidak akan berubah secara dramatis semalam," katanya kepada Radio Australia.
"Laporan tidak akan menyenangkan pemerintah Indonesia. Akan ada hal-hal yang mereka tidak ingin mendengar."

Sejak pengumuman Mr Widodo, seorang pejabat senior Indonesia mengatakan bahwa wartawan asing masih harus mengajukan permohonan izin dan akan dikenakan pemeriksaan.
"Apakah Papua Barat pasti dibuka untuk wartawan, akan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka? Kami tidak tahu itu belum dan kita harus tetap sangat berhati-hati tentang hal itu," kata Dandois.

Mr Dandois telah kembali ke Prancis tapi masih erat mengikuti acara di daerah yang kaya sumber daya.

"Saya memiliki perasaan bahwa jika saya meminta visa, saya tidak akan mendapatkannya," katanya.

"Itu ide pertama yang datang ke pikiran saya ketika saya mendengar berita itu. Saya pikir, baik, mari kita lihat bagaimana mereka akan bereaksi jika saya meminta satu."
Mr Dandois sudah berada di penjara di Niger sebelum penangkapannya di Indonesia.
Ayah dari dua telah bersumpah "tidak kembali ke zona perang, tidak mengambil risiko itu."
Tapi kemungkinan larangan diangkat telah membuatnya berpikir lagi.
"Kami tidak memiliki cukup untuk laporan lengkap. Tapi itu bisa menarik, hari ini ... atau satu setengah tahun kemudian, untuk melengkapi laporan kami dengan mewawancarai kedua belah pihak," katanya.

"Ini akan memungkinkan kita untuk melakukan laporan lengkap, tidak biasa satu melawan pemerintah Indonesia.

ULMWP masih bertekad untuk menentukan nasib sendiri

Setelah diberikan status Observer oleh MSG minggu lalu, ULMWP masih bertekad untuk menentukan nasib sendiri. Sekretaris Jenderal organisasi, Octo Mote mengatakan, masih ada banyak yang harus dilakukan. Yang diberi status Observer, menambahkan sebuah babak baru untuk ULMWP.

 Sebuah gerakan yang juara penentuan nasib sendiri. Pekan lalu berkuasa oleh MSG telah meningkatkan kepercayaan dari Gerakan. "Kita tahu dalam 5 tahun dari sekarang kita akan 29% di tanah kami. Dalam jenis saat membutuhkan, para pemimpin MSG berdiri pada tahun 2013, mereka (MSG Council) yang tepat untuk untuk menentukan nasib sendiri. Mereka mengakui pelanggaran hak asasi manusia, "kata Octo Mote,

Sekretaris Jenderal, ULMWP Awalnya mengajukan keanggotaan penuh, organisasi hanya diberikan status Observer.

Hasil, Mote menyoroti masih menang signifikan. "Tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan. Para pemimpin memiliki hati dan pikiran. Kami adalah Observer saya bisa berbicara dengan ketua, saya bisa mengunjungi negara anggota. Sebelum luar; sekarang saya di, "katanya. Untuk gerakan Papua Barat, gerakan untuk menentukan nasib sendiri masih tetap hidup. "Kami akan menggunakan dua tahun untuk mendapatkan apa yang kita diterapkan untuk  keanggotaan penuh. Kami akan bekerja dengan dia (MSG Ketua) dan para pemimpin lainnya, "katanya

Di Honiara, Bangsa Melanesia Catat Sejarah Besar

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon adalah orang yang harus dicatat dalam sejarah bangsa Papua. Sogavare, yang tahun lalu menggantikan Gordon Darcy Lilo sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon, berdiri tegar menghadapai dua raksasa Melanesia, Fiji dan Papua Nugini (PNG). Dua pemimpin dari masing-masing negara ini tak diragukan lagi telah menjadi pemimpin terdepan di Melanesia, bahkan Pasifik. Namun Sogavare, pemimpin religius ini membawa amanat rakyat dari Kepulauan Solomon.

Inilah yang terjadi dalam pertemuan empat pemimpin negara Melanesia dan satu pemimpin gerakan perlawanan dalam organisasi sub regional Melanesia Spearhead Group. Fiji dan PNG jauh-jauh hari telah menegaskan akan mendukung aplikasi Associate Member yang diajukan Indonesia. PNG dengan jelas juga menegaskan tidak akan mendukung aplikasi Full Member yang diajukan oleh saudara setanah mereka, Papua Barat. Fiji tidak menunjukkan sikap yang jelas terhadap aplikasi Papua Barat.

Disisi lain, Vanuatu menegaskan dukungan mereka dengan memfasilitasi penyatuan faksi dan kelompok perlawanan Papua Barat di Port Vila pada bulan Desember 2014. Namun kejatuhan Joe Natuman pada bulan Juni ini membuat pemerintahan di Vanuatu macet, termasuk untuk berpartisipasi di MSG ke 20 yang di Honiara, 25-26 Juni 2015.
Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Sato Kilman maupun Menteri Luar Negeri yang baru, Moana Kalosil dilarang meninggalkan negara tersebut oleh pengadilan negara tersebut. Alhasil, Vanuatu hanya diwakili oleh Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri, yang harus menghadapi dua Bainimarama dan O’Neill yang sangat berpengaruh di Melanesia dan Pasifik.

Sejarah dan status Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), pendukung tradisional Papua Barat lainnya, menjadi alasan yang tidak bisa dibantah oleh bangsa Kanak untuk mendukung Papua Barat di MSG. Namun status FLNKS sebagai gerakan perlawanan bangsa Kanak di Kaledonia Baru, bukan negara independen ini juga yang menghambat FLNKS dalam berargumen melawan Fiji dan PNG.

Satu-satunya negara MSG yang punya posisi kuat untuk menghadapi Fiji dan PNG adalah Kepulauan Solomon. Sogavare, PM negara ini juga didukung oleh rakyatnya dan hampir seluruh kota Honiara, bahkan Provinsi Guadalcanal, dibmana kota Honiara berada.

Dalam pertemuan para pemimpin MSG ini, Fiji dan PNG mendukung aplikasi Indonesia. PNG menolak aplikasi ULMWP yang mewakili rakyat Papua Barat sedangkan Fiji tidak memberikan respon terhadap aplikasi ULMWP. Kepulauan Solomon mendukung aplikasi ULMWP dan menolak aplikasi Indonesia. FLNKS dan Vanuatu mendukung aplikasi ULMWP namun tidak memberikan respon pada aplikasi Indonesia.

Inilah hasil wawancara usai sesi pleno dalam pertemuan para pemimpin MSG di hotel Heritage Park, 26 Juni 2015, Jubi mewawancarai satu persatu para pemimpin MSG ini.

