Pers Release Bucthar Tabuni ucapan terima kasih kepada Gereja Protestan Kribati

Pada kesempatan ini  saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Gereja Protestan Kribati yang telah mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.

Kami rakyat West Papua sangat senang dan bahagia setelah mendengar  sikap politik yang diambil gereja anda untuk membantu kami. Tanpa bantuan anda perjuangan kami akan sia-sia. Karena tujuan perjuangan kami adalah bagaimana meyakinkan masyarakat international untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat.

Kami berharap kepada anda untuk terus membantu kami untuk terus meyakinkan parlemen dan pemerintah anda untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua sebagai agenda bersama.

Hormat Saya

Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua 

Gereja Protestan Kiribati telah meminta Indonesia untuk memungkinkan Papua Barat hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam pernyataan yang dirilis kemarin, Moderator Gereja Protestan Kribati  Rewi Teroroko yang dipublikasikan oleh Sekretariat Dewan Konferensi  Gereja-gereja Pasifik, mengatakan Kiribati mengakui bahwa semua orang diciptakan sama di hadapan Allah dan pantas untuk diperlakukan secara adil.

"Kami menyerukan kepada Indonesia untuk memungkinkan rakyat Papua Barat hak untuk menentukan masa depan politik mereka untuk diri mereka sendiri," kata Pendeta Teroroko.

"Mereka mungkin ingin kemerdekaan, peningkatan otonomi atau tetap menjadi bagian dari Indonesia tapi itu adalah pilihan mereka untuk membuat."

Rev Teroroko mengatakan Gereka Protestan Kribati  berdiri dalam mendukung Resolusi Konferensi Gereja-gereja Pacific pada Papua Barat pada sidang umum di Honiara tahun lalu.

Gereja Protestan Kribati turut mendukung setelah sentimen serupa diungkapkan oleh Gereja Methodist di Fiji, Gereja Presbyterian, Solomon Islands Christian Association, Anglikan Keuskupan Polinesia dan Gereja Lutheran Injili di Papua Nugini.

Pemimpin gereja Regional akan bertemu akhir bulan ini untuk membahas masalah Papua Barat secara lebih rinci.

Group Band BUNT di Polandia akan Konser Dukung Perjuangan Papua Barat

Salah satu group band asal kota Garwolina, Polandia "BUNT" akan konser di hadapan publik mereka pada tanggal 9 Agustus 2014 mendatang. Konser ini merupakan dukungan kepada para pejuang kemanusiaan yang berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat.

Diketahui group band "Bunt" sebagai band pertama dalam sejarah musik Polandia yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Dalam fanpage facebooknya, group "Bunt" mengajak para publik untuk datang memberikan dukungan untuk perjuangan rakyat Papua. "Datanglah ke KONSER DAN MEMBERIKAN OPOSISI ANDA PENYIKSAAN, Rasisme, penangkapan sewenang-wenang dan KEKERASAN," tulis dalam fanpage mereka.

Lanjut mereka, Pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan Papua Barat! Band "Bunt" mewakili arus utama musik punk. Menarik perhatian penduduk negara kita ke situasi yang mengkhawatirkan di suatu wilayah, Papua yang terletak di persimpangan Asia dan Oceania.

Mereka juga menulis, aneksasi Papua ke dalam Indonesia yang terjadi pada tahun 1969 melalui Pepera merupakan pintu masuk untuk militer Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga telah menewaskan lebih dari 100.000 jiwa masyarakat sipil Papua selama beberapa dekade, termasuk sejumlah aktivis Papua ditahan dan dibunuh.

"Orang Papua mengalami sejumlah pelanggaran, termasuk penembakan demonstran damai, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran desa, pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, hukuman penjara yang lama untuk mengekspos simbol kemerdekaan, pemukiman kolektif, perusakan tempat ibadah, penculikan dan perampokan perusakan sumber daya alam".

Rencananya hasil dari konser akan disumbangkan kepada Organisasi Papua Merdeka yang didirikan oleh Benny Wenda di Inggris.

Panggilan Partai Hijauh Selandia Baru untuk kebebasan' media di Papua Barat

WELLINGTON (Pacific Media Watch): Partai Hijau MP Catherine Delahunty menempatkan "kebebasan media asli" dalam gerakan Papua Barat sebelum Parlemen Selandia Baru hari ini saat mengunjungi wartawan Jayapura Victor Mambor berbicara di Welington dan akan menjadi pembicara utama pada "rasa malu" Konferensi di Auckland akhir pekan ini.

