New Zealand Parlemen menyerukan kebebasan media di Papua Barat

New Zealand Parlemen menyerukan kebebasan media di Papua Barat dan hari ini saya membawa masalah ini ke Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama  Pemuda,  Mahasiswa Pasifik  dan Melanesia , organisasi aktivis Papua Barat lainnya, dan dukungan dari saya Partai Hijau Kaukus!

Anggota  Parlemen dari Partai Hijau Catherine Delahunty dan Steffan Browning bergabung pengunjuk rasa di luar kedutaan Indonesia saat ini meminta Presiden baru Joko Widodo untuk menghormati janji pemilihannya kebebasan media yang lebih besar di Papua Barat. Hanya empat hari lalu, 2 wartawan Perancis mengunjungi Papua Barat dijatuhi hukuman penjara di pengadilan Indonesia setelah mencoba untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia.

Akhirnya, Dua Jurnalis Perancis Tiba di Bandara Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris

Seperti ditulis media perancis, Liberation Ecrans, kedua jurnalis ini disambut meriah puluhan awak media dan keluarga di Bandara Udara Internasional Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris.

Sekertaris Jenderal Raporture Without Border (RWB), Christophe Deloire, juga ikut menyambut kedua jurnalis asal Perancis yang ditahan sejak 6 Agustus 2014, saat melakukan peliputan di Wamena, Papua.

"Ini cerita kotor yang akhirnya berakhir," kata Thomas Dandois, saat diwawancarai wartawan usai tiba di Bandara, seperti ditulis Liberation Ecrans.  

Valentine Bourrat mengatakan, “Tidak sabar untuk berjalan-jalan di Paris dan dikelilingi oleh orang-orang terkasih,” ujarnya

Sekjend RWB, Christophe Deloire mengatakan, putusan pengadilan yang dikeluarkan pengadilan Indonesia merupakan simbol melawan kebebasan pers

Thomas Dandois, 40, dan Valentine Bourrat, 29, ditahan pada bulan Agustus sementara membuat sebuah film dokumenter untuk saluran televisi Franco-Jerman Arte tentang gerakan separatis di Papua bagian timur.

Pasangan itu mencoba dua bulan kemudian di Jayapura, ibukota Provinsi Papua, atas tuduhan melanggar hukum imigrasi karena mereka melaporkan turis, bukan wartawan, visa - sebuah kejahatan yang harus dihukum hingga lima tahun penjara.

Indonesia sangat sensitif tentang wartawan yang meliput Papua, di mana pemberontakan tingkat rendah terhadap pemerintah pusat telah direbus selama beberapa dekade, dan jarang memberikan visa yang memungkinkan orang asing untuk melaporkan di wilayah tersebut.

Jaksa telah meminta hukuman empat bulan selama persidangan, mengatakan wartawan telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf.

Namun, majelis hakim menyerahkan mereka hukuman hanya dua bulan dan 15 hari, yang sebagian besar mereka sudah disajikan.

Berbicara setelah vonis pekan lalu, pengacara wartawan 'Aristo Pangaribuan telah menyambut rilis dekat mereka, meskipun menambahkan bahwa "dari perspektif hukum, ini sangat tidak baik karena membuka pintu bagi kriminalisasi kegiatan jurnalistik."

Wartawan asing yang ditahan di masa lalu untuk secara ilegal pelaporan di Papua telah cepat dideportasi.

Aliansi  Jurnalis  Independent di Indonesia mengatakan ini adalah pertama kalinya bahwa wartawan asing telah dicoba untuk pelanggaran imigrasi di Papua.

Andreas Harsono, seorang peneliti yang berbasis di Jakarta untuk Human Rights Watch, mendesak Indonesia untuk merombak sistem yang kompleks bagi wartawan asing untuk mengajukan permohonan visa untuk melaporkan Papua.

Saat ini, 18 instansi pemerintah yang berbeda harus menyetujui visa jurnalis asing untuk Papua, katanya.

"Wartawan tidak akan menggunakan visa turis jika itu adil untuk mengajukan orang wartawan," katanya.

Dandois ditahan di sebuah hotel di kota Wamena dengan anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka dan Bourrat ditahan tak lama setelah itu, menurut pihak berwenang.

