Minggu, 31 Mei 2015

Lagi-lagi satu anggota Parlemen Solomon bergabung menjadi anggota IPWP

Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) sangat senang mengumumkan bahwa anggota Parlemen Kepulauan Solomon Mr. Derrick Manuari orang dari Partai pertama dari Solomon Islands telah menjadi anggota Parlemen terbaru untuk bergabung dengan kelompok internasional yang terus berkembang dari politisi yang telah mendaftar untuk deklarasi Papua Barat.

International Parliamentarians for West Papua (IPWP)

Signatories

Benny Wenda (West Papua)
Andrew Smith MP, Labour (UK)
Lord Harries (UK)
John Battle MP (UK)
Caroline Lucas MP, Green Party (UK)
Lembik Opik MP, Lib Dem (UK)
Jeremy Corbyn MP, Labour (UK)
David Amess MP, Conservative (UK)
Ralph Regenvanu MP, Justice Minister (Vanuatu)
Martin Caton MP, Labour (UK)
Powes Parkop MP, Independent MP and Governor of Port Moresby (Papua New Guinea)
Abel David MP, leader of current opposition party,’Shepherds Alliance’ (Vanuatu)
Chief Reuben Ishmael VP, ‘Shepherds Alliance’ (Vanuatu)
Moana Carcasses Kalosil, Prime Minister (Vanuatu)
Lord Hylton (UK)
Eva-Britt Svensson MEP (Sweden)
Leke van den Burg MEP, Social Democrat (The Netherlands)
Martin Salter MP, Labour (UK)
Dr Phyllis Starkey MP, Labour (UK)
Dr Alan Whitehead MP, Labour (UK)
Michael Foster MP, Labour (UK)
Betty Williams MP, Labour (UK)
Julie Morgan MP Labour (UK)
Senator Bob Brown, Australian Greens (Australia)
Senator Sarah Hanson-Young, Australian Greens (Australia)
Jeanette Fitzsimons, Green Party (New Zealand)
Keith Locke, Green Party Leader (New Zealand)
Catherine Delahunty MP, Green Party (New Zealand)
Dr Russell Norman MP, Co-Leader Green Party (New Zealand)
Keith Vaz MP, Labour (UK)
Tom Clarke MP, Labour (UK)
David Lepper MP, Labour (UK)
Peter Bottomley MP, Conservative (UK)
Bill Wiggin MP, Conservative (UK)
John Bercow MP, Conservative (UK)
Baroness Bottomley of Nettlestone Conservative (UK)
Edward Vaizey MP, Conservative (UK)
Tony Baldry MP, Conservative (UK)
Lord Kilclooney, Ulster Unionist Party (UK)
Lord Avebury, Lib Dem (UK)
Dr Evan Harris MP, Lib Dem (UK)
Baroness Northover, Lib Dem (UK)
Patrick J. Kennedy, former ‘Member of Congress (USA)
Ondrej Liska MP, Minister of Education (Czech Republic)
Katerina Jacques MP (Czech Republic)
Přemysl Rabas MP (Czech Republic)
Maryan Street MP, Labour (New Zealand)
Alex Sobel MP, Labour (UK)
Pascal Prince MP, Deputy of the Jurassian Parliament (Switzerland)
Greg Barber MP, Greens (Australia)
Stephen Williams MP, Lib Dem (UK)
Jamie Maxton-Graham MP (PNG)
Boka Kondra MP (PNG)
Jean Lambert MEP, Green Party (UK)
Satu Hassi MEP, Green Party (Finland)
Aileen Campbell MSP (Scotland)
Jamie Hepburn MSP (Scotland)
Bill Kidd MSP (Scotland)
Linda Fabiani MSP (Scotland)
Shirley-Anne Somerville MSP (Scotland)
Julian Huppert MP, Liberal Democrat (UK)
The Rt Revd John Pritchard, The Bishop of Oxford (UK)
Senator Richard Di Natale, Australian Greens (Australia)
Senator Christine Milne, Leader of Australian Greens (Australia)
Cate Faehrmann, Green NSW MP (Australia)
Diane Abbott MP, Labour (UK)
David Martin MEP (UK)
Senator Penny Wright (Australia)
Senator Urko Aiartza (Basque Country)
Gary Streeter MP, Conservative (UK)
Eugenie Sage MP, Green (New Zealand)
Denise Roche MP, Green (New Zealand)
Dr. Kennedy Graham MP, Green (New Zealand)
Clare Curran MP, Labour (New Zealand)
The Rt Revd John Pritchard, The Bishop of Oxford (UK)
David Martin MEP, (Scotland)
Senator Clare Moore (Australia)
Laurie Ferguson MP (Australia)
Senator John Madigan (Australia)
Lord Collins of Highbury (UK)
Jane Prentice MP (Australia)
Melissa Parke MP Australia)
Senator Larissa Waters (Australia)
Nick Brown MP, Labour (UK)
Senator Bill Perkins, Democrat Party (USA)
Toeolesulusulu Cedric Schuster (Samoa)
Claude Moraes MEP (UK)
Inaki Irazabalbeitia Fernandez MEP (The Basque Country)
Steffan Browning MP (Green Party of Aotearoa New Zealand)
Jean Urquhart MSP (Scotland)
Marco Biagi MSP (Scotland)
Danielle Auroi, Chairwoman of The European Affairs Committee (France)
Alison Johnstone MSP (Scotland)
Gary Juffa (PNG)
Molly Scott Cato MEP (South West England and Gibraltar)
Metiria Turei MP (Coleader Green Party, New Zealand)
Mojo Mathers Green Party, New Zealand
Derrick Manuauri, MP (Solomon Islands)

Jumat, 29 Mei 2015

Satu lagi anggota Parlemen Selandia Baru bergabung sebagai anggota IPWP

Parlemen International untuk Papua Barat (IPWP) sangat bahagia dan mengumumkan bahwa anggota Parlemen asal Selandia Baru Mojo Mathers telah menyatakan untuk bergabung dengan group politik international dan telah mendatangani declaration West Papua.