Veroqe Bainimarama, Perdana Menteri Fiji mengakui bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan badan yang signifikan mewakili pandangan orang-orang Papua Barat di luar Papua. Ia juga percaya bahwa ULMWP memiliki pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk rakyat Melanesia di Papua Barat.

“Tentu saja, keputusan kami mendukung Papua Barat sebagai observer adalah untuk kepentingan semua orang. ULMWP harus dibawa ke dalam proses perubahan bangsa Melanesia di Papua. Ini bukan kekalahan untuk ULMWP. Ini kesempatan untuk ULMWP. ULMWP harus menggunakan hak istimewa ini untuk bekerja sama dengan MSG membawa perubahan untuk rakyat Papua Barat,” kata Bainimarama.

Bainimarama juga mengatakan semua pihak dalam MSG harus melangkah menuju era baru, kerjasama semua pihak untuk mencapai hasil terbaik bagi bangsa Papua Barat. Ini mungkin bukan cara terbaik, tapi ini satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan rakyat Papua Barat.

“Kita tidak bisa menghapus sejarah Papua Barat dan beberapa aspek negatif dari sejarah itu yang telah kita akui di Noumea, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Tapi Indonesia yang sekarang dipimpin orang-orang baru. Indonesia sekarang adalah salah satu negara demokrasi yang paling bersemangat di dunia. Dan di tingkat nasional, Indonesia juga berkomitmen untuk meluruskan beberapa kesalahan masa lalu dan menempatkan Papua Barat pada paradigma baru,” ujar Bainimarama.

Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, tidak bergeming dari pernyataannya sebelum pertemuan MSG diselenggarakan. Menurutnya, keputusan para pemimpin MSG di Honiara untuk memasukkan orang Melanesia lainnya dari Indonesia adalah langkah yang sangat bersejarah.

“Kami, menyambut mereka untuk keluarga Melanesia kami. Seperti orang lain di kawasan Melanesia, kami menginginkan hal yang sama. Kami menginginkan perdamaian, kami ingin keamanan dan kami ingin standar kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Kita akan terus bekerja sama dalam mencapai tujuan dari apa yang diharapkan rakyat kita,” ujar O’Neill singkat.

Sementara Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan, menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai oberver tentunya menjadi sejarah besar bagi bangsa-bangsa Melanesia.

“ULMWP, meski disebutkan dalam Komunike MSG sebagai perwakilan dari orang-orang Papua Barat di luar Indonesia, faktanya ULMWP merupakan representasi rakyat Papua Barat. Para pemimpin ULMWP dipilih dalam kongres di Papua tahun 2011. Kongres ini dibuka oleh pejabat Indonesia. Lima orang pemimpin ULMWP ini dipilih lagi oleh tiga kelompok perlawanan terbesar di Papua, WPNCL, NRFPB dan Parlemen Rakyat Daerah. ULMWP juga mendapatkan legitimasi dari KNPB. Juga dari TPN/OPM,”kata Sogavare menjelaskan latar belakang dukungan Kepulauan Solomon.

Sogavare menambahkan, menerima petisi yang dikumpulkan oleh ULMWP yang ditandatangani oleh kelompok pemuda, adat, gereja, akademisi, perempuan dan mahasiswa.

“Karena itu saya menolak aplikasi Indonesia dan menerima aplikasi Papua Barat. Yang saya lakukan ini adalah kehendak rakyat Kepulauan Solomon. Rakyat kami merasa harus bangkit menolong saudara-saudara Melanesia mereka di Papua Barat,” lanjut Sogavare.

FLNKS yang pertama kali mengundang Bangsa Papua dalam forum MSG ini menyebutkan pengalaman mereka mendukung Palestina dan Afrika Selatan sebagai alasan lain mendukung Papua Barat, selain alasan kesamaan status dengan bangsa Papua Barat.

“Mungkin ada pertanyaan tentang kedaulatan dan posisi kami yang bukan sebagai negara. Tapi hari ini kami tidak bicara soal kedaulatan, kami bicara hak asasi manusia, hak asasi universal. Bangsa Papua, sama dengan kami yang menginginkan kebebasan dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. karena itulah kami selalu mendukung bangsa Papua.
Kami yang mengundang bangsa Papua di Noumea tahun 2013 lalu,” kata Victor Tutugoro, Pemimpin FLNKS.

Tutugro mengaku, menerima laporan bahwa banyak faksi perlawanan di Papua. Oleh karena itu MSG menantang bangsa Papua untuk bersatu dan mengajukan aplikasi baru dalam pertemuan MSG di Noumea tahun 2013 lalu.

“FLNKS juga dulu memiliki banyak faksi, banyak kelompok dan banyak klaim yang menyatakan mewakili bangsa Kanak. Tapi para pemimpin MSG menantang kami untuk bersatu. Kami melakukannya. Karena itulah FLNKS sekarang bisa berada di MSG. Hal yang sama telah dilakukan oleh bangsa Papua pada tahun 2014 lalu. Mereka bersatu di Port Vila dalam ULMWP. Dan sekarang mereka ada di dalam MSG. Status observer memberikan kesempatan untuk bangsa Papua berbicara di forum Regional Melanesia tentang hak asasi universal bangsa Papua,” kata Tutugoro.

Tutugoro yang sebelumnya adalah pemimpin MSG sebelum digantikan oleh Sogavare memastikan ULMWP akan diundang dalam setiap pertemuan MSG.

‘Saya tidak melihat ULMWP akan membicarakan mereka yang berada di luar Papua. ULMWP sebagaimana yang mereka deklarasikan di Port Vila akan membawa amanat bangsa Papua, sebagaimana kami membawa amanat bangsa Kanak,” ujar Tutugoro.

Vanuatu, sebagai pendukung tradisional Papua Barat tak pernah berubah sikap. Namun persoalan politik di negara tersebut, membuat negara ini tak bisa diwakili oleh pemimpin mereka.