Dalam gerakan tanpa pemberitahuan, anggota parlemen mendukung panggilan Delahunty untuk "hak wartawan lokal dan internasional untuk melaporkan situasi politik di sana tanpa resiko penjara atau pelecehan" oleh negara yang berkuasa di Indonesia.

Seminar akhir pekan, berjudul "Papua Barat: Rahasia Cela Pasifik",  diselenggarakan oleh Aksi Papua Barat Auckland ( Selandia Baru)

Siaran Pers: West Papua Action Auckland ( Selandia Baru)

Box 68419, Newton.

29 Juli 2014

Menteri dihukum karena gagal memenuhi jurnalis Papua.

Aksi Papua Barat  Auckland terkejut bahwa Menteri Coleman dan Tolley telah memutuskan untuk tidak memberikan bahkan waktu singkat untuk bertemu dengan wartawan Papua  Victor Mambor (Ketua Asosiasi  Jurnalis Independen, AJI).

Selandia Baru memiliki hubungan pelatihan militer dengan militer Indonesia dan program pelatihan baru-baru ini diujicobakan untuk polisi di Papua Barat. Jadi Menteri Coleman dan Tolley yang memiliki tanggung jawab Pertahanan dan Polisi seharusnya tidak melewatkan kesempatan berharga ini untuk bertemu dengan pengamat kunci dan komentator di acara Papua Barat yang di dikontrol Indonesia

Victor adalah salah satu jurnalis yang paling berpengaruh di Papua Barat. Ia beroperasi sebagai pengaruh mediasi antara pemerintah Indonesia dan pimpinan kelompok Papua. Tahun ini Victor membuat dampak yang kuat di Dewan HAM PBB dan di hadapan Parlemen Eropa saat ia menganjurkan untuk kebebasan pers, keadilan dan hak asasi manusia di tanah airnya.

Papua Barat sebagian besar tertutup untuk dunia luar, tetapi di era internet ada dokumentasi berlimpah polisi dan pelanggaran militer. Pasukan keamanan terus beroperasi dengan impunitas kejam dan penangkapan karena mengibarkan bendera atau menyerukan boikot pemilu yang biasa.

Dalam sebuah artikel baru-baru Herald oleh wartawan Paul Bensemann, Victor menggambarkan proposal kami untuk memberikan bantuan kepada polisi Papua Barat sebagai "bantuan yang membunuh"

Pemerintah kami memutuskan untuk kembali Indonesia lima puluh tahun yang lalu ketika memegang kendali wilayah terhadap keinginan masyarakat Papua. Sudah saatnya lewat bagi kita untuk mendengarkan Papua merdeka.

------------------------

Pers Release Buchtar Tabuni tentang Eksistensi Parlemen Nasional West Papua

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat  West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung dan mendorong agenda IPWP dan ILWP.

Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal 19-22 November 2010 telah dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah menghasilkan resolusi yang menjadi sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa  fokus program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan politik. KNPB secara nasional menurunkan program politik dan organisasi, pertama program KNPB adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu Merdeka secara politik melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu Referendum. Kedua, Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya Wadah Nasional Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga terbentuknya Pemerintahan sementara pasca referendum.

Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional Papua Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya Wadah  Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah ini, maka semua elemen, faksi yang ada di daerah itu disatukan dan figur-figurnya di pilih langsung oleh masyarakat di daerah itu. Wadah Rakyat Daerah  ini sebagai badan atau forum represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini  membentukWadah Nasional Papua Barat sebagai Wadah Represetatif politik bangsa West Papua da sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Bangsa West Papua.

Melihat fenomena gerakan perjuangan nasional Papua Barat yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, sentimen organ/kepentingan organisasi dan tidak merakyat, maka KNPB bersama massa rakyat yang dilandasi oleh semangat patriotisme melakukan revitalisasi agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi struktur pada tanggal 15 Desember 2008 di Sentani.