International Parliamentarians for West Papua (IPWP)
Signatories

Pernyataan Benny Wenda, Jubir ULMWP Pada Penangkapan Massal Mendukung upaya Papua Barat ke MS

London, 30 / 5 / 2015 Benny Wenda telah merilis pernyataan ini dalam rangka penangkapan massal dan penyiksaan terhadap orang Papua Barat oleh polisi Indonesia, hanya karena secara damai mendukung Papua Barat bergabung dengan Melanesian Spearhead Group melalui Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Salam untuk semua,

Benny menyapaikan ungkapan kesedihannya melihat persoalan ini “Saya sangat sedih sekali lagi untuk melihat bahwa kemarin pada tanggal 28 Mei sampai dengan 82 orang Papua Barat ditangkap dan banyak yang disiksa oleh pemerintah Indonesia, hanya karena mendukung keanggotaan Papua Barat dalam MSG.

Meskipun 84 orang Papua Barat yang ditangkap tepat 1 minggu yang lalu untuk melakukan hal yang sama, orang-orang saya bertekad untuk terus menunjukkan kepada dunia bahwa “kami Melanesia di Papua Barat. Kami bukan Indonesia dan kami ingin menunjukkan kepada para pemimpin sesama negara Melanesia, bahwa kami yang ingin bergabung di tempat tempat atau rumah kita, yang selayaknya kita dalam keluarga Melanesia di MSG.”

Dengan rasa sakit hati saya yang mendalam, saya melihat lebih banyak bukti pelanggaran HAM yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia. Rakyat Melanesia di Papua Barat dipukuli, disiksa dan mengalami cacat hanya karena menyerukan secara kepada para pemimpin Melanesia untuk menyambut dan menerima kami kembali ke keluarga Melanesia.

Port Numbay / Jayapura Papua Barat, telah ditangkap sejumlah orang dan dipukuli hingga disiksa oleh angkatan bersenjata polisi Indonesia.
Laporan menunjukkan bahwa kemarin polisi menangkap hingga 82 orang Papua Barat dan 13 lainnya disiksa oleh pemerintah Indonesia. Polisi Indonesia juga menembaki demonstrasi dan memukul beberapa orang dengan popor senjata.

Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi banyak demonstrasi damai di seluruh dunia demi menunjukkan dukungan untuk Papua Barat bergabung dengan MSG. Ketika ada demonstrasi, simultan dalam solidaritas di beberapa negara di Pasifik mempertanyakan, bahwa mengapa hanya selama demonstrasi di Papua Barat Indonesia melalui polisi, memukul dan menyiksa orang Papua?

Seluruh orang Papua Barat sedang dan ingin menunjukkan sikap bahwa kami mendukung penuh Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mewakili kami di MSG tetapi ketika kami melakukan ini kami ditangkap dan disiksa oleh pemerintah Indonesia.

Berapa banyak lagi yang tidak bersalah Papua Barat telah ditangkap? Berapa banyak lagi yang tidak bersalah Papua Barat telah disiksa?

Berapa banyak orang Melanesia lebih polos di Papua Barat harus menderita sebelum kita menyambut ke MSG?

Kami orang Papua Barat tahu bahwa pemimpin sesama Melanesia tidak akan melupakan kami dan saya percaya diri dan penuh keyakinan bahwa suatu hari Papua Barat akan disambut kembali dari keluarga Melanesia di MSG. Saya yakin dan penuh keyakinan bahwa suatu hari kami akan merdeka menjadi orang-orang bebas dan memegang tangan secara bebas sebagai orang Melanesia di tanah air kami, tapi kami benar-benar membutuhkan solidaritas pemimpin Melanesia sebagai sesama Melanesia untuk membantu kami menjadi orang-orang bebas dan benar-benar bahagia sekali lagi.

Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa lakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Papua Barat harus merdeka dan kembali pulang ke keluarga Melanesia dan kami sangat dianjurkan bahwa, seluruh dunia semakin banyak orang yang mendengar pesan dan membantu kami dalam perjuangan panjang kami untuk kemerdekaan.

Benny Wenda
Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat
Juru Bicara Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP)

Selasa, 26 Mei 2015

Pidato Perdana Menteri PNG, Hon. Peter O'Neill pada pertemuan pertemuan 7 Pemimpin Kepulauan Pasifik (PALM 7) di Iwaki, Jepang, pada 23 Mei.

Selamat Sore.

Lingkungan politik global berubah. Di masa lalu negara-negara besar memiliki semua suara dalam politik global - tapi sekarang negara-negara yang lebih kecil memiliki suara di meja. Ini termasuk negara Pulau Pasifik kami.

Hal ini penting karena banyak isu-isu lokal kami juga isu-isu global.

Mempengaruhi perubahan iklim tidak menghormati perbatasan. Emisi karbon dari Amerika Utara atau Eropa berkontribusi terhadap perubahan iklim yang membanjiri pulau di Palau, Tuvalu, Kiribati atau negara pulau lainnya.