“Posisi kami, Vanuatu, tetap. Tidak berubah. Kami tetap mendukung Papua Barat. Tapi masalah politik di negara kami membuat fokus kami terbagi. Tapi Vanuatu adalah pendukung terbesar bangsa Papua, tidak perlu diragukan lagi,” kata Johnson Naviti Marakipule, Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Vanuatu

Perdana Menteri Fiji : Pemimpin MSG membuat keputusan yang sulit

Perdana Menteri Voreqe Bainimarama mengatakan salah satu yang paling pilihan pengujian yang dihadapi oleh MSG minggu ini terkait dengan isu Papua Barat. MSG Para pemimpin di KTT ke-20 mereka di Honiara, Kepulauan Solomon telah sepakat untuk mengakui Indonesia sebagai Anggota Associate MSG dan diberikan ULMWP – Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat status pengamat. Bainimarama mengatakan Fiji telah dipandu oleh sejumlah prinsip utama dalam mendekati masalah Papua Barat

Dia mengatakan yang pertama dan terpenting dari ini adalah bahwa kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak dapat dipertanyakan sebagai provinsi merupakan bagian integral dari Indonesia. Bainimarama mengatakan untuk menangani Papua Barat dan orang-orangnya, MSG tidak memiliki pilihan selain berurusan dengan Indonesia dan dalam cara yang positif dan konstruktif. Ia mengatakan negara-negara anggota MSG yakin bahwa harapan terbaik untuk meningkatkan kehidupan rakyat Papua Barat - adalah untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.

Bainimarama mengatakan mereka berharap sebagai waktu berjalan, mereka orang Papua Barat yang berada di luar Indonesia juga dapat menjadi bagian dari keterlibatan itu. Dia mengatakan ULMWP – Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat mungkin kecewa karena mereka berharap untuk keanggotaan penuh tetapi aturan keanggotaan membuat yang tidak mungkin. Dia mengatakan ULMWP tidak kuasa berdaulat di Papua Barat sebagai sebuah organisasi non pemerintah eksternal yang dapat mewakili kepentingan dan pendapat Papua Barat. Bainimarama mengatakan MSG hanya tidak bisa memberikan status itu yang diinginkan tanpa mengorbankan prinsipal yang mendasar. Namun ia mengatakan ULMWP seharusnya tidak menganggap ini sebagai kekalahan tapi kesempatan.

Kecewa pada Pidato ULMWP, Delegasi Indonesia Protes Forum MSG

Delegasi Indonesia bereaksi keras terhadap pidato yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dalam sesi pleno pertemuan Melanesia Spearhead Group.

Oktovianus Mote, Sekjen ULMWP dalam pidatonya sebagai observer, dihadapan para pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) mengatakan ULMWP berdiri di hadapan MSG untuk menegaskan bahwa mereka telah memenuhi syarat yang diminta oleh MSG pada pertemuan MSG di Noumea, Kaledonia Baru tahun 2013 lalu.
“Orang-orang Papua Barat bersatu di bawah kepemimpinan ULMWP. Dan kesatuan kami didukung oleh orang-orang Melanesia. Kepemimpinan kami telah dilegitimasi oleh lebih dari 55.000 orang yang menandatangani petisi mendukung aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh. Banyak dari pemohon tersebut telah ditangkap, dipenjara dan disiksa,” ujar Mote dalam pidatonya itu.

Selama 53 tahun, lanjut Mote, bangsa Papua telah berjuang menghadapi penguasa kolonial Indonesia. Selama 53 tahun ini juga, bangsa Papua telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat: penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Setidaknya 500.000 telah dibunuh.

Mote juga mengklaim kejahatan Indonesia terhadap orang Melanesia di Papua Barat telah diakui secara luas di berbagai tingkat pemerintahan internasional dan regional (di Uni Eropa, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum Pulau Pasifik, dan MSG).

“Sepuluh tahun yang lalu, Juan Mendes, pelapor khusus PBB untuk Pencegahan Genosida menyebutkan Papua Barat sebagai salah satu dari sepuluh negara di seluruh dunia akan punah jika tidak ada perhatian internasional. Berbagai akademisi dan organisasi hak asasi manusia internasional telah merinci genosida yang terjadi di Papua Barat. Dalam 5 tahun kedepan, orang asli Papua akan kurang dari 29% dari populasi di tanah kami sendiri. Identitas Melanesia kami, identitas Kristen kita berada di bawah ancaman gelombang besar migran dari Indonesia yang didominasi Asia dan Muslim,” kata Mote.

Pidato Mote ini mendapatkan reaksi keras oleh delegasi Indonesia. Usai sesi pleno, Wakil Menteri Luar Negeri, Wiwik Setyawati Firman yang memimpin delegasi Indonesia langsung memberikan pernyataan pers atas pidato Sekjen ULMWP itu.

“Kami menolak semua tuduhan yang tidak berdasar dan palsu yang disampaikan oleh organisasi yang menamakan diri mereka ULMWP. Kami sama sekali tidak tertarik untuk memanfaatkan forum ini dalam hal-hal yang tidak produktif dan tidak konstruktif,” demikian rilis pers yang disampaikan oleh delegasi Indonesia kepada wartawan di Honiara.

Delegasi Indonesia juga mengatakan, sebagai negara demokrasi, Indonesia menghormati hukum dan menghargai persamaan hak manusia dibawah aturan negara Indonesia.

“Melalui catatan kami ini, kami meminta agar kita menahan diri untuk memberikan pernyataan yang tidak berkaitan dengan dari tujuan dan sasaran dari organisasi MSG ini,” tulis delegasi Indonesia, diakhir siaran persnya

Pidato Perdana Menteri Solomon pada saat pembukaan KTT MSG di Honiara

Perdana Menteri Manasye Sogavare mengatakan aplikasi untuk keanggotaan baru ke dalam MSG di 20 MSG KTT tidak biasa.

Perdana Menteri membuat komentar ini saat menyampaikan pidatonya pada pembukaan resmi Pemimpin ke-20 MSG Summit pagi ini.

Dia mengatakan aplikasi menantang banyak nilai-nilai fundamental yang Melanesia mengaku menjunjung sebagai anggota PBB dan negara-negara yang didirikan pada prinsip-prinsip Kristen.

"Dari awal tiga negara yaitu; Papua Nugini, Vanuatu dan Kepulauan Solomon, kami telah melihat pengakuan dari FLNKS dan kemudian Fiji sebagai anggota penuh. Pada tahun 2011, kami memiliki Indonesia dan Timor-Leste sebagai pengamat. Nah, di puncak ini saya perhatikan kami memiliki aplikasi untuk keanggotaan baru untuk mempertimbangkan. Mereka tidak aplikasi biasa, mereka adalah aplikasi yang menantang banyak nilai-nilai fundamental yang kita di Melanesia mengaku menjunjung sebagai anggota PBB dan negara-negara yang didirikan pada prinsip-prinsip Kristen. "

Perdana Menteri Manasye Sogavare menambahkan karena aplikasi untuk keanggotaan baru untuk MSG, semua mata akan berada di Kepulauan Solomon, menyerukan setiap pemimpin MSG untuk berdiri untuk apa yang benar.