Pada tanggal 21- 24 Agustus 2009 dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna pembentukan KNPB Wilayah dan menetapkan program strategis ditengah dinamika kepentingan faksional yang mengancam internal perjuangan dan tujuan utama perjuangan

Pada tahun 2010, KNPB bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di Sentani guna membahas dan menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan serta program kerja KNPB.

Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional ini, maka  sebagai langkah awal perlu dibentuknya wadah representative perwakilan daerah yang dikenal dengan nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen  Daerah ini, maka semua elemen,faksi perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam Parlemen  Daerah. Parlemen  Daerah ini sebagai badan atau forum representatif, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Papua di Daerah. Selanjutnya Parlemen  Daerah ini membentuk Parlemen  Nasional Rakyat Papua Barat sebagai badan atau forum representatif, sekaligus simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan Papua.

Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional Papua Barat " sebagai Parlement Rakyat hari ini, bukan berarti kami tidak menghargai tua-tua dalam perjuangan dan beberapa organisasi yang sedang jalan, atau juga bukan untuk menyalahkan dan membenarkan ide ini. Tetapi sesungguhnya merupakan ajakan untuk kita mengerti bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan yang berdiri bersama kekuatan rakyat, karena yang mau 'merdeka' adalah rakyat.

Pada tahun 2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah berhasil mediasi rakyat untuk membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah di 23 daerah yaitu  Biak, Mnukwar, Sorong Raya, Fakfak, Kaimana, Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi, Yahokimo, Pucak Jaya, Yalimo, Baliem, Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Dogiyai, Deiyai, Yamo, Nduga, Ilaga, dan Tolikara

23  PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan Februari tahun 2012 di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna membentuk Wadah representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk melakukan Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal 1- 5 April 2012.

Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional Parlemen Rakyat Daerah Setanah West Papua berhasil membentuk dan mendeklarasikan Parlemen Nasional West Papua. Parlemen Nasional West Papua adalah wadah representative politik rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya Parlemen Nasional West Papua ini adalah untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sediri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Keanggotaan PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan di daerah tersebut.  Jumlah anggota PRD adalah paling kurang 30 orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak untuk mengutus atau mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen Nasional West Papua. Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling kurang 20 orang dan paling banyak 30 orang dari setiap PRD.

Pada tanggal 5 April 2012    Parlemen Nasional West Papua  dihadiri oleh  semua anggota Parlemen Rakyat Daerah menetapkan Free West Papua Campaign adalah Wadah politik perjuangn West Papua di international untuk melakukan lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada komunitas masyarakat international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah disetiap Negara serta ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan tuan Benny Wenda sebagai ketua Diplomat international untuk West Papua.

Guna memperkuat posisi IPWP dan ILWP yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009, maka Parlemen Nasional telah menetapkan IPWP sebagai lembaga politik international untuk West Papua dan ILWP sebagai lembaga hukum international untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah lembaga international yang didalamnya terdapat anggota parlemen dan pengacara di setiap Negara dan bekerjasama dengan Free West Papua Campaign guna melakukan kampanye, advokasi dan lobby tentang hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua untuk mendapat dukungan di parlemen dari setiap Negara dan mendapat di pemerintah dari setiap Negara, selanjutnya Free West Papua Campaign bersama Negara-negara yang mendukung dan Free West Papua Campaign melakukan lobby, advokasi ke PBB untuk mendapat dukungan.

Setelah terbentuknya Parlemen Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West Papua telah menetapkan Komite Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan politik dari Parlemen Nasional West Papua secara nasional  dan terus mendiasi rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan bermartabat.

Keberadaan Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua Merdeka diluar negeri, maka Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di pemerintah Kerajaan Inggris Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah PNG, Pemerintah Australia. Kedepan Kantor Free West Papua Campaign akan terus dibuka disejumlah Negara untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan West Papua secara baik disetiap Negara untuk terus menerus melakukan lobby, kampanye untuk mendapat dukungan dari setiap Negara dan PBB.

Hormat saya

Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua

Free West Papua Campaign terus Tumbuh

Oridek Ap kampanye  Merdeka Papua Barat di Belanda dan Benny Wenda.  FWPC berkembang di seluruh Eropa dan dunia sebagai orang mengetahui tentang UU pilihan bebas dan bagaimana Papua Barat telah menderita dalam keheningan selama 52 tahun. Dari akar rumput untuk dukungan politik dan hukum, gerakan untuk membawa penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional untuk Papua Barat dengan cepat semakin besar dan besar.