Itulah mengapa penting bahwa kami terus bekerja lintas batas dan dengan satu sama lain untuk menangani masalah ini yang mempengaruhi negara kita.

Perdana Menteri Abe, banyak inisiatif yang telah diusulkan akan memungkinkan semua negara untuk bekerja sama untuk membantu orang-orang kami.

Kami mendukung usulan anda untuk Hari Kesadaran Internasional Tsunami. Papua Nugini dan Jepang memiliki keduanya menderita tsunami dan kita perlu meningkatkan kesadaran pada orang kami sebelum tsunami terjadi lagi.

Papua Nugini juga mendukung panggilan untuk reformasi Dewan Keamanan PBB. Ini harus mencerminkan pandangan dari masyarakat global, bukan pandangan beberapa.

Dua isu kerjasama internasional yang sangat penting bagi Papua New Guinea - yang berhubungan dengan isu-isu di luar perbatasan kita - termasuk penyelundupan manusia, dan isu saudara-saudara kita di Papua Barat.

Sehubungan dengan penyelundupan manusia dan pencari suaka - laki-laki, perempuan dan anak-anak mati karena mereka mencoba untuk membuat perjalanan perahu dari Indonesia ke Australia.

Ini adalah orang-orang putus asa - beberapa dari mereka menjadi pengungsi yang sah - tapi semua sedang memangsa oleh penyelundup manusia. Papua Nugini, seperti Nauru, diminta untuk membantu dalam menghentikan kematian di laut.

Daerah Pengolahan Pusat pada Manus memiliki tantangan, tapi kami secara bertahap memindahkan orang dari fasilitas ini - banyak kembali kembali ke negara asal mereka ketika mereka sumber tidak menjadi pengungsi yang sah.

Kami juga mengundang beberapa dari orang-orang, mereka yang telah ditemukan untuk menjadi pengungsi yang sah, untuk datang dan tinggal di negara kita - untuk bekerja di pekerjaan di mana keterampilan mereka dibutuhkan dan mereka dapat menjadi bagian dari komunitas kami.

Bidang lain yang sangat penting untuk kami di wilayah kita adalah hak asasi manusia dan kesejahteraan bagi Melanesia yang tinggal di Papua Barat. Papua Nugini telah bekerja di belakang layar dengan Pemerintah Indonesia untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Saya telah membahas masalah ini dengan Presiden Yudhoyono, dan sekarang kita sedang terlibat bermakna dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Widodo adalah orang yang mengerti situasi di Papua Barat - dan ia menghargai bahwa pemimpin dari komunitas Pacific dapat membantu.

Papua Nugini telah jelas dalam menyatakan bahwa masalah kita adalah kepedulian terhadap hak asasi manusia. Kami mengusulkan bahwa Gubernur terpilih dari lima provinsi Melanesia di Indonesia diwakili pada pertemuan sub-regional - melalui MSG. Ini adalah satu-satunya cara untuk membawa wakil terpilih dari orang Melanesia di Indonesia ke meja. Tidak ada suara kolektif di antara berbagai gerakan politik.

Ada 11 juta Melanesia yang tinggal di Indonesia - jika kita ingin menjadi inklusif, kita perlu memiliki perwakilan dari pemimpin terpilih. Kemudian kita bisa terus bekerja untuk memperbaiki kondisi sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam bisnis dan meningkatkan komunitas mereka.

Bermain politik emosional melalui media bukanlah cara untuk mengelola isu-isu internasional di dunia modern. Hal ini berlaku untuk berurusan dengan isu-isu seperti perubahan iklim, pencari suaka, Papua Barat, serta interaksi kita sendiri antara negara-negara Pulau Pasifik.

Sekarang bukan waktu untuk tenaga kerja lebih dari masalah kecil, itu adalah waktu untuk menjadi proaktif dan bertindak dengan saling menghormati untuk kemajuan sesama pria dan wanita kami.

Senin, 25 Mei 2015

Posisi Perdana Menteri Fiji di Papua Barat dan Indonesia

Ada beberapa pembicaraan tentang niat Indonesia untuk menjadi anggota asosiasi dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Perdana Menteri Bainimarama mengatakan memiliki Indonesia sebagai anggota asosiasi masuk akal mengingat penduduk di Papua yang juga Melanesia.

Mr Bainimarama mengatakan sementara Fiji tidak akan mencampuri kedaulatan Indonesia, Fiji yakin bahwa jika Indonesia terlibat tentang pelanggaran hak asasi manusia, mereka akan bertindak diatasnya.

"Ada banyak seluruh pembicaraan tentang Papua tetapi anda tahu Papua berada di bawah pemerintahan Indonesia dan jika anda ingin melakukan apa pun di Papua, hal terbaik untuk dilakukan adalah untuk membawa Indonesia, tidak peduli apa, jika kita membawa Papua secara terpisah, itu tidak masuk akal.

"Indonesia akan terus melakukan apa yang ingin dilakukan. Kami telah mendengar pembicaraan penyerangan, pelanggaran hak asasi manusia dan hal terbaik untuk dilakukan adalah untuk membawa Indonesia sebagai anggota asosiasi dari MSG.

"Ada banyak kekhawatiran tentang apa yang terjadi di Papua tetapi pada akhir hari, Papua berada di bawah kedaulatan Indonesia dan hal terakhir yang kita ingin lakukan adalah untuk mengganggu kedaulatan orang lain. Sebagai kebijakan luar negeri kami ucapkan-"Kami adalah teman untuk semua dan musuh tidak ada."