Gerakan Papua Merdeka telah berada di garis depan perang melawan pemerintah pusat di daerah yang kaya sumber daya, yang miskin dan etnis Melanesia

Perkembangan Aktivitas Benny Wenda

Calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan pendiri Kampanye Papua Merdeka Barat Benny Wenda baru saja kembali dari membuat dua kunjungan ke Amerika Serikat dan Norwegia, bertemu dengan Senator, anggota Kongres AS dan lain-lain.

Di Washington, Benny mengunjungi dan melobi kantor Senator Barbara Boxer (California State Senator) dan Senator Dick Durbin (Asisten Pemimpin Mayoritas.)

Benny bertemu dengan banyak orang selama waktunya di Norwegia termasuk Kepala Trials Adil Internasional, Jago Russel, Sekretaris Jenderal Norwegia Helsinki Komite Bjørn Engesland dan aktor Amerika Jeffry Wright.

Benny juga diundang ke Oslo oleh terkenal Oslo Freedom Forum untuk berbicara tentang bagaimana Pemberitahuan Sistem Interpol Red disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana pemberitahuan merahnya telah dihapus setelah kasus tengara.

Soldalitas Selandia Baru untuk West Papua akan melakukan aksi di Kedutaan Indonesia di Wellington

Pada hari Rabu, 29 Oktober, akan ada aksi damai di Kedutaan Besar Indonesia di Wellington untuk menyeruhkan Presiden Indonesia yang baru Joko Widodo untuk menghormati janji pemilihannya untuk memastikan lebih besar kebebasan media di Papua Barat.

Jurnalis lokal di Papua Barat, yang diduduki oleh Indonesia sejak 1963, mengalami kekerasan dan intimidasi, seperti yang disorot selama kunjungan awal tahun ini oleh Victor Mambor, Aliansi Jurnalis Independen di Papua. Wartawan asing jarang diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat, dan beberapa orang terpilih yang diizinkan masuk dipantau secara ketat selama waktu mereka di sana.

Kurangnya akses untuk media asing, dan perlakuan kasar terhadap orang Papua Barat yang bertemu dengan orang-orang yang memasuki negara itu di bawah visa turis, telah disorot terakhir dengan pihak berwenang Indonesia pengobatan wartawan Perancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap pada 6 Agustus ketika sedang merekam footage untuk sebuah film dokumenter tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Bukannya cepat dideportasi sebagai wartawan asing lainnya telah di masa lalu, mereka didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan dipenjarakan sampai minggu ini ketika mereka muncul di pengadilan - menurut Independen Aliansi Jurnalis Indonesia, pertama kalinya bahwa wartawan asing telah dicoba di bawah hukum imigrasi di Papua. Kedua wartawan ditemukan bersalah, dan akan dibebaskan pekan depan. Ada laporan bahwa orang Papua Barat yang mungkin telah bertemu dengan Dandois dan Bourrat telah ditargetkan dan diinterogasi oleh petugas intelijen Indonesia.

Bergabunglah dengan kami pada hari Rabu untuk menambahkan suara Anda untuk panggilan untuk kebebasan media di Papua Barat.

Ketika: Dari 13:00-13:30 pada Rabu 29 Oktober 2014. Dimana: Kedutaan Indonesia, 70 Glen Road, Kelburn, Wellington

Free West Papua Campaign memprotes di depan Konsulat Indonesia di Darwin, Australia hari ini.

Protes untuk referendum kemerdekaan untuk Papua Barat yang diliput  oleh SBS Australia dan SBS7.

"Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1969 dan melihat puluhan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Indonesia yang telah diabaikan oleh Presiden Indonesia berturut-turut dan Pemerintah Australia. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan dan pembunuhan aktivis politik Indonesia telah sebagian besar tetap tidak dilaporkan karena akses Jurnalis ditolak untuk provinsi bermasalah "-. aktivis Australia Izzy Brown

Panggilan untuk bebaskan wartawan Perancis di Papua Barat

Siaran Pers: Siaran Pers Bersama

Panggilan untuk kebebasan media dan pembebasan wartawan Perancis di Papua Barat

Aksi Papua Barat Auckland, yang EPMU dan Dewan Media  cetak untuk panggilan  Media Freedom Network pada Menteri Luar Negeri pemerintah Selandia Baru untuk berbicara dalam mendukung dua wartawan TV Prancis yang sidang baru saja dimulai di Jayapura Papua Barat. Kami meminta Menteri juga meminta sebuah jaminan bahwa masyarakat lokal wartawan bertemu dengan akan dilindungi. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan Presiden baru dilantik Indonesia Joko Widodo dari janji-janji yang dibuatnya selama kampanye pemilihannya untuk memungkinkan kebebasan media yang lebih besar di wilayah bermasalah.

Menteri harus merebut waktu untuk menyarankan Mr Widodo resolusi Juli Parlemen yang meminta Presiden baru untuk menegakkan hak 'wartawan lokal dan internasional' untuk melaporkan situasi politik di Papua Barat tanpa risiko penjara atau pelecehan. Widodo berencana mengunjungi Papua Barat akhir pekan ini.

"Sekarang kita berada di Dewan Keamanan PBB kita harus memiliki suara kita mendengar tentang kasus ini penting -concerning hak asasi manusia tidak hanya dari dua wartawan yang berdedikasi tetapi juga hak-hak rakyat Papua Barat," kata Paul Tolich dan Maire Leadbeater berbicara untuk jaringan mereka.

Kemarin, Thomas Dandois dan Valentine Dandois muncul di pengadilan setelah hampir tiga bulan dalam tahanan. Mereka ditangkap ketika sedang merekam cuplikan untuk film dokumenter dan mencoba untuk menyinari perjuangan kemerdekaan sebagian besar tersembunyi di Papua Barat. Mereka telah didakwa dengan pelanggaran visa tapi di masa lalu pemerintah telah cukup mengusir wartawan tertangkap melakukan hal ini.

Terlepas dari sejumlah kecil kunjungan diawasi secara ketat, wartawan internasional telah dilarang masuk ke Papua Barat. Pembatasan ini melanggar semangat jika tidak surat Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan hak universal untuk menginformasikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Anthony Craig : Terima kasih Senator John Madigan menyampaikan kondisi West Papua terkini kepada Perdana menteri Australia

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senator John Madigan untuk mengirimkan pertanyaan saya ke Perdana Menteri    nomor 14 tentang Genosida Papua Barat dan Keadilan untuk Balibo Five dan Roger East ketika ia makan malam dengan dia tadi malam.

Terima kasih juga kepada semua orang atas masukan yang hebat dan pertanyaan. Via Facebook, Twitter dan email kami menerima ratusan kiriman. Saya menghargai pemikiran dan upaya anda semua. Di bawah ini adalah pertanyaan yang saya mengajukan atas nama anda kepada Perdana Menteri. (Pada akhirnya, kami memberinya lebih dari 20 pertanyaan anda.) Perdana Menteri menerima ini dan telah dilakukan untuk menjawab mereka semua secara tertulis. Terima kasih sekali lagi untuk masukan anda.

Hormat Saya

Anthony Craig 

Sidang Perdana Digelar, 2 Jurnalis Perancis Diancam Pidana 5 Tahun Penjara

Senin (20/October /2014),  Dua wartawan asal Perancis, Valentine Bourrat (29) dan Thomas Dandois (40) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Klas IA Abepura, Jayapura, Provinsi Papua. 

Sidang  Perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Martinus Bala dan dua anggotanya itu dimulai Pukul 10.50 dan berakhir Pukul 11.20 waktu setempat.  Tampak hadir di sana Ibunda Valentine Bourrat  dan kakak dari Thomas Dandois  serta pihak konsulat Perancis dari Jakarta. 

Sidang  Perdana beragenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Sukanda terhadap Valentine dan Thomas. 

Sukanda membacakan dakwaan 2 halaman terkait penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh 2 jurnalis ini. Jaksa Penuntut Umum juga membacakan kronologis kedatangan kedua terdakwa hingga penangkapan yang dilakukan pada awal 7 Agustus lalu di Kabupaten Jayawijaya Wamena, Papua. 