Sekarang ada kelompok Papua Merdeka Barat di Denmark, Spanyol, Prancis, Jerman, Skotlandia, Polandia dan Irlandia, serta banyak negara lain di seluruh dunia. Dukungan politik datang dari seluruh Eropa dan dunia.

Setelah 52 tahun pembunuhan, pemerkosaan dan genosida masyarakat Papua Barat hari kebebasan semakin dekat dan lebih dekat.

Penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat!

Referendum untuk Papua Barat!

Free West Papua Campaign

Aktivitas Free West Papua Campaign pada Festival Melanesia di PNG

Kampanye West Papua Merdeka -PNG Koordinator, Mr Fred Mambrasar demonstrasi solidaritas Melanesia di Papua Barat saat ia memberikan pidato berapi-api kepada ribuan orang berkumpul di Melanesian Festival Kesenian dan Budaya di Port Moresby, Papua Nugini.

Untuk pertama kalinya, Papua Barat diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival ini, tetapi di bawah pengawasan pejabat Indonesia dan di bawah bendera Indonesia.

Mahasiswa Papua mengatakan kepada media PNG bagaimana Papua Barat yang berpartisipasi dalam festival dibuat untuk memakai pakaian dan make-up Asia dan Barat untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya Melanesia.

Kami memastikan untuk hadir di festival dan serta pertemuan dengan Pemimpin Melanesia termasuk Kepala Negara; Kampanye Papua Merdeka Barat juga mengunjungi dan mengumpulkan dukungan dari berbagai wilayah festival yang mewakili negara-negara Melanesia yang berbeda. 

SERBA SERBI PENOLAKAN MSG

Seminggu sebelum summit MSG ybl di Port Moresby, bekas Perdana Menteri Tn Barak T Sope Maautamate mendampingi saya menghadap Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Yth. Tuan Joe Natuman untuk membicarakan "FOLD BACK POSITION" kalau seandainya Aplikasi keanggotaan Papua yg diajukan oleh WPNCL itu ditolak berdasarkan laporan kunjungan menlu2 MSG.

PM Natuman memberitahukan kepada kami berdua bahwa laporan Menlu2 MSG ke Indonesia dan Papua dirahasiakan dari Pemerintahan Vanuatu dengan alasan penboikotan kunjungan oleh Vanuatu, dan akan hanya diberikan dalam summit tersbt. Hal ini menandakan bahwa adanya kemungkinan suatu konspirasi utk mengeluarkan issue Papua Barat dari Agenda Item MSG untuk se-lama2 nya.

Pertanyaan disini, apa langkah berikut yg perlu diambil oleh Vanuatu dan West Papua?

Kami bertiga berembuk, dan menyetujui bila aplikasi ini ditolak, maka TARGET seminimal mungkin agar issue ini tetap berada dalam Agenda Item MSG dengan dalil apapun.

Setelah MSG Summit berlangsung tanpa kehadiran Fiji dan sepulangnya PM Joe Natuman dari Port Moresby kami (Sope, Ondowame dan saya) dipanggil oleh PM Joe Natuman dan diberi briefing sbb:

1) Laporan kunjungan Menlu2 MSG ke Papua dan Indonesia mengatakan bahwa di Papua ada banyak faksi2 dan WPNCL tidak mewakili orang2 Melanesia di Indonesia.

2) PM Natuman menanyakan bagaimana kalian (Menlu2) datang kepada pendapat tersbt sedangkan tidak bertemu dengan wakil2 resistance group, NGO's, wakil2 gereja, wakil2 adat dan civil society apalagi hanya berada selama 4 jam di Papua untuk mencari tau aspirasi sebetulnya?

3. PM Natuman mengusulkan kalau memag demikian halnya, maka Vanuatu bersedia mengundang semua faksi2 perjuangan Papua Merdeka utk berembuk di Vanuatu dan membentuk sautu organisasi payung yg cukup representative untuk mengajukan suatu permohonan keanggotaan yg baru kepada MSG. dan usulannya mendapat dukungan PM O'Neil dari PNG, dan Gordon Darcy Lilo dari Splpmon Islands.