"Kami tidak ingin membuat musuh dan saya yakin jika kita berbicara dengan Indonesia tentang beberapa tuduhan ini mereka akan melakukan sesuatu tentang itu dan itu masuk akal."

Jumat, 22 Mei 2015

Pemberitahuan Pertemuan MSG

Hal: Pemberitahuan Pertemuan MSG

Rakyat West Papua yang kami hormati,

Kami menyampaikan bahwa pertemuan pembahasan aplikasi ULMWP yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Mei 2015 diundurkan karena proposal special leader summit yang tadinya ditawarkan oleh ketua MSG Tuan Victor Tutugoro 21 Mei itu tidak disetujui oleh tiga perdana menteri PNG, Fiji dan Solomon Islands karena ketiga PM mempunyai jadwal yang padat untuk urusan lainya.

Pertemuan dipindahkan pada bulan Juni di Honiara, Solomon Islands dengan agenda:

1. Senior Offcial Meeting ( SOM) 18-19 Juni

2. Foreign Ministers Meeting (FMM) 22-23 Juni

3. Leader Summit 24-26 Juni

Pembahasan mengenai aplikasi dimungkinkan terjadi pada pertemuan para Menteri Luar Negeri (FMM) pada 22-23 Juni.

Sementara pertemuan Pemimpin Melanesia akan membahas dan memutuskan rekomendasi pembahasan aplikasi ULMWP.

Kami menghimbau agar rakyat West Papua agar tetap berdiri mendukung dalam aksi dan doa bagi perjuangan kita untuk kembali menjadi anggota MSG melalui ULMWP.

Kita Harus Mengakhiri

Jayapura, 23 Mei 2015

Victor F. Yeimo

Ketua KNPB

Tim Kerja ULMWP

Tempat yang selayaknya Papua Barat

Ditulis oleh BENNY WENDA

Dalam waktu satu bulan, mata Pasifik akan beralih ke Melanesia sebagai pemimpin kita berkumpul di Honiara untuk memutuskan keanggotaan Papua Barat dari MSG.

Selama lebih dari 50 tahun, orang saya telah mengalami genosida merayap di bawah pendudukan militer Indonesia represif yang diperkirakan telah diklaim 500.000 nyawa Papua Barat.

Pertemuan bulan depan adalah kesempatan penting untuk memberi suara orang saya, dan untuk memungkinkan kita untuk mengambil tempat yang sah kami dalam keluarga Melanesia.

Permintaan Papua Barat untuk keanggotaan MSG didasarkan tegas dalam prinsip-prinsip pendirian kelompok: menghormati dan promosi budaya Melanesia, tradisi dan nilai-nilai, hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dari masyarakat adat Melanesia, dan sebagian besar dari semua, semangat solidaritas Melanesia.

Prinsip-prinsip ini diabadikan dalam konstitusi MSG's2007, yang semua anggota MSG terikat untuk menghormati.

Papua Barat dengan bendera mereka karena mereka terus berjuang untuk pengakuan.

Tahun ini MSG Summit tidak akan menjadi pertama kalinya pemimpin daerah ini telah memiliki Papua Barat dalam agenda mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menyatakan keprihatinan serius tentang hak asasi manusia dan kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang saya. Dan mungkin yang paling penting, para pemimpin Melanesia mengatakan pada 2013 bahwa mereka "sepenuhnya mendukung" hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Sepanjang Pasifik, ada rasa nyata bahwa waktu yang tepat untuk berdiri dengan Papua Barat, dan untuk membawa kita ke dalam keluarga Melanesia.

Pada saat yang sama, diplomasi Indonesia telah meningkat, mulai cek tur Menteri luar negeri RetnoMarsudi di daerah pada akhir Februari, dan kunjungan Presiden Widodoto Port Moresby pekan lalu.

Dengan sumber daya alam Papua Barat terus menjadi pendorong yang signifikan dari perekonomian Indonesia, mereka akan mengatakan dan melakukan apa pun untuk menekan dukungan untuk mudik kami.

Pada akhirnya, Indonesia tidak memiliki hak untuk berdiri di jalan keputusan oleh para pemimpin Melanesia untuk Melanesia, dan hanya Melanesia.

Setiap saran bahwa Indonesia harus menyetujui atau persetujuan untuk keanggotaan West Papua dalam MSG melawan dengan semangat solidaritas Melanesia yang terletak di jantung MSG, dan merupakan penghinaan terhadap Melanesia di mana-mana.

Ingat, Indonesia sudah rusak janjinya untuk Perdana Menteri Peter O'Neill, itu akan menarik pasukan militernya dari Papua Barat, dan telah melakukan apa-apa untuk bertahan tangan persahabatan yang murni untuk Papua Barat dan orang-orang yang telah lama menderita di bawah rezim Kampanye brutalityand teror.

Fakta bahwa Presiden Widodo meningkatkan tambahan 6.000 personel bersenjata untuk menemaninya ke Papua Barat dalam perjalanan ke Port Moresby menunjukkan kurangnya keyakinan dan kepercayaan orang dalam apa Jakarta panggilan 'provinsi' nya, dan upaya pemerintah untuk menghalangi keanggotaan MSG kami akan melakukan apa-apa untuk memperbaiki situasi.

Dengan semua ini dalam pikiran, kami sangat prihatin mendengar saran baru-baru ini bahwa Perdana Menteri O'Neill akan lebih memilih untuk menghindari pertimbangan keanggotaan MSG penuh Papua Barat, dan bukannya melihat upgrade status Indonesia sendiri untuk menjadi "anggota asosiasi".