"Karena itu semua mata akan di Honiara dan dunia akan menonton kami, bersemangat mengantisipasi apa hasilnya akan ketika kita membicarakan tentang permohonan keanggotaan baru untuk MSG. Mari kita lupa, mari kita tidak melupakan mimpi dan keinginan orang-orang kami untuk menjadi bagian dari keluarga Melanesia. Keinginan rakyat kita untuk MSG inklusif, sebuah MSG yang mampu berdiri untuk apa yang benar di dunia di mana nilai-nilai seperti sekarang berjuang untuk bertahan hidup. Sebagai soal fakta, pertimbangan pada aplikasi ini akan menguji komitmen kami untuk MSG peduli, progresif, damai dan inklusif. "

Pemimpin ke-20 KTT MSG telah resmi dibuka pagi ini di National Auditorium Museum Luar Ruangan di Honiara.

Sementara itu, Perdana Menteri Manasye Sogavare mengingatkan pemimpin MSG, minggu ini adalah tes akhir dari anggota mengklaim peradaban dan warga perusahaan yang baik dari planet bumi.

Berbicara selama pagi ini Forum Resmi pembukaan, Mr Sogavare mengatakan MSG telah berkembang dalam keanggotaan dan program karena terbentuk lebih dari 25 tahun lalu. Mr Sogavare menekankan, pada KTT ini adalah aplikasi untuk keanggotaan baru untuk mempertimbangkan.

Dia mendesak semua pemimpin MSG tidak melupakan mimpi dan keinginan orang untuk menjadi bagian dari Melanesia keluarga-keinginan rakyat kita untuk MSG.He inklusif

Dia mengatakan pembahasan aplikasi ini akan menguji anggota komitmen untuk MSG peduli, progresif, damai dan inklusif.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan, hal itu juga akan menguji anggota komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai tertanam di United Nation Charters, dimana MSG sebagai anggota PBB berlangganan.

Tanda Heran Itu ada di Honiara

Honiara,– Perjalanan panjang bangsa Papua hingga lebih dari 50 tahun untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah bangsa, akhirnya menemukan muaranya. Apa yang disebut oleh IS Kijne, tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, kini terbukti untuk Tanah Papua. Bangsa Papua akhirnya diakui sebagai bagian dari ras Melanesia oleh empat negara berdaulat penuh dan gerakan pembebasan Kanak (FLNKS) yang sedang mempersiapkan kemerdekaan mereka.

Fiji dan PNG tak kuasa menghentikan komitmen Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Pemimpin FLNKS dan Vanuatu. Namun Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS juga tak sanggup menolak keinginan Fiji dan PNG. Namun apapun itu, keputusan para pemimpin MSG telah menempatkan bangsa Papua dalam pengakuan sebuah bangsa dan rakyat yang ingin berdaulat di atas tanahnya sendiri.

Para pemimpin MSG telah memutuskan memberikan status anggota asosiasi kepada Indonesia dan memberikan status observer/pengamat kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mewakili bangsa Melanesia yang berada di luar Papua. Indonesia, naik satu level dari status sebelumnya, observer. Sedangkan Papua untuk pertama kalinya mendapatkan status sebagai bagian ras Melanesia di forum subregional Melanesia. Dua keputusan ini dituangkan dalam Komunike MSG yang ke 20 di Honiara, Jumat (26 Juni 2015).

Oktovianus Mote, Sekjen ULMWP menerima keputusan para pemimpin MSG ini dengan besar hati. Ia mengaku, sekalipun yang diharapkan lebih tinggi, namun bangsa Papua sangat menghargai keputusan para pemimpin Melanesia ini.
“Kami telah berusaha keras. Kami juga sadar, ini jalan Tuhan yang diberikan pada bangsa Papua. Kami harus menerima ini untuk melangkah ke tahap selanjutnya,” kata Octovianus Mote, Jumat (26/6/2015).

Bangsa Papua, lanjut Mote harus mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Melanesia. Lima pemimpin Melanesia ini dianggap telah memberikan pengakuan kepada bangsa Papua.

“Terutama kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS yang berjuang habis-habisan untuk keanggotaan Papua. Juga Fiji dan PNG yang sesungguhnya bisa menolak kita, bangsa Papua ini,” tambah Mote.

Demikian juga Benny Wenda. Pemimpin Papua di pengasingan ini mengaku sangat terharu dengan keputusan yang dibuat para pemimpin MSG ini.
“Setelah sekian lama saya berjuang, baru kali ini ada negara berdaulat yang secara terbuka mengakui perjuangan bangsa Papua mendapatkan kedaulatannya sendiri. Dan itu bukan hanya satu negara saja. Ini empat negara. Meskipun status kita, bangsa Papua sebagai observer atau pengamat di MSG, ini adalah sebuah pengakuan bangsa Melanesia pada dunia bahwa Papua adalah satu bangsa sendiri. Juga pengakuan tentang perjuangan rakyat Papua dan apa yang sedang terjadi di Papua sejak dulu hingga sekarang,” kata Wenda.

Bangsa Papua, lanjut Wenda akan memberikan penghargaan kepada rakyat dan pemerintah Kepulauan Solomon yang telah berjuang untuk keanggotaan Papua di MSG ini.
“sekarang, bangsa Papua ada dalam “gedung” yang sama dengan Indonesia. Kita harus berjuang untuk berada dalam gedung yang sama dalam posisi yang sama,” tambah Wenda.

Satu hal yang sangat penting bagi bangsa Papua, lanjut Wenda, adalah bangsa Papua menempuh perjuangan di MSG dengan jujur dan melalui prosedur yang benar. Bangsa Papua melalui ULMWP melakukan segala persyaratan yang diminta oleh MSG.
“Kami jujur dan serius dalam berjuang. Ini harus menjadi kebanggaan bangsa Papua. Bangsa Papua memang tidak menang, karena sudah menang di Noumea tahun 2013 lalu. Segala cara ditempuh agar MSG tidak mengakomodir kita bangsa Papua ini berada di MSG. Tapi faktanya, MSG mengakui kita,” ujar Wenda.

Rimbink Pato, menteri luar negeri PNG berpandangan keputusan para pemimpin MSG, diputuskan atas berbagai pertimbangan. PNG yang memfasilitasi Indonesia sebagai anggota assosiasi di MSG, menurut Pato memiliki hubungan baik dengan Indonesia yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Hubungan kami dengan Indonesia harus kami tingkatkan. Kami ingin kesejahteraan, perdamaian dan pertumbuhan ekonomi antara negara kami dengan Indonesia,” kata Pato.