4. Dengan demikian maka issue Papua Barat tetap berada dalam agenda MSG, dan Pemerintah Vanuatu tetap berkomitment dengan usulannya dan membentuk suatu Komite bernama WEST PAPUA UNIFICATION COMMITTEE yg akan menyelenggarakn Symposium tersbt mulai pada tgl 27 s/d 30 Augustus 2014.

5. Sekian agar jangan penolakan aplikasi WPNCL untuk keanggotaan MSG dan langkah selanjutnya diputar balikan oleh KAUM MANIPULATOR PERJUANGAN PAPUA MERDEKA.

Tindakan keras militer Indonesia pada gerakan kemerdekaan Papua Barat

Oleh Max Horder, theinternational.org, Senin 21 Juli 2014

Rumah untuk 3,5 juta orang, kehidupan sehari-hari di Papua Barat ditandai dengan kekerasan yang meluas, intimidasi dan penindasan politik. Pada tanggal 9 Juli, boikot terhadap pemilihan presiden Indonesia diselenggarakan oleh aktivis - 14 di antaranya dilaporkan disiksa oleh militer dan sekarang tinggal di penjara.

Secara resmi bernama Irian Jaya Barat sampai itu dibagi menjadi dua bagian administrasi pada tahun 2007, Negara Indonesia adalah menimbulkan apa yang dianggap sebagai genosida diam pada orang asli Papua Barat.

Jika konflik antara militer Indonesia dan Papua Merdeka (OPM) belum diberikan hanya perwakilannya dalam sorotan media internasional, telah menjadi isu pembatasan: pemerintah Indonesia telah melarang wartawan asing dari pelaporan pada politik situasi.

Penindasan kejam terhadap informasi telah menjadi hambatan besar dalam cara pelaporan yang akurat. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa hingga 1 juta orang Papua telah tewas selama 50 tahun represi Indonesia. Pemerkosaan, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa warga sipil yang umum.

Perjalanan dalam wilayah tersebut tanpa kompromi terbatas. Wilayah itu tetap miskin dan terbelakang - dekade dominasi Indonesia di seluruh kediktatoran Suharto (1967-1998) telah menghentikan perlawanan itu dan sengaja diabaikan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ekstraksi sumber daya.

Ketika Indonesia memperoleh kedaulatan dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1949, Papua Barat dipersiapkan untuk masa depannya sebagai negara merdeka. Pada tahun 1962, setelah kurang dari satu tahun otonomi, negara itu diserang oleh militer Indonesia. Aneksasi yang diikuti tidak pernah dilepaskan.

Militer, terlibat dengan impunitas hampir tak terbatas, telah tampak untuk bertindak seperti itu menyenangkan. Mengibarkan bendera nasional Papua Barat, 'Morning Star', dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Piramida rasial di Papua Barat

Ada dua kunci untuk memahami konflik. Yang pertama adalah masalah rasisme yang dilembagakan. Papua Barat tidak memiliki hubungan etnis atau budaya yang kuat dengan Indonesia, karena mereka dari etnis Melanesia yang memiliki jauh lebih banyak kesamaan dengan aborigin Australia daripada yang dilakukannya dengan orang Jawa.

Pemerintah Indonesia terus menumbuhkan hirarki rasial sistemik antara Jawa dan Papua, baik membenarkan dan melanggengkan eksploitasi politik dan ekonomi yang kedua. Papua Barat secara rutin menggambarkan perlakuan mereka oleh orang Indonesia sebagai yang dibandingkan dengan 'babi' dan 'anjing', yang meludah di dan disebut 'kotor'.

Dr Nick Long, seorang spesialis dalam antropologi Indonesia di London School of Economics, mengatakan kepada The International bahwa stereotip yang 'Papua' semen sebuah "perbedaan radikal" antara dua etnis, dalam kata-katanya sehingga "lebih mudah untuk membenarkan kebijakan dominasi dan eksploitasi ".

Tentu saja, segmen besar penduduk Indonesia adalah amat penting dari kebijakan pemerintah di Papua Barat. Namun, Dr Long menunjukkan bahwa nada merendahkan dan perbedaan yang tidak sama antara kedua kelompok berarti bahwa itu adalah "tidak mengherankan Papua harus merasa terasing dari Indonesia dan berusaha untuk melawannya".