Memungkinkan para pemimpin provinsi Indonesia kursi di meja risiko MSG mengisolasi Papua Nugini pada pertanyaan Papua Barat, dan meragukan signifikan pada apakah ia benar-benar memiliki kepentingan terbaik Melanesia ini di heart.Clearly, satu-satunya wakil sah untuk Papua Barat adalah Papua Barat sendiri.

Tentu saja kami dari memahami kekhawatiran Perdana Menteri O'Neill tentang perlunya Papua Barat untuk memiliki sebuah front bersatu di meja MSG, itulah sebabnya kami datang bersama-sama pada Desember tahun lalu untuk membentuk Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat.

Kami membuat kasus kami untuk keanggotaan MSG dengan satu suara, dan menulis langsung minggu ini untuk MSG Pemimpin mengulangi klaim yang kuat untuk keanggotaan. Kami berharap untuk memperkuat titik secara pribadi ketika Menteri Luar Negeri dan kemudian pemimpin berkumpul di Honiara bulan depan.

Sudah terlalu lama, dunia telah menutup mata terhadap penderitaan umat-Ku.

Saudara-saudara kita di Melanesia sekarang memiliki kesempatan untuk mengambil sikap, dan memungkinkan kita untuk mengambil tempat yang sah kami di kelompok politik unggulan Melanesia ini.

Ini bukan hanya soal solidaritas Melanesia, tapi tes kepemimpinan Melanesia.

Benny Wenda adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan juru bicara dari Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat.

Benny Wenda Beri Ceramah kepada Mahasiswa di Oxford Inggris

Juru Bicara (Jubir) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, pada Kamis (21/05/2015) kemarin memberikan ceramah di hadapan Mahasiswa Oxford tentang perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Papua dalam melawan kolonialisme dan diskriminasi dari Indonesia.

Dihadapan mahasiswa, Benny menjelaskan perjuangan yang dilakukannya selama ini dengan cara damai untuk menghentikan kolonialisme, diskriminasi dan rasisme Indonesia di Papua Barat.

"Di Papua Barat sedang dilancarkan cara baru dari apartheid dengan mengirim lebih dari setengah penduduk migran Indonesia yang menawarkan insentif ekonomi dan pekerjaan untuk datang serta diperlakukan jauh lebih baik dari orang asli Papua Barat," kata Benny dilansir bennywenda.org.

Wenda juga menjelaskan genosida bagi penduduk asli sedang dilancarkan dan dimulai sejak aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Cara sistematis yang dilakukan Indonesia telah membunuh lebih dari 500.000 orang Papua Barat (sekitar sepertiga dari penduduk Papua).
Perjuangan ULMWP untuk menjadi anggota tetap di Melanesian Spearhead Group (MSG) tak luput dijelaskan dalam ceramah ini. Kata Benny, wadah dari semua organ ini sedang bekerja keras bergabung menjadi satu dalam rumpun Melanesia.
Generasi baru mampu mengubah situasi di Papua Barat, sehingga ia meminta agar bergabung dan terlibat dalam kampanye global untuk kebebasan Papua Barat dari lilitan kolonialisme dan diskriminasi Indonesia

Kamis, 21 Mei 2015

Aksi Soldalitas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat 22 Mei 2015

Soldalitas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat hari ini megadakan aksi demonstrasi untuk mendukung West Papua sebagai anggota MSG.

Sekretaris Soldalitas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat Fr Graham memimpin aksi demonstrasi damai di Honiara, Solomon hari ini 22 Mei 2015.

Aksi dukungan Mahasiwa Kepulauan Pasifik di San Fransisco, California

Berita dari San Fransisco, California. Mahasiswa Kepulauan Pasifik mendukung dekolonisasi dan kemandirian keluarga pacific mereka di Papua Barat.

Rabu, 20 Mei 2015

Kemenangan untuk West Papua

Hari ini masyarakat sipil di Kepulauan Solomon telah diangkat ke ketinggian baru dengan advokasi publik dengan pawai sejarah untuk Papua Barat pagi ini. Pesannya adalah 'Papua Barat untuk MSG'.

Apa yang datang ke pikiran adalah perjalanan Jericho yang merobohkan tembok Yerikho. Mungkin tampak itu, tapi fakta yang ditulis adalah bahwa dinding batu runtuh ke reruntuhan. Oleh karena itu, hari ini menandai tonggak lain menuju pembebasan Papua Barat.

Ini mungkin tidak tampak signifikan untuk beberapa; Namun pengakuan sederhana oleh Komisaris Polisi menerima aplikasi dengan Gerakan Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat (SISMWP) adalah lompatan besar memang.

Recapping pada kisah dinding Yerikho; itu semua bernyanyi, terompet dan 'kekuasaan berjalan' oleh Israel berani. Untuk orang berpikir normal, itu semua kebodohan tapi sayangnya sebaliknya adalah kenyataan.

Mengapa long march signifikan? Dalam arti rohani, itu melegitimasi suatu kejadian fisik yang akan datang; Kebebasan Rakyat Papua Barat. Pada arti fisik, itu menunjukkan kepada pemerintah Solomon pengakuan applikasi Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat untuk MSG.

Kebebasan yang dapat dilihat sebagai jelas, namun saya percaya dalam hitungan waktu 'dinding Jericho akan runtuh'. Siapa pun dan apa pun yang berdiri cara kebebasan akan menemukan dia kembali off.

Kebebasan tidak boleh dirusak. Sebagai mirip dengan sumber air bawah tanah, meskipun kondisi geografis, 'suatu tempat, entah bagaimana' itu akan selalu meloncat maju sungai hidup.