Thomas dan Valentine didakwa pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasiaan, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukun Pidana Indonesia  diancam pidana penjara 5 tahun.

Dalam tanggapan baliknya, Kuasa Hukum terdakwa, Aristo Pangaribuan mengatakan, surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tidak mendefinisikan apa itu kegiatan jurnalistik yang dipermasalahkan.

"Di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  sangat jelas, bahwa inti dari dakwaan tersebut tidak sesuai dengan visa kunjungan. Namun, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan apakah dakwaan yang dimaksud. Kegiatan jurnalisme yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum tidak dijelaskan dalam pembacaan dakwan. Unsur ini tampaknya tidak tergambar. Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak mendefinisikan apa itu kegiatan jurnalistik," tutur Aristo. 

"Untuk itu, kami mendalilkan, surat dakwaan tidak cermat, maka kami harapkan majelis menyatakan dakwaan batal demi hukum," pintanya. 

Sidang dengan agenda dengar tanggapan balik dari penuntut umum akan digelar besok, Selasa (21/10/14) pagi di tempat yang sama.  Sidang direncanakan  dilakukan satu seminggu ini hingga mendengar putusan pada Jumat mendatang.

Benny Wenda diundang ke Oslo untuk menggambarkan landmark Interpol Kasusnya

Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian  dan pendiri Free West Papua Campaign Benny Wenda baru-baru ini kembali dari lobi di Washington dan akan segera berangkat ke Oslo di mana ia akan bergabung dengan diskusi panel yang menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menyalahgunakan Sistem Interpol dengan menempatkan "Red Notice "pada dirinya.

Karena aktivitasnya ia dianiaya oleh pemerintah Indonesia, sasaran penyiksaan dan penuntutan bermotif politik.

Aktivis Papua Barat melobi Washington untuk Kasus penjara wartawan Perancis

Sumber Radio Australia, Lebih dari dua bulan setelah dua wartawan Prancis ditangkap di Papua Barat, upaya-upaya baru sedang dilakukan untuk memiliki mereka dirilis.

Aktivis Papua Barat melobi Washington untuk dipenjara wartawan Perancis (ABC)

Valentine Bourrat dan Thomas Dandois ditahan di ibukota provinsi, Kota Jayapura, pada awal Agustus untuk pelaporan di provinsi Indonesia saat visa turis.

Reporters Without Borders telah meluncurkan sebuah petisi yang menyerukan pembebasan segera pasangan itu, dengan alasan mereka harus diusir sebagai wartawan asing lainnya ditangkap dalam situasi serupa normalnya.

Demikian bincangan udara Radio Australia Presenter: Richard Ewart  dengan Benny Wenda,  Calon penerima hadiah Nobel 

Penangkapan Papua melanggar kebebasan berekspresi

Sebuah artikel baru dengan UCA News pada protes baru-baru di Papua-Barat Penangkapan pada Senin dari 49 demonstran Papua merupakan kemunduran kebebasan berekspresi, Memantau Hak Asasi Manusia (Imparsial) yang berbasis di Jakarta mengatakan hari ini.

"Kebebasan berekspresi di Papua adalah yang terburuk di Indonesia. Ada perbedaan antara Papua dan daerah lain di negeri ini. Hal ini dapat dilihat terutama ketika Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tahap aksi unjuk rasa, "direktur eksekutif Poengky Indarti kepada ucanews.com pada Rabu.

Puluhan anggota KNPB ditangkap Senin, sementara pementasan aksi unjuk rasa damai di depan kantor imigrasi di Jayapura dan Merauke. Mereka dibebaskan setelah sembilan jam penahanan.

Demonstrasi diadakan untuk mendesak pemerintah daerah untuk melepaskan dua wartawan Prancis ditangkap pada bulan Agustus, bersama dengan tiga anggota Gerakan Papua Merdeka.

Wartawan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan saat syuting sebuah film dokumenter untuk Franco-Jerman Saluran TV Arte, dituduh melanggar hukum imigrasi Indonesia karena mereka bekerja dengan visa turis bukan visa Media.

Indarti disebut baik penangkapan dan biaya palsu wartawan.