Dihadapkan dengan kekerasan ekstrem di tanah air mereka, Papua yang bekerja atau belajar dalam laporan daratan Indonesia bahwa sejarah budaya mereka sendiri telah bercat putih dari catatan resmi.

Berjuang Sumber Daya

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Java pemukiman kembali ke kamp-kamp diukir dari hutan Papua. Sekitar 1 juta penghuni permukiman kumuh Jawa telah pindah ke perbatasan Papua Barat.

Meskipun tindakan ini tidak secara eksplisit mengaku sebagai metode pemusnahan budaya, itu adalah taktik yang mungkin terlihat berpadu dengan logika kolonial kebijakan militer Indonesia.

Pengendalian wilayah ini sangat berharga karena jumlah luar biasa kaya sumber daya material. Hutan yang tersedia untuk masuk daratan Indonesia sedang habis pada tingkat menakjubkan berkelanjutan.

Bergerak menuju ekstraksi kayu di Papua Barat ireversibel menodai masyarakat suku dan tanah air tradisional mereka. Hutan-hutan ini cocok hanya oleh Amazon dalam hal ukuran dan keragaman hayati.

Seperti di Kolombia, wilayah tanah berhutan juga digunakan untuk budidaya kelapa sawit, uang tunai-tanaman yang digunakan ubiquitously dalam produk konsumen Barat. Korupsi yang merajalela dalam pemerintah Indonesia daun sedikit, jika ada, kekayaan ini di tangan baik Papua Barat atau penduduk Jawa.

Salah satu dari banyak tanggapan terhadap pendudukan berkelanjutan Papua Barat telah pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB atau), didirikan pada tahun 2008 Dengan budidaya dukungan bagi kemerdekaan, organisasi telah mengumpulkan momentum nasional. Di Papua Barat, namun, pendukung komite masih menghadapi penangkapan, penyiksaan dan bahkan eksekusi.

Sementara itu, Kampanye Papua Merdeka Barat, berkantor pusat di Oxford, telah menarik perhatian internasional atas upayanya untuk menyebarkan cahaya pada apa yang telah mereka disebut 'Perang Rahasia di Asia'. Dipimpin oleh Benny Wenda, kepala Majelis Tribal Koteka, kampanye telah menarik dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh baik di Inggris dan luar negeri.

Meskipun perhatian media telah semakin berfokus pada kekejaman terselubung yang dilakukan di Papua Barat, pemerintah Indonesia tetap bersedia untuk memungkinkan penyelidikan asing di daerah. Sampai mereka lakukan, kehidupan bagi mereka di Papua Barat akan tetap menjadi perjuangan melawan pelanggaran HAM lebih lanjut.

Peluang West Papua menjadi anggota MSG

Beberapa berita yang sangat baik telah muncul dari Papua Nugini sebagai beberapa tim Free West Papua Campaign untuk PNG bertemu dengan para pemimpin Melanesia, termasuk Perdana Menteri baru Vanuatu, Joe Natuman selama kunjungan terakhir mereka ke Port Moresby.

Di baris atas, anggota FWPC, bersama dengan Perdana Menteri Vanuatu-Hon. Joe Natuman, Kepulauan Solomon Oposisi Leader Hon. Manasye Sogavare dan pemimpin Melanesia lainnya.

Pada baris bawah, Menteri PNG Pariwisata, Seni dan Budaya-Hon. Buka Kondra MP, Gubernur Port Moresby-Powes Parkop dan Gubernur untuk Provinsi Oro-Gary Juffa bersama dengan para pemimpin lainnya Melanesia.

Dukungan untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat tidak pernah lebih tinggi dari sesama saudara Melanesia dan saudari kita dan kita sangat dianjurkan bahwa MSG (MSG) menyambut baik penerapan Papua Barat untuk bergabung dengan badan regional.

Sekarang dengan izin dari MSG, Papua Barat akan mulai mempersiapkan diri untuk mendirikan Front Persatuan mewakili semua kelompok di negara itu untuk mendaftar ulang untuk keanggotaan MSG.

Kami sangat yakin bahwa suatu hari kita semua akan berpegangan tangan kebebasan di Pasifik sebagai anggota keluarga Melanesia.