Munculnya orang-orang berani dan wanita di Kepulauan Solomon bukan masalah kecil; transaksi intrinsik yang menyentuh jiwa batin mereka yang memimpin parade pagi ini.

Seperti yang diungkapkan di wajah mereka; "Mereka menginginkan kebebasan bagi manusia sesama; mereka ingin perdamaian abadi untuk generasi pasti; mereka ingin berharap diberikan kepada rakyat Papua Barat ".

Hari ini dapat diciptakan sebagai Victory ;

Sama seperti pawai kemenangan di Soviet; pawai kemenangan di Tunisia (1943); Maret kemenangan di Notre Dame; Kemenangan berbaris di London dan tempat lain di seluruh dunia. Sebuah pawai yang tidak mengenal garis di sekitar surut tapi bergerak maju, dan tujuannya adalah untuk melihat Papua Barat dibebaskan.

Meskipun kemungkinan, itu tidak akan pernah memuaskan jiwa tidak menghentikan tekad menuju Kebebasan Papua Barat.

Jadi, Kepulauan Solomon gavman harus Tingting gud.

KEBEBASAN UNTUK PAPUA BARAT

Soldalitas Solomon untuk Kebebasan West Papua akan melakukan aksi dukungan pada 22 Mei 2015

Selamat untuk Kepulauan Solomon Solidaritas untuk Kebebasan Papua Barat, izin telah diberikan oleh Komisaris Polisi untuk terus maju dengan The Peaceful Benar-benar untuk menunjukkan dukungan kami untuk Melanesia Saudara-saudara dari Papua Barat kami. Setelah Minggu dialog dengan Pemerintah kita akhirnya mendapatkan "YA" dari mereka dan sekarang kami ingin meminta Pemimpin kami untuk mengatakan "YA" untuk Papua Barat 4 MSG.Remember, ini adalah panggilan dari Rakyat Kepulauan Solomon ke kami pemimpin.

Ini adalah panggilan untuk semua dukungan dan pengikut kampanye Barat Kebebasan Papua di Kepulauan Solomon terutama di Honiara, Kami memegang aksi damai besok dari Honiara Kota dewan ke Museum Nasional untuk menunjukkan solidaritas untuk membawa kembali bersama kami Papua Barat ke dalam Melanesia. Silahkan datang ke depan untuk menunjukkan dukungan Anda.

Tanggal: Jumat 22 Mei 2015

Waktu: 07:30

Titik Awal: Honiara Dewan Kota (HQ)

Finishing Titik: Museum Nasional

Target Pemirsa: ALL

Warna: 1) Biru

2) Kuning

3) Hijau

CATATAN: silakan memakai salah satu dari tiga warna untuk mewakili Solomon Apakah. Bendera

Untuk informasi lebih lanjut silahkan inbox Lily Chekana atau Allo Erobuyer

MERDEKA PAPUA!

Selasa, 19 Mei 2015

Foto aksi Soldalitas masyarakat Kanaky/Kaledonia Baru untuk dukungan West Papua bergabung dengan MSG

Foto Hari Nasional dukungan untuk Papua Barat bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) dari saudara-saudara kita di Kanaky / Kaledonia Baru.

Pada 16 Mei ada puluhan demonstrasi dan unjuk rasa di seluruh Kanaky menunjukkan solidaritas Melanesia untuk saudara-saudara di Papua Barat.

Dalam waktu kurang dari dua minggu, sudah ada aksi unjuk rasa mendukung Papua Barat bergabung dengan MSG di Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Kanaky / Kaledonia Baru dan Fiji, serta di Papua Barat.

Orang-orang Papua Barat dan semua Melanesia telah membuat pilihan mereka.

"! Kami mendukung saudara-saudara kita di Papua Barat. Kami mendukung Papua Barat bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam wadah baru mereka ULMWP"

Kami yakin bahwa Papua Barat akan bergabung dengan MSG dan bahwa suatu hari kita akan bebas!

Senin, 18 Mei 2015

Status Keanggotaan ULMWP Penting dalam Konteks HAM

Sesuai rencana dari Sekretaris Jenderal dari Melanesian Spearhead Group (Sekjen MSG) yang merupakan wadah perkumpulan negara-negara ber-ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan bahwa pada hari Rabu, 21/5 mendatang, para Pimpinan MSG bersama Menteri Luar Negeri-nya akan membahas aplikasi keanggotaan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sudah didaftarkan secara resmi pada 5 Februari 2015 yang lalu.

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memandang bahwa rencana penetapan status keanggotaan ULMWP di MSG merupakan suatu langkah penting dan sangat baik bagi upaya pemajuan hak asasi manusia di Tanah Papua ke depan.

Kenapa demikian? Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa sepanjang kurang lebih 50 tahun Tanah Papua dan rakyatnya diintegrasikan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan struktural senantiasa berlangsung dan korbannya sebagian besar adalah rakyat sipil di daerah ini.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik pada masa operasi militer tahun 1961 hingga 1980-an, maupun juga alam berbagai operasi keamanan lainnya yang berlangsung pada berbagai daerah, khususnya di kawasan pegunungan tengah Papua dan wilayah dekat perbatasan RI-PNG yang terus membawa korban di kalangan rakyat sipil sampai saat ini dan tidak pernah diselesaikan secara hukum, sementara itu Indonesia sendiri sebagai negara telah memiliki instrumen hukum untuk itu.

Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Tanah Papua. Pertama pada bulan Desember 2014, ketika itu Jokowi mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah di Tanah Papua melalui dialog serta dia menegaskan bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling akhir, yaitu penembakan yang diduga keras melibatkan oknum anggota TNI/POLRI pada 8 Desember 2014 dan menewaskan 5 (lima) warga sipil.

Jokowi menyatakan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan segera dan secepatnya, tapi Presiden Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan perintah tertulis sebagai wujud dari perintah dan kebijakannya tersebut, sehingga hingga hari ini, penyelesaian kasus Paniai tersebut tak kunjung diproses lebih lanjut secara hukum hak asasi manusia.

Demikian halnya juga soal penyelesaian konflik di Tanah Papua melalui dialog, sama sekali tidak ada langkah teknis operasional yang dibuat oleh Jokowi dan Pemerintahannya, sehingga lagi-lagi ide dialog menjadi ide yang senantiasa senang dan enak diperdengarkan oleh Pimpinan Negara ini, tapi tak enak bahkan berat untuk direalisasikan secara hukum maupun secara politik.

Berkenaan dengan itu, rakyat Papua sebagai pihak yang selama ini menjadi korban dari berbagai aksi kekerasan yang diduga kuat terjadi dan melibatkan aparat keamanan dari TNI maupun POLRI, adalah layak membawa persoalannya (pelanggaran hak asasi manusia) tersebut ke tingkat lebih tinggi, misalnya di tingkat regional maupun internasional.

Langkah rakyat Papua sebagai bagian dari rumpun Ras Melanesia yang sama dengan warga negara merdeka di Papua New Guinea, Fiji, New Caledonia (Kaledonia Baru), Vanuatu maupun Solomon Island (Kepulauan Solomon) juga memiliki hak yang sama untuk membawa masalahnya dan membicarakan secara terhormat dengan saudara-saudaranya di dalam keluarga besar Melanesia tersebut.

Sehingga adalah sangat terhormat, apabila di kemudian hari setelah ULMWP diterima sebagai anggota MSG, maka segenap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum asasi manusia yang berlaku secara universal.

Dengan demikian maka masalah pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua akan dipandang dan dicari jalan penyelesaiannya secara hukum dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten seperti pemerintah Indonesia, Orang Asli Papua (OAP), serta pihak-pihak yang selama ini diduga keras terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, seperti halnya TNI dan POLRI.

Peace,

Yan Christian Warinussy Adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, tinggal di Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada/Koordintaor Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari/Anggota Steering Commitee Foker LSM se-Tanah Papua .

Pemimpin Papua Barat Benny Wenda ditolak masuk oleh Amerika Serikat

Press release:

Pukul 14.00, 13 Mei 2015 Amerika Serikat (AS) kantor keamanan tanah air berhenti pemimpin Papua Barat Kemerdekaan Mr Benny Wenda dari naik pesawat Virgin Atlantic dari London ke Los Angeles.

Setelah check-in staf ditemukan peringatan pada sistem paspor mereka, Mr Wenda ditanyai oleh seorang pejabat Securiti dari kantor biro Negeri AS di Bandara Heathrow, London.

Mr Wenda mengatakan resmi: "Saya seorang aktivis HAM dari Papua Barat, saya diasingkan dan saya berkampanye untuk Papua Barat."

Setelah membuat panggilan telepon pejabat AS mengatakan kepada Mr Wenda bahwa visa AS-nya telah dicabut, namun menolak untuk mengatakan mengapa. Dia mengatakan kepada Mr Wenda untuk menghubungi kedutaan besar AS.

Mr Wenda dikeluarkan visa bisnis sepuluh tahun pada bulan Oktober 2014 dan telah membuat satu kunjungan ke staf Kongres di Capitol Hill di Washington menggunakannya.

Mr Wenda ditetapkan untuk memulai tur pidato dari California dan Hawaii atas undangan kelompok AS mendukung Kampanye Papua Merdeka Barat. Menunggu penjelasan dari Pemerintah AS, jadwal dua minggu yang sibuk peristiwa bergerak maju tanpa Mr Wenda. Kampanye Papua Barat Gratis di California sekarang bahkan lebih bertekad untuk menaikkan suara yang Indonesia berusaha untuk membungkam.

Upaya untuk mendapatkan jawaban oleh Kampanye Papua Merdeka Barat (FWPC) di London dan Washington sejauh ini bertemu dengan keheningan. The FWPC sangat ingin tahu mengapa hak sah Benny Wenda untuk membebaskan pidato di AS telah membatalkan dan bekerja untuk mencoba dan mendapatkan visa nya dipulihkan.

Mr Benny Wenda mengatakan:

"Saya berharap bahwa para pejabat AS menanggapi situasi saya segera sehingga saya dapat bergabung tur. Kepedulian tumbuh dari orang-orang, politisi dan pejabat PBB di Amerika Serikat tentang genosida yang sedang berlangsung di Papua Barat. Saya tertarik untuk tindak lanjut undangan mereka untuk mengatasi penonton ini dan mendesak tindakan politik oleh Pemerintah AS. "

FWPC berharap bahwa masalah ini tidak lebih dari cegukan birokrasi. Namun hal ini bukan pertama kalinya bahwa Mr Wenda telah dicegah bepergian ke AS. Pada tahun 2005 dan 2013 ia aplikasi visa ditolak dan kemudian melanjutkan untuk berhasil menerapkan untuk saat ini visa bisnis sepuluh tahun itu.