"Jika wartawan hanya melanggar aturan imigrasi, hanya mendeportasi mereka. Mengapa mereka harus repot-repot [dengan investigasi]? "Kata Indarti.

Indonesia dikenal terlalu sensitif tentang wartawan yang meliput isu-isu di Papua, di mana pemberontakan tingkat rendah terhadap pemerintah pusat telah direbus selama beberapa dekade. Pemerintah jarang memberikan visa bagi orang asing untuk melaporkan secara independen di wilayah tersebut.

Dengan mencap semua orang Papua sebagai calon separatis, Indarti mengatakan pemerintah telah mengikis kebebasan berekspresi.

"Jika pemerintah daerah tidak dapat mengubah pola pikir mereka, situasi tidak akan berubah," katanya.

Basoko Logo, juru bicara KNPB dan salah satu dari 49 demonstran ditahan, mendesak pihak berwenang untuk melonggarkan pembatasan di provinsi Papua dan Papua Barat.

"Beberapa petugas polisi mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa menggelar unjuk rasa karena kita tidak memiliki izin," katanya kepada ucanews.com. "Sejak kapan protes damai membutuhkan persetujuan dari polisi setempat? Aturannya mengatakan bahwa kita hanya perlu untuk memberitahu mereka. Polisi setempat tidak memiliki hak untuk melarang kami. "

Pastor John Djonga, seorang pendeta aktivis, mengakui bahwa di masa lalu beberapa protes KNPB telah menuntun kepada kekerasan.

"Namun, para anggota KNPB tidak boleh ditekan sepanjang waktu," katanya.

Penangkapan "melanggar hak asasi manusia," lanjut imam itu.

"Indonesia takut wartawan asing yang mengunjungi Papua Barat"

"Gerakan baru-baru ini di parlemen Australia untuk menekan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan wartawan asing masuk ke Papua Barat adalah awal dari perubahan. Sekarang parlemen lainnya akan didorong untuk menekan Indonesia untuk mengizinkan wartawan akses ke Papua Barat"

Benny Wenda, hadiah Nobel perdamaian calon dan pendiri kampanye Papua Merdeka Barat pada Radio Australia mengatakan  "Selama 50 tahun Indonesia telah mampu untuk melarang wartawan asing memasuki Papua Barat."

"Indonesia tidak memiliki alasan untuk menahan 2 Wartawan Perancis (Thomas Dandois dan Valentine Bourat), Mereka hanya ingin pergi dan melihat apa yang terjadi di Papua Barat. Indonesia benar-benar takut sehingga mereka menangkap wartawan."

"Tapi kemudian Indonesia menunjukkan diri kepada dunia dengan menjadi begitu takut wartawan asing dan menangkapi mereka.

Bucthar Tabuni: Aktivis KNPB ditangkap ini bukti Indonesia membelenggukan hak kebebasan berekspresi rakyat West Papua

Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional Papua Barat angkat bicara tentang penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni mengatakan  KNPB pada tanggal `13 Okotber 2014 melakukan aksi demonstrasi damai di 9 daerah di West Papua ( Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, Fakfak, Manokwari, Yahokimo, Nabire dan Biak untuk menutut pemerintah Indonesia membebaskan 2 jurnalis Perancis yang telah melakukan peliputan dan ditahan di West Papua.

KNPB telah mengirim surat pemberitahuan rencana aksi mereka ke Polisi, namun Polisi telah mengirim surat kepada KNPB untuk menyatakan menolak dan tidak memberikan ijin kepada KNPB untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai. Walaupun Polisi melarang tetapi KNPB pada komitmennya tetap melakukan aksi demonstrasi itu secara damai.

Sikap KNPB ini terbukti pada tanggal 13 Oktober KNPB di 9 wilayah di West Papua melakukan aksi demonstrasi damai. Polisi bergerak dengan cepat memblokir titik-titik kumpul  dan melakukan ancaman intimidasi kepada massa demonstrasi itu.

Polisi membubarkan aksi demonstrasi damai itu dan menangkap 40 aktivis KNPB di Merauke dan 16 Aktivist KNPB di Jayapura, sehingga jumlah ativist KNPB yang ditangkap adalah 56 orang.