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama mengaku keputusan yang diambil secara konsensus oleh para pemimpin MSG ini mungkin akan membuat kecewa ULMWP yang mewakili aplikasi keanggotaan penuh untuk bangsa Papua.
“Tapi anda harus tahu, Indonesia adalah negara berdaulat. ULMWP bukan sebuah negara. Ini kriteria yang kami pertimbangkan sehingga kami menerima ULMWP sebagai kelompok yang mewakili bangsa Melanesia di luar wilayah melanesia. Membawa ULMWP ke dalam MSG seperti juga membawa Indonesia dalam MSG akan membuka kemungkinan MSG memfasilitasi persoalan yang terjadi pada bangsa Melanesia di Papua Barat dengan Indonesia. Kami menyadari apa yang terjadi pada bangsa Papua Barat, saudara Melanesia kami. Tapi sekali lagi, Indonesia adalah negara berdaualat yang harus kami hargai. Masalah ini harus dibicarakan di atas meja yang sama oleh masing-masing pihak yang duduk bersama. Sekarang ULMWP ada dalam rumah yang sama dengan Indonesia di MSG,” kata Bainimarama usai penandatanganan Komunike bersama anggota MSG.

Octovianus Mote, usai menerima status sebagai observer, dihadapan para pemimpin MSG menyampaikan para pemimpin ULMWP dipilih oleh bangsa Papua pada bulan Juni tahun 2011 dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia di Jayapura, Papua. Saat itu menurut Mote, dirinya bersama Leoni Tanggahma, Rex Rumakiek, Benny Wenda dan John Ondowame (alm) sebagai representasi bangsa Papua di forum-forum internasional.

“Kami berlima, dipilih lagi oleh tiga kelompok perlawanan pada bulan desember tahun lalu di Vanuatu,” ujar Mote.

Sekjen ULMWP yang sebelumnya adalah wartawan Kompas ini juga menunjukkan 150.000 tandatangan yang dikumpulkan oleh rakyat Papua Barat sebagai dukungan kepada ULMPW sebagai perwakilan bangsa Papua.

“Meskipun begitu, kami menerima apa keputusan para pemimpin MSG di Honiara ini,” ujar Mote menegaskan kembali sikap ULMWP.

Status Indonesia sebagai anggota asosiasi ternyata mendapatkan kritikan dari kalangan masyarakat sipil dan gereja di Melanesia. Indonesia dianggap telah merusak tatanan blok Melanesia. Pada akhirnya, masyarakat sipil di Melanesia menganggap MSG sebagai organisasi regional yang lemah hingga bisa diintervensi oleh Indonesia.
“Sederhana saja, apakah Indonesia itu bagian dari Melanesia? Tidak. Lalu kenapa para pemimpin menerima Indonesia sebagai anggota? Ini menunjukkan bahwa solidaritas Melanesia kita lemah sehingga bisa dipengaruhi negara yang bukan Melanesia,” kata  Bishop James Ligo,  Ketua Dewan gereja Vanuatu.

sementara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wiwik Setyawati Firman, menanggapi kehadiran ULMWP di MSG kali ini, mengatakan Indonesia tidak bisa memiliki dua keanggotaan di MSG.
“Kita harus tahu, resolusi PBB telah mengakui Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Dan Indonesia telah menjadi pengamat di MSG. Indonesia tidak bisa memiliki dua keanggotaan di MSG. Indonesia telah menjadi anggota dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Hanya dua gubernur dari Papua dan Papua Barat dan Bupati yang adalah masyarakat asli Papua yang secara sah bisa mewakili orang Papua, bukan yang lainnya,” kata Wakil menteri Luar Negeri ini.

Lobby menit terakhir ULMWP dan MELINDO di MSG

Lobby menit akhir' pertemuan puncak para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menentukan sikap akhir terhadap aplikasi yang diajukan oleh ULMWP mewakili rakyat Papua Barat vs Delegasi MELINDO yang mewakili 5 propinsi berpenduduk Melanesia di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

ULMWP mengajukan permohonan keanggotaan dengan dasar memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Sedangkan Melindo memperjuangkan kerja sama ekonomi lintas Melanesia, yang disponsori oleh pemerintah Melayu di Indonesia.

Indonesia bergabung ke MSG, kata PNG

Indonesia melalui 2 gubernur provinsi di Papua Barat telah diakui sebagai anggota asosiasi dari  MSG, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengklaim malam ini 25 Juni 2015.

Dalam istirahat dari tradisi di mana pengumuman Pemimpin keputusan MSG seharusnya dibuat oleh ketuanya, tuan rumah KTT, Perdana Menteri Mannaseh Sogavare dari Kantor Kepulauan Solomon, O'Neill mengumumkan bahwa Indonesia adalah anggota asosiasi dari MSG dan Persatuan Gerakan  Pembebasan Papua Barat (ULMWP) telah diberikan status pengamat.

"Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi perdamaian dan niat baik untuk saudara-saudara yang tinggal di provinsi Melanesia di Indonesia," kata pers pengumuman O'Neill.

"Setelah diskusi antara pemimpin negara-negara MSG, kelompok telah memutuskan bahwa Indonesia harus mengakui MSG sebagai anggota asosiasi, dan diwakili oleh para pemimpin terpilih ini provinsi Melanesia.

"Selanjutnya, Gerakan Pembebasan Amerika untuk Papua Barat (ULMWP) akan diberikan status pengamat sebagai mitra pembangunan yang mewakili kesejahteraan masyarakat Melanesia yang tinggal di luar."

Pengumuman ini berjudul 'terobosan dalam terlibat dengan provinsi Melanesia di Indonesia. "Pejabat Sekretariat MSG menolak untuk mengkonfirmasi pengumuman PNG atau mengomentari pelanggaran atas protokol MSG. Seorang pejabat senior mengatakan semua pengumuman akan dilakukan besok, di rilis komunike KTT.

"Saya berharap untuk memiliki percakapan yang lebih dalam dengan Indonesia dan dalam semangat sejati menjadi bagian dari keluarga regional," O'Neill seperti dikutip. "Kita semua mitra dalam memfasilitasi perdamaian dan keamanan di wilayah kami. Saya percaya kami memiliki rasa hormat dari Indonesia untuk kejujuran dan sifat asli dari tawaran kami untuk menawarkan kerjasama ini sensitif, masalah. Saya lebih percaya bahwa kelompok-kelompok seperti ULMWP menghargai bahwa niat kita yang asli. "

Pengumuman O'Neill datang saat ia dan empat pemimpin lainnya dari MSG menandatangani komunike pada makan malam di Mendana Hotel malam ini. Acara ini juga dijadwalkan berlangsung besok, tapi kabarnya dibawa ke depan sejak Perdana Menteri Fiji akan pulang besok pagi.