Free West Papua Campaign PNG

Kampanye Papua Merdeka terus ditingkatkan di Fiji

Dalam Solidaritas untuk Papua Barat Merdeka. Pusat Krisis Perempuan Fiji memiliki  dan mendukung panggilan dengan menggantung spanduk  mereka.

Di seberang Pasifik dan di seluruh dunia orang-orang mencari tahu tentang Papua Barat dan mendukung orang-orang Papua dalam pencarian panjang mereka untuk penentuan nasib sendiri yang sejati.

DLP terus meningkatkan program pendidikan meningkatkan kesadaran tentang West Papua

Saya telah mengadakan pertemuan dengan Uskup Katolik Bathurst Michael McKenna yang menerima keterangan dari saya tentang situasi saat ini di Papua Barat.

Dia senang untuk memberikan surat dukungan dan saya miliki saat ini menghubungi Dewan Australian Catholic Social Justice meminta Papua Barat menjadi tempat dalam agenda.

Ada pertemuan besok. Mari kita berharap mereka akan mempertimbangkan hak asasi manusia yang mendesak dari Papua Barat dan mendukung mereka juga

Dua minggu yang lalu saya terjebak dengan Diplomat Vatikan Uskup Agung Paul Gallagher di Bathurst dan lagi mengingatkannya pada kebutuhan untuk mengangkat isu Papua Barat dengan Vatikan pada perjalanan berikutnya ke luar negeri itu.

 Kabar Ceria

Anthony Craig DLP

Partai Buruh Demokrat Australia

Juru Bicara  untuk Papua Barat

Kampanye mendukung Free West Papua di Nederland

Dua gadis Belanda dari Zwolle (NL) selama minggu terakhir Carbagerun, mendukung Free West Papua Campaign dengan melambaikan bendera nasional Papua Barat Morningstar pada rute.

Carbagerun adalah menyenangkan reli dari Belanda melalui Jerman, Polandia, Ukraina, Slovakia ke Republik Ceko dengan sekitar 500 kendaraan yang berpartisipasi.

West Papua masuk dalam Deklarasi Manifesto Politik Partai Sosial Demokrasi Liberal ( SODELPA) Fiji

Suva,21/7 , Pada Jumat, 18 Juli 2014 lalu, Partai Sosial Demokrasi Liberal (SODELPA) Fiji mendeklarasikan manifesto politik menjelang pemilihan umum 17 September 2014.

Partai pemilik pendukung terbanyak ini mengatakan, perjuangan rakyat West Papua (Papua Barat) akan menjadi agenda utama politik luar negeri dalam pemerintahan Fiji nanti.

“Ambil pendekatan baru menyangkut isu West Papua dan itu tawaran untuk kemerdekaan dari kekuasaan Indonesia,” tulis manifesto politik pada poin 8 bagian hubungan Internasional dan Perdagangan.

Manifesto SODELPA Fiji juga menyebutkan akan meningkatkan kerja sama, meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama di tingkat regional kawasan Pacific dan Internasional. “Kerja sama penuh dengan Australia, New Zealand, US, Uni Eropa, Commonwealth dan Pacific Island Forum dan terus mendorong kerja sama Pacific Forum Island dan seluruh aspek kerja sama lainnya”.

Selain itu, juga meninjau dan merevitalisasi hukum dan beragam negosiasi perdagangan antara lain : Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA), Economic Patnership Agreement (EPA), and Pacific Closer Econimic Relations (PACER) dan negosiasi dengan pihak lain seperti United State, Japan dan China. Selanjutnya, juga meninjau keanggotaan Fiji pada Non Aligned Movement and dan Melanesia Spearhead Group (MSG) dan menguji relevansi Pacific Island Development Forum (PIDF)

Partai yang dipimpin Ro Teimumu Kepa ini tidak menyebut satu poin pun mengenai Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) dan Indonesia. Ia hanya menekan akan kerja sama dengan negara Jepang dan China.

Peluncuran manifesto ini memang bagian dari janji SOLDEPA FIJI sebelumnya. Saat itu, Ro Teimumu Kepa pernah mengatakan, perjuangan rakyat West Papua untuk bebas dari pendudukan Indonesia, bukanlah perjuangan yang terlupakan dari sesama Melanesia di Pacific. Seluruh rakyat Melanesia di Fiji ada bersama perjuangan West Papua.