Lanjut Buchtar mengatakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah wadah yang dibentuk oleh rakyat West Papua sebagai media perjuangan rakyat dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah untuk mendudukan persoalan West Papua secara adil dan bermartabat.

Atas dasar inilah KNPB dalam 6 tahun terakhir ini  memobilisasi rakyat  untuk menyatakan hak politik mereka secara terbuka dan damai untuk dapat diketahui oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat international.

Namaun Militer dan Polisi Indonesia menanggapi aksi damai KNPB itu dengan  cara menembak mati, menangkap dan memenjarahkan aktivis KNPB.

Sejarah mencatat daftar korban rakyat West Papua yang panjang atas praktek Negara Indonesia sebagai Negara penjajah bagi West Papua dimana membelenggu hak kebebasan berekpresi mereka.

50 tahun lebih rakyat West Papua berjuang hak penentuan nasib sendiri mereka secara damai dan bermartabat, namun rakyat hanya mengalami perlakuan semena-mena. Rakyat West Papua diperlakukan tidak manusiawi, ditangkap, ditahan dan diadili  bahkan ditembak mati secara massif dengan mengunakan hukum yang didesin dan disitir menurut keinginan penguasa Negara. Rakyat West Papua dikenakan rekayasa tuduhan yang sama yakni melakukan tindak pidana subversive karena menyuarakan hak rakyat West Papua.

Hal ini dibuktikan dengan pendudukan Negara Indonesia atas wilayah West Papua dimana tidak menghormati hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, padahal rakyat West Papua menyatakan hak mereka secara damai dan bermartabat. Ini adalah bukti Negara Indonesia sebagai penjajah bagi West Papua.

Kebebasan berpendapat dan berekpresi adalah hak setiap orang dan hak ini dijamin dalam perjanjian international tentang hak-hak sipil dan politik. Namun Hak ini tidak diberlakukan bagi rakyat West Papua.

Tujuan aksi demonstrasi damai KNPB  pada tanggal 13 Okotber 2014 di 9 daerah di West Papua adalah “menutut pemerintah Indonesia membebaskan 2 jurnalist yang ditahan dan akan diadili di West Papua.”  “Menyeruhkan kepada Indonesia untuk membuka akses jurnalis international ke West Papua dan pekerja HAM PBB ke West Papua “ ungkapnya.

Aliansi Mahasiswa Papua Yogjakarta Gelar Demonstrasi Desak Dua Wartawan Perancis Dibebaskan

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Wilayah Jawa Tengah, Senin (13/10/2014), menggelar aksi demonstrasi damai di titik 0 kilometer, Yogyakarta, minta dua wartawan asal Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan di Jayapura, Papua, untuk dibebaskan.

Otis Tabuni, Koordinator aksi menjelaskan, penahanan dua wartawan asal Perancis di Papua, menunjukan bahwa wilayah Papua masih tertutup bagi pengamatan dunia internasional

“Kami (AMP) demo untuk mendesak kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Papua, Kantor Imigrasi Papua, Polda Papua serta pihak-pihak yang terkait untuk segera membebaskan kedua wartawan asal Prancis," kata Otiz Tabuni, ,

Selain itu, lanjut Tabuni, AMP juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segara mengembalikan alat-alat liputan kedua jurnalis yang ditahan usai ditahan di Wamena, 6 Agustus 2014 lalu.

"Segera buka ruang demorasi di tanah Papua, dan ijinkan wartawan asing untuk bisa meliput di tanah Papua," tegasnya

Pers Reallese Komite Nasional Papua Barat tentang 9 Wilayah KNPB Yang Mengadakan Demo Damai Tuntut Pembebasan Wartawan Prancis

Pers Reallese Komite Nasional Papua Barat tentang 9 Wilayah KNPB Yang Mengadakan Demo Damai Tuntut Pembebasan Wartawan Prancis

Dengan melihat pembugkaman ruang demokrasi dan pembatasan terhadap jurnalis asing di papua dengan ditangkapnya dua Jurnali asing asal prancis Thomas Dandois dan Vallenting Bauratt oleh Kepolisian Indonesia  Jayawiyaya ( Highland- West Papua) pada tanggal 6 agustus 2014, Maka Komite Nasional Papua Barat KNPB sebagi Media Nasional perlu sikapai situsi pembungkaman Ruang demokrasi dan Penagkapan jurnalis Asing di Papua.