Tidak ada alasan telah ditawarkan untuk keputusan Bainimarama untuk pergi lebih awal.

Sebagai akibat dari perubahan menit terakhir dalam jadwal para pemimpin ', tidak ada wartawan Pulau Solomon lokal yang hadir dalam penandatanganan komunike malam ini.

FLNKS : MSG Bukan Tempat untuk Indonesia

Front Pembebasan Kanak (FLNKS) tetap konsisten pada posisinya yang berada dibelakang Papua Barat. Tahun 2013, FLNKS yang mengundang bangsa Papua Barat yang saat itu diwakili oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) menghadiri pertemuan para pemimpin MSG di Noumea, Kaledonia Baru

“Dulu kami memberikan dukungan kepada Afrika Selatan. Dan sampai hari ini kami mendukung Palestina. Posisi kami tidak berubah. Kami tetap mendukung Papua Barat menjadi bagian dari MSG,” kata Victor Tutugoro, pemimpin FLNKS pada Kamis (25/6/2016) di Heritage Hotel, Honiara.

Tutugoro, pada hari yang sama menyerahkan kepemimpinan Melanesia Spearhead Group (MSG) kepada Perdana menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.

“Tahun 2013, kami yang mengundang WPNCL. Saat itu tak ada yang mendengarkan mereka. Tak ada yang mau memikirkan mereka, bangsa Papua Barat. Tapi kami mengundang mereka hadir di Noumea secara resmi. Kami tak akan beranjak dari posisi itu,” kata Tutugoro tegas.

Pemimpin FLNKS ini menegaskan kembali bahwa Papua Barat ada dalam agenda para pemimpin MSG yang bertemu di Honiara mulai Kamis (25/6/2015) hingga Jumat (26/6/2015).
“Aplikasi dan status Papua Barat ada di level tertinggi dalam pertemuan kali ini,” ujar Tutugoro.

Tutugoro meyakinkan para pemimpin Papua yang hadir di Honiara melalui wadah United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), dia akan memperjuangkan keanggotaan Papua Barat di MSG sebagai anggota penuh. Ia mengaku melakukannya atas dasar solidaritas sesama Melanesia.

“Saya juga akan mendorong MSG memikirkan kembali keanggotaan Indonesia di MSG. MSG untuk bangsa-bangsa Melanesia, bukan untuk Indonesia. Apakah Indonesia itu Melanesia? Bahkan untuk menjadi pengamat di MSG, Indonesia tidak pantas. Saya tidak melihat Indonesia ada dalam blok Melanesia,” kata Tutugoro lagi.

Para pemimpin MSG, menurut Tutugoro harus memikirkan negara lain seperti Tonga dan Tahiti yang ingin bekerjasama dengan MSG. Sedangkan Indonesia, sebaiknya bermain di regional Pasifik, seperti di Forum Kepulauan Pasifik atau Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik.

“MSG bukan tempat untuk Indonesia. Sekali lagi, saya tidak melihat Indonesia ada dalam wilayah Melanesia. Melanesia untuk orang Melanesia,” kata Tutugoro.

Terpisah, perwakilan FLNKS lainnya, Caroline Machoro- Reignie yang menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri MSG (FMM) menyatakan salah satu point utama didirikannya MSG adalah untuk memerdekakan Kanaki dari Perancis.

“Papua Barat dalam situasi yang sama seperti bangsa Kanank saat ini dan MSG harus memperlakukan Papua Barat sama dengan FLNKS,” kata Reignie.

Dia juga menambahkan meskipun negara-negara MSG memiliki berbagai kepentingan dengan Indonesia, setiap orang Melanesia harus mendukung upaya Papua Barat menjadi anggota penuh di MSG

Sementara Ketua FMM, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Milner Tozaka mengatakan masalah Papua Barat akan ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan oleh MSG. Tozaka menambahkan ada proses yag harus dilalui dan pendekatan seperti apa yang akan diambil akan ditentukan oleh para pemimpin negara anggota MSG

Tutugoro, anggota terkemuka gerakan kemerdekaan Kanak dari Kaledonia Baru, telah menjabat sebagai Ketua MSG sejak KTT terakhir di 2013. Dalam Honiara pekan ini, ia bergabung pemimpin dan utusan khusus dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon dan Vanuatu untuk 20 MSG KTT - mana isu Papua Barat adalah tinggi pada agenda.

Perwakilan FLNKS kepada Majalah Bisnis Kepulauan mengatakan: "Papua Barat merupakan agenda MSG saat ini, di sini di Honiara pada tahun 2015, karena FLNKS memberikan Papua Barat status khusus pada KTT 2013. Pada saat itu, tidak ada yang ingin mengundang mereka, tidak ada yang ingin melihat mereka, tetapi FLNKS mengundang mereka. "

Tutugoro mengatakan ia juga akan mendorong para pemimpin MSG lainnya terhadap perubahan status Indonesia saat ini sebagai pengamat MSG.

"FLNKS ini tidak mendukung ide ini," katanya. "Untuk FLNKS, MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia. Seperti yang saya lihat, Indonesia bukan bagian dari blok Melanesia. "

"MSG harus tetap bagi bangsa-bangsa Melanesia. Ada negara-negara lain - dari Tahiti ke Tonga - yang ingin bekerja dengan kami. Namun ada adalah Kepulauan Pasifik Forum atau Pacific Islands Forum Pembangunan yang bisa memainkan peran itu -. Tidak MSG "

Membangun perdagangan regional

Dalam sebuah wawancara luas dengan Kepulauan Bisnis, Tutugoro tercermin pada masa jabatannya sebagai ketua MSG, menyoroti pemilihan di Fiji, Kaledonia Baru dan Kepulauan Solomon selama 2014 dan bekerja MSG pada perdagangan dan perubahan iklim.

Tutugoro mendukung fokus MSG pada membangun hubungan perdagangan antara negara-negara Melanesia dan pengembangan sektor swasta.

"Di rumah, kami memiliki lebih banyak perusahaan yang ingin Kaledonia Baru membuka pertukaran dengan Pacific," katanya. "Sebagai FLNKS, kami memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi industri yang ingin membangun hubungan dagang dengan negara-negara di wilayah ini.

"Mereka dengan kami, misalnya, di Fair Trade di Papua Nugini pada tahun 2014. Sejumlah melakukan diskusi yang baik dengan perusahaan di Port Moresby dan kontrak bahkan ditandatangani. Jadi sekarang kami berharap untuk mengatur akhir tahun ini, pada bulan November atau Desember, Ketiga Melanesia Trade Fair - kami telah membentuk sebuah komite pengarah dengan sejumlah bisnis lokal yang antusias berpartisipasi ".