Mr Wenda berkomentar:

"Saya telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat beberapa kali untuk pertemuan dengan perwakilan politik, kelompok dan gereja. Saya juga menghadiri pertemuan dengan para pejabat Departemen Luar Negeri yang mengatakan kepada saya bahwa mereka menyetujui lobi dan kerja kampanye. Jadi Anda bisa bayangkan betapa terkejutnya saya ketika visa sepuluh tahun saya dicabut tanpa pemberitahuan.

Masyarakat Los Angeles mempersiapkan aksi 16 Mei 2015

Papua Barat adalah Melanesia. masyarakat

dari Los Angeles mempersiapkan aksi hari ini masyarakat Oceanic dari California. 16 Mei 2015.

16:00-19:00: Komunitas Adat Oseania of Southern California

Gereja Methodist anugerah

2325 East 3rd St. Long Beach, CA 90814

Papua Barat adalah Melanesia! MSG yang salah dalam menerima Indonesia sebagai pengamat untuk MSG, namun mereka enggan, dengan pengecualian Vanuatu, untuk menerima banding Papua Barat untuk keanggotaan di forum MSG. Papua Barat harus diberikan keanggotaan, sehingga Melanesia ini harus berdiri bersama-sama untuk mendukung Papua Barat terhadap pendudukan militer Indonesia.

O’Neill Berharap Gubernur Enembe dan Atururi Berpartisipasi di MSG

Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill berharap Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi bisa mewakili rakyat Papua dalam forum-forum Melanesia Spearhead Group (MSG).

Berbicara di Lowy Institute, Sydney hari Jumat (15/5/2015) pekan lalu, O’Neill menegaskan orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur di provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami ingin suara yang satu di MSG untuk Papua Barat. Namun banyak kelompok yang mewakili berbagai kepentingan. Satu-satunya orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur provinsi,” kata O’Neill dalam forum tersebut.

Diwawancarai usai forum tersebut oleh ABC, O’Neill berharap bisa melakukan pendekatan yang sama dengan yang pernah dilakukan untuk Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), kelompok pro kemerdekaan Kanaki di Kaledonia baru.

“Karena itu kami ingin pemimpin yang representatif, yang dipilih oleh orang West Papua untuk datang dan berpartisipasi dalam forum MSG,” kata O’Neill.

Namun O’Neill mengaku hingga saat ini PNG tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.

“Kami tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah ini, selain persoalan masyarakat di perbatasan. Karena itu hal ini sangat penting dan saya pikir ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh presiden Indonesia untuk membuka peluang proses ini dimulai. Saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari peluang ini dan dialog dengan mereka harus terus dilakukan dan melihat bagaimana kelanjutannya,” lanjut O’Neill

Minggu, 17 Mei 2015

Terkunci masuk AS, pemimpin Papua Barat mencari jawaban

Pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda mengatakan dia tidak tahu mengapa ia diblokir dari bepergian ke Amerika Serikat pekan lalu.

Mr Wenda berharap untuk perjalanan dari London, di mana ia tinggal di pengasingan, ke Los Angeles untuk tur pembicara dari California dan Hawaii atas undangan kelompok Papua Merdeka Barat di AS.

Tapi ketika dia check in di Bandara Heathrow, peringatan muncul di paspornya, dan ia dibawa untuk diinterogasi oleh seorang pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, yang kemudian dicabut visa bisnis 10 tahun itu.

Mr Wenda mengatakan dia terakhir di AS hanya beberapa bulan yang lalu dan tidak tahu mengapa visanya tiba-tiba dicabut, tapi dia yakin itu ada hubungannya dengan pekerjaannya di Papua Barat.

"Aku hanya bingung. Pada tingkat manusia, saya merasa sedikit kecewa tapi, ya. Sekarang saya sedang mencoba untuk menggunakan pengacara saya dan dia mencoba untuk mencari tahu mengapa visa saya tidak valid."

Benny Wenda.

Kamis, 14 Mei 2015

Demonstrasi di Fiji untuk mendukung Papua Barat bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Tanggal: 15 Mei 2015

Waktu: 09:30-12:00

Maret: Pasar Loak ke Taman Sukuna

Solidalitas Gerakan Fiji untuk Kebebasan Papua Barat

UNDANGAN SOLIDARITAS MARET & GATHERING

Tema: MSG untuk kebebasan Papua Barat dari penindasan, hak asasi manusia penyalahgunaan dan ketidakadilan

"Bersama-sama, kami meluncurkan Gerakan Solidaritas Fiji untuk Kebebasan Papua Barat pada tanggal 20 Februari 2015. Bersama-sama, kami mengambil berdiri dan meminta orang lain untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan dan penindasan. Mari kita bergandengan tangan sekali lagi dalam mendukung para pemimpin MSG kami yang telah mendengar teriakan rakyat Papua Barat untuk keadilan dan perdamaian di tanah mereka.

Atas nama Gerakan Fiji Solidaritas untuk Kebebasan Papua Barat, ECREA mengundang anda untuk solidaritas berbaris melalui Suva Kota dan berkumpul di Sukuna Park pada Jumat 15 Mei 2015. Sejalan dengan tema acara ini, anda dipersilahkan untuk datang siap untuk mendukung pesan menyoroti pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan ketidakadilan di Papua Barat. Kami berdoa agar suara kami akan memperkuat keyakinan Pemimpin MSG kami selama mendatang pertemuan untuk membawa saudara-saudara Papua Barat kembali ke dalam Melanesia. Keanggotaan Papua Barat segera di MSG menyediakan jalan yang kuat menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap orang-orang Papua Barat. "-