Berdasarakan hal tersebut KNPB Mengeluarkan Himbauan umum aksi Nasional di seluruh wilayah KNPB untuk melakukan aksi demo damai untuk mendesak pemerintah Indonesia segera membebaskan dua Jurnalis Asing dan Membuka ases bagi jurnalis Internasional, sekaligus meminta kepada lembaga-lembaga pemerhati kemanusiaan dan Pelopor khusus untk masuk ke Papua Barat.

Pada Hari ini KNPB melaksanakan Aksi secara Nasional di seluruh wilayah KNPB. Mendesak pemerintah Indonesia segera Bebaskan dua jurnalis asing dan membuka akses internasional secara luas.

Wilayah Jayapura, Pasukan polisi dengan kekuatan penuh memblokade semua titik kumpul massa demonstrasi damai. Walaupun Polisi melarang dan memblokade semua titik kumpul tetapi aktivis KNPB di Jayapura menembus blockade polisi pada jam 11.00  pagi  dan melakukan aksi damai mereka dengan membawa famplet dan spanduk yang bertuliskan bebaskan 2 wartawan asal Perancis itu.  Aksi damai ini hanya berjalan 15 menit karena polisi menyerang  dan membubarkan aktivis KNPB  dan menangkap mereka.  Berikut ini adalah mereka yang ditangkap antara lain :

1. Tuan ELIASER ANGGAINGGOM (WAKIL KETUA PNWP WILAYAH HANIM.HA)

2. AGUS KOSAY ( KETUA I KNPB PUSAT)

3. UCAK LOGO ( JUBIR NASIONAL knpb PUSAT )

4. REGINA WENDA ( SEKERTARIS KNPB NUMBAY )

5. YIMI BROWAY ( KETUA I KNPB NUMBAY )

6. MARTEN SUHUNIAP ( ANGGOTA KNPB)

7. RIBKA KOMBA ( BENDAHARA KNPB NUMBAY )

8. MARICE MAMBRASAR ( ANGGOTA KNPB NUMBAY )

9. LAZKAR SAMA ( Pelaksana tugas harisn Jubir Internasional )

10. ISAK SALAK ( ANGGOTA)

11. PETRUS PETEGE (ANGGOTA)

12. MANU MOHI (ANGGOTA )

13. DAVID WALILO ( ANGGOTA )

14. PALINA PAGAGE (ANGGOTA )

15 . TEREN SORABUT ( ANGGOTA )

16. WILEM WANDIK (ANGGOTA )

17. TINUS HELUKA ( ANGGOTA )

Mereka yang ditangkap sementara sedang ditahan di polresta kota jayapura , mereka ditangkap pada pukul 11.30 WPB sampai dengan saat ini masih ditahan di Polresta Kota jayapura.

Wilayah Merauke,  Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Anim-Ha, Ibu Panggresia Yem, ketika dihubungi media ini via telepon seluler,mengatakan hari ini KNPB dan PRD Merauke melakukan aksi demonstrasi damai , massa demonstrasi damai berkumpul di Taman PEPERA dan akan melakukan long mark ke kantor Migrasi Merauke.  Pasukan Polisi menyerang activist  KNPB itu dan membubarkan mereka. Polisi menangkap 49 aktivis KNPB Merauke. Mereka yang ditangkap dan ditahan Polisi adalah ;

1. GENTO EMERIKUS DOOP ( ketua KNPB Merauke )

2. YOSEP NOVARIS WOGAN ( Sekertaris KNPB merauke )

3. EMELIANUS NEMOP 

4. CHARLES SRAUN

5. YOHANES KAYOP

6. PETRUS WOGANG

7. KRISTIANUS MAHUZE

8. EMANUEL METEMKO

9. YOSEP IMBANOP

10. YOSEP MUYAN

11. PETRUS KATEM (Sekertaris PRD wilayah Merauke )

12. AP MOSES

13. K PASIM

14. YERMIAS KEPZE

15. YUSTINUS AIRIT

16. EMERIKUS KAKUPU

17. YOSEP P

18 MUYAN 

19 . YOSEP C. H. IMBANOP

20. STEVANUS KAIZE

21. MELKIOR KEBZE

22. KORNELIS YOLEM , dan 6 orang lainya Sementara masih di Tahan di Polresta Merauke.

Setelah polisi membubarkan dan menangkap aktivis KNPB yang sedang melakukan aksi damai itu dan membawa mereka ke Kantor Polisi Merauke, Polisi kembali lagi ke Kantor KNPB dan PRD Merauke dan menangkap 20 aktivis KNPB yang sedang berada di Kantor KNPB tersebut.