Dia menekankan pentingnya berkelanjutan dari MSG bagi masyarakat Kanak, sebagai Kaledonia Baru bergerak menuju status politik baru.

"Pada 1980-an, itu pemimpin MSG seperti Michael Somare, Walter Lini, Paias Wingti dan lain-lain yang mendukung FLNKS - dan masalah ini berada di jantung MSG," kata Tutugoro. "Hari ini, seperti yang kita bergerak menuju pintu keluar dari Noumea Accord, ini masih penting.

"Kami sedang menuju waktu yang sulit, seperti yang kita bergerak menuju referendum penentuan nasib sendiri. Semakin dekat kita sampai suara, semakin kamp anti-kemerdekaan dibagi. Awal tahun ini, hubungan antara tiga pihak anti-kemerdekaan yang busuk, dan di pemerintahan kita tidak mampu untuk membahas isu-isu penting bagi masa depan negara kita. "

Kesatuan Papua Barat penting

Tutugoro mengatakan Kepulauan Bisnis yang berdiri di atas Papua Barat ditentukan oleh status FLNKS 'sebagai gerakan politik dan kebijakan lama yang solidaritas antara masyarakat terjajah.

"Saya mewakili FLNKS," katanya. "Kami bukan negara, kami tidak negara yang berdaulat, yang memiliki hubungan perdagangan dan pertanyaan kedaulatan antara mereka. Saya mewakili sebuah gerakan politik yang tidak terikat oleh bantuan dan perdagangan hubungan.

"Saya berjuang untuk hak asasi manusia di negara saya sendiri dan saya berjuang untuk solidaritas antara masyarakat - terutama bangsa Melanesia. Tentu saja setelah itu, ada pertanyaan kedaulatan. Tapi hari ini, kita berbicara tentang hak asasi manusia, tentang orang-orang yang dibunuh, yang martabat budaya berada di bawah ancaman. Barat Papua mengklaim hak-hak mereka - hak-hak universal ".

Tutugoro mengatakan perdebatan Papua Barat di KTT MSG 2013 mulai diskusi positif pada kriteria untuk keanggotaan, dan status yang berbeda bahwa anggota bisa menahan menurut berdirinya ketetapan MSG.

Dengan pandangan yang berbeda antara anggota MSG pada 2013, aplikasi keanggotaan oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) ditangguhkan. Laporan dari MSG misi menteri berikutnya ke Jakarta dan Jayapura dibahas pada KTT MSG khusus di Port Moresby pada Juni 2014.

"Inti dari laporan ini adalah bahwa terlalu banyak faksi, terlalu banyak gerakan yang menuntut perwakilan," kata Tutugoro. "Disepakati bahwa mereka harus berkumpul kembali untuk membuat depan yang bisa kembali mengajukan permohonan kepada MSG. Hasil penting lainnya dari KTT Port Moresby adalah bahwa, terlepas dari proses ini, kita perlu untuk membahas semua ini dengan Indonesia. "

"Apa yang diputuskan dalam KTT Juni 2014 adalah persis apa MSG memutuskan untuk FLNKS di masa lalu," tambahnya. "Gerakan kami sendiri memiliki sejumlah faksi, dari kelompok yang berbeda, tapi kami ditantang untuk datang bersama-sama oleh para pemimpin MSG sebelumnya. Dan itulah mengapa kita di mana kita hari ini - karena kita bersatu.

"Ini adalah apa yang kita lihat dengan Papua Barat, yang datang bersama-sama di Port Vila Desember lalu di bawah bimbingan gereja. Pada pertemuan ini, mereka membentuk Gerakan Pembebasan Amerika Papua Barat (ULMWP). Gerakan bersatu ini mengajukan permohonan keanggotaan pada 5 Februari 2015. Saya percaya bahwa tindakan ini sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh MSG pada 2014. "

Pers Rellease ULMWP tentang dukungan Solomon kepada West Papua

UNITED Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

( Persatuan Pergerakan Pembebasan West Papua)

MEDIA RELEASE:

19 Juni 2015

ULMWP mengakui solidaritas Melanesia

Honiara, Kepulauan Solomon – Persatuan Pergerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) hari ini menyambut baik keputusan Pemerintah Kepulauan Solomon untuk mendukung status pengamat Papua Barat dari MSG.

# Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavare mengatakan pemerintahnya akan mendukung # WestPapua menjadi Observer dari # MSG dan ini Status Pengamat diberikan hanya untuk satu kelompok bersatu.

Sekretaris Jenderal # ULMWP, Octovianus Mote, mengucapkan terima kasih Perdana Menteri, Manasye Sogavare, dan kabinetnya, dalam melaksanakan keputusan membuat mandat atas nama rakyat Kepulauan Solomon.

"Kami dari ULMWP ingin secara pribadi terima Pemerintah dan orang-orang dari #SolomonIslands untuk turun  jalan untuk membawa Papua Barat kembali ke keluarga Melanesia. Ini adalah keputusan yang berani dan merupakan langkah penting menuju menyelesaikan konflik, "kata Mr Mote.

Mote mengatakan #SolomonIslands memiliki sejarah yang mendukung Papua Barat. Pada tahun 1996 mantan Perdana Menteri akhir Solomon Mamaloni bertemu dengan almarhum Seth Rumkorem dari Organisasi Papua Merderka. Mamaloni berjanji untuk Mr Rumkorem mengatakan, "perjuangan Anda adalah perjuangan saya ... jika generasi kita tidak melakukan apa-apa tentang hal itu, selamanya generasi mendatang akan menghukum kita."

"Dukungan Perdana Menteri Sogavare ini menampilkan solidaritas Melanesia perusahaan, dan saya ingin atribut keputusan ini dengan upaya energik dari gerakan solidaritas di sini di Kepulauan Solomon, terutama kelompok masyarakat sipil, gereja, pemuda, kelompok perempuan," kata Mr Mote.

Sekretaris Jenderal juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu # dan # FLNKS (Kanaky) untuk dukungan jangka panjang mereka untuk Papua Barat.