Panggilan untuk Komisi Royal ke Program Bantuan Luar Negeri Australia

Setelah melakukan sejumlah besar penelitian tentang topik ini, saya telah sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah saya sendiri, dana Australia dan mendukung organisasi teroris yang dikenal TNI Indonesia. Ya pembayar pajak Australia mendanai teroris melalui program bantuan luar negeri kita. Kami memberikan lebih dari 600 juta dalam bantuan asing ke Indonesia dan siapa yang tahu di mana yang diarahkan melalui pejabat pemerintah yang korup Indonesia. TNI Tentara Nasional Indonesia belum direformasi bahkan setelah Indonesia menjadi demokrasi pada tahun 2000.

Amerika Serikat Kongres meloloskan Hubungan Luar Negeri Authorization Act 2006 HR 2601 https://beta.congress.gov/109/crpt/hrpt168/CRPT-109hrpt168.pdf

dan khususnya menyebutkan menurut pasal 1015 Indonesia, militer dan Papua Barat hak untuk menentukan nasib sendiri.

Jadi mengapa pemerintah Australia membantu dan bersekongkol dengan militer Indonesia dengan pesawat militer dan bantuan lainnya. Mengapa memiliki pemerintah Jerman yang harus memiliki akses ke intelijen yang sama dengan Australia baru saja terjual 164 Tank leopard  organisasi Teroris TNI. Mengapa tidak akan pemerintah Indonesia mereformasi militer mereka. Mengapa mereka membiarkan militer mereka untuk melakukan genosida di Papua Barat. Mengapa pemerintah Australia mendukung kejahatan ini.

Saat ini saya dalam proses membaca buku berjudul "Menjalankan dengan Pemberontak balik kebohongan di Hidden Perang Bouganinville ini" oleh Waratah Rosemarie Gillespie. Tampaknya Australia telah mendukung pembantaian PNG di Bougainville karena kepentingan ekonomi kita di sebuah tambang tembaga CSR sana.

Kebohongan Cukup, cover up, kesalahan informasi dan keterlibatan bawah kanan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita perlu komisi kerajaan ke pemerintah kita mendanai Al Qaeda melalui militer Indonesia. Apakah Bom Bali tidak langsung didanai oleh pembayar pajak Australia karena militer Indonesia? Kebutuhan masyarakat Australia untuk mengetahui dan satu-satunya cara adalah melalui komisi kerajaan pertanyaan lain hanya akan mencuci putih. Seperti penyelidikan Sherman yang mengatakan kepada rakyat Australia bahwa Balibo Five tewas dalam kebakaran lintas. Salah setelah dana NSW Pemeriksa mereka dibunuh oleh militer Indonesia untuk mencegah dunia tahu mereka menyerang Timor Timur pada tahun 1975 Mengapa pemerintah Australia mengizinkan salah satu pembunuhan diduga dari Balibo lima di Australia untuk kembali ke Indonesia? Keterlibatan dalam bantuan luar negeri untuk Indonesia PNG dan negara-negara lain.

Telah dilaporkan bahwa korupsi militer dan polisi Indonesia terlibat dalam ilegal menempatkan pengungsi di kapal ke Australia dan membuat banyak uang dari itu. Menutup mata untuk itu. Departemen Pemerintah Australia Pertahanan DIO memiliki lebih dari 20 dokumen pada Papua Barat Pulau Biak Massacre dilakukan pada warga sipil tak bersenjata oleh militer Indonesia. Pemerkosaan Perempuan penyiksaan anak-anak dan pembunuhan massal. Mereka menolak untuk melepaskannya di bawah disebut keamanan nasional. Aku tidak menyadari sedang terlibat dalam kejahatan perang melanggar kewajiban internasional kami di bawah Piagam PBB dan berbagai konvensi kami menandatangani adalah kepentingan nasional kita. Apakah teroris dalam kepentingan nasional kita mendukung?

waktu untuk mengekspos pemerintah korup kita yang di teroris dana nama kami dan kemudian menutupinya dan membuat keluar mereka memerangi mereka. Waktu  untuk Komisi Royal ke Luar Negeri dan Bantuan pendanaan untuk negara lain termasuk militer Indonesia

Anthony Craig DLP

Partai Buruh Demokrat Australia

Juru Bicara Papua Barat

Po Box 167,Lithgow NSW 2790 ,Australia