Rakyat Solomon demonstrasi dukung aplikasi ULMWP sebagai anggota MSG

Hari ini Jumat 19 Juni 2015 rakyat Solomon yang tergabung dalam Soldalitas Solomon untuk West Papua mengadakan aksi demonstrasi dami atau pawai jalan untuk mendukung aplikasi ULMWP sebagai anggota MSG. Aksi ini dilaksanakan sehubungan dengan Pimpinan Negara-negara MSG mengadakan KTT MSG di Solomon yang mana akan membahas juga permohonan atau lamaran ULMWP  untuk menjadi anggota MSG.  Perlu diketahui bahwa Sekretariat MSG mengkormasikan bawah Indonesiapun telah menyampaikan aplikasinya juga sebagai anggota MSG yang akan dibicarakan pada agenda MSG saat ini.

Personil ULMWP saat ini berada di Solomon seperti Oto Mote ( Sekretariat Jenderal), Benny Wenda ( Juru Bicara), Jacob Rumbiak(anggota), L. Tanggama ( anggota), Rek Rumakiek ( anggota). Personil ULMPW ini juga ikut bersama dalam barisan demonstrasi rakyat Solomon hari ini untuk mendesak MSG menerima permohonan ULMWP menjadi anggota MSG.

Pengumuman Resmi Perdana Menteri Solomon pada tanggal 18 Juni 2015

Saya dengan ini membuat pengumuman resmi ini atas nama Negara Berdaulat Kepulauan Solomon pada aplikasi Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) untuk Keanggotaan Melanesia Spearhead Group (MSG). Kabinet, dalam menjalankan mandat pengambilan keputusan atas nama orang dari Kepulauan Solomon, setuju bahwa:

1. Pemerintah Kepulauan Solomon akan mendukung Papua Barat menjadi Observer  dari MSG dan ini Status Pengamat diberikan hanya untuk satu kelompok bersatu.

2. Kepulauan Solomon Pemerintah akan setuju bahwa setiap pengajuan penuh keanggotaan MSG oleh kelompok yang mewakili Melanesia di Indonesia harus bersatu dan dilakukan konsultasi dengan Indonesia yang disepakati oleh MSG Pemimpin pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing.

3. Pemerintah Kepulauan Solomon akan mendorong MSG untuk terus mengeksplorasi

jalan bagi Indonesia dalam kepentingan untuk menjadi Anggota Associated MSG dalam pedoman yang disetujui oleh Pimpinan pada tahun 2012.

4. Kepulauan Solomon Pemerintah akan terlibat dengan semua pemangku kepentingan MSG di mengkomunikasikan posisi di atas. Posisi yang disebutkan di atas telah dibuat dalam terang kebutuhan untuk meningkatkan Solidaritas Melanesia, nilai-nilai, kontinuitas dan mempertahankan bertetangga yang baik.  Geopolitik dan perdagangan internasional samping, resolusi ini didirikan pada Prinsip-prinsip Kristen yang membentuk landasan konstitusi nasional kita. Mereka juga mengakui kebutuhan untuk menciptakan ruang internasional untuk Melanesia mencari hak-hak asasi dan kebebasan mereka berusaha untuk mencapai melalui hidup berdampingan secara damai.

Hormat saya  Manasye. D. Sogavare MP,Perdana Menteri Kepulauan Solomon

Tonga dan Samoa menyatakan mendukung West Papua

Laporan baru dari Samoa Observer menunjukkan bahwa baik Raja dan Perdana Menteri bangsa Polinesia dari Tonga menunjukkan dukungan penuh untuk Papua Barat.

Perdana Menteri, sesama bangsa Polinesia Samoa, Tuilaepa Sa'ilele Malielegaoi, akan diminta untuk mendukung gerakan Papua Merdeka Barat hari ini juga.

"Permintaan akan dilakukan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Tuilaepa dan Sekretaris Jenderal Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat, Octovianus Mote.

Mr Mote di Samoa sebagai bagian dari perjalanan di seluruh daerah untuk bertemu dengan para pemimpin negara, mencari dukungan untuk keanggotaan mereka di Melanesian Spearhead Group (MSG) serta Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Di negara hingga Jumat, Mr. Mote, yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, sebelumnya di Tonga di mana ia bertemu dengan Raja Tupou V dan Perdana Menteri 'Akilisi Pohiva.

Dia mendapat dukungan penuh  dari mereka.

Menurut Mr Mote, ketika Papua Barat memperoleh kemerdekaan pada tahun 1961, Samoa adalah salah satu dari sedikit negara yang diwakili di perayaan.

Samoa juga memainkan peran besar dalam mengambil Kristen untuk pantainya.

Papua Barat juga mengambil bagian dalam pembentukan PIF Kemudian pada tahun yang sama, Indonesia mengambil alih dan memutuskan semua hubungan dengan wilayah tersebut.

Sekarang Papua Barat membutuhkan bantuan Samoa. "

Kami ingin mengucapkan terima kasih keluarga Polinesia kami di Samoa dan Tonga untuk semua meningkatkan mereka solidaritas dan dukungan untuk kebebasan Papua Barat.

Kesedihan Perdana Menteri Vanuatu karena tidak percaya diri

Vanuatu telah menjatuhkan Perdana Menteri dalam sebuah langkah yang akan mengguncang hubungan negara-negara Pasifik 'dengan Indonesia dan Papua Barat.   Joe Natuman kehilangan mosi tidak percaya di parlemen pada hari ini  Kamis 11 June 2015, dan telah digantikan oleh pria yang dipecat sebagai menteri luar negeri Sato Kilman pekan lalu.

Tiga anggota parlemen pemerintah menyeberangi darinya untuk memilih dengan oposisi untuk menggulingkan pemerintah Natuman.

Kursi musik diharapkan berpotensi mempengaruhi pertimbangan dari Melanesian Spearhead Group pemimpin puncak di Kepulauan Solomon mulai 18 Juni.

Pada agenda para pemimpin akan membahas apakah mengakui Papua Barat untuk kelompok dengan status pengamat.

Indonesia telah memiliki status pengamat dan ingin ditingkatkan ke anggota asosiasi.

Secara tradisional Vanuatu telah bersimpati pada penderitaan dekade panjang perjuangan wilayah Indonesia untuk kemerdekaan, bersama dengan Kepulauan Solomon dan gerakan Kanak di Kaledonia Baru.

Fiji dan Papua Nugini kembali pada posisi Indonesia.

Mr Sato kemungkinan untuk mengubah kebijakan Vanuatu terhadap isu yang akan menghasilkan penolakan Papua Barat.

Dia membuat komentar pro-Indonesia di masa lalu dan menyarankan Vanuatu perlu untuk meningkatkan perdagangan dengan raksasa Asia Tenggara dan membuka kedutaan besar di Jakarta.

Indonesia ingin menyangkal platform  Papua Barat untuk kampanye kemerdekaan untuk menerima pengakuan lebih lanjut.