Wilayah Manokwari,  KNPB Manokwari hari ini melakukan aksi demonstrasi damai bertempat di depan jalan utama Universitas Papua  ( Manokwari). Aksi demonstrasi KNPB ini tidak berjalan lama karena Polisi Manokwari tidak memberikan ijin untuk melakukan aksi damai,  Aksi damonstrasi damai KNPB Manokwari  ini hanya berjalan 1 jam dibawah tekanan dan ancaman polisi dan berakhir pada jam 12 siang.

Wilayah Timika, KNPB Timika sebagai media perjuangan rakyat West Papua telah mediasi demonstrasi damaiyang dihadiri oleh rakyat West Papua yang berada di Timika. Penanggung jawab aksi ini adalah Parlemen Rakyat Daerah Timika dan KNPB Timika sebagai pelaksana aksi. Aksi demosntrasi KNPB Timika ini berjalan baik dimana KNPB melakukan long Mark dari Kantor KNPB dan PRD Timika menuju Kantor Perwalikan rakyat Daerah miliknya Pemerintah Indonesia di Timika. Walaupun Aksi KNPB ini dilarang oleh polisi namun KNPB Timika maju dan melakukan aksi damainya dibawah pengawasan ketat oleh pasukan polisi.

Wilayah Fakfak, Walaupun Polisi telah melarang  aksi demonstrasi damai KNPB tetapi Aksi demonstrasi KNPB Fakfak ini berjalan baik walaupun dibawah ancaman dan pengawalan ketat oleh Pasukan Polisi. KNPB dan PRD Fakfak melakukan long mark secara damai di pusat kota Fakfak.

Wilayah Nabire, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire, Senin (13/10/2013) hari ini menggelar aksi demo damai di Taman Bunga Oyehe). Aksi demo digelar dalam rangka mengeluarkan dua wartawan internasional yang ditahan di wamena pada tanggal 16 agustus 2014 atas nama dua wartawan asal prancis Thomas Dandois, Valentine Bourrat. Aksi demonstrasi damai di Nabire ini dibawah pengawalan ketat oleh pasukan Militer dan Polisi Indonesia.

Wilayah Biak,  KNPB Biak pada saat yang sama juga telah melakukan aksi demonstrasi damai di Sekretariat KNPB Biak berjalan secara baik, walaupun polisi melarang kegiatan KNPB.  Aksi 00 ini dilaksanakan jam 08 pagi hingga 12.00 siang.

Wilayah Yahokimo, KNPB  Yahokimo bersama rakyat di yahulimo mengadakan aksi, pada pukul 09.00 di Lapangan Kantor lama.  Setelah ribuan rakyat kumpul mengadakan aksi demo damai tersebut dihadiri oleh ribuan rakyat, selama aksi berlangsung melakukan orasi-orasi dan yel-yel medesak pemerintah Indonesia bebaskan dua jurnalis asing asal perancis Thomas Dandois dan Vallentinne Bauratt. Aksi demonstrasi damai ini berjalan baik walaupun pihak polisi telah melarang aksi KNPB tersebut.

Wilayah Kaimana, Aksi Demo Damai Longmars Pembebasan Jurnalis Internasional Acal Prancis tersebut dipusatkan di Komplek Sekretarit KNPB & PRD Kaimana Titik Kmpul Utama Taman Kota Kaimana,pada pukul 09.00 – Selesai Dalam aksi demo ini polisi menyita atribut demo yang dibawa oleh Niko Nauw anggota KNPB Atribut yang di sita 2 Bendera KNPB, 5 Pamplet Bergambar 2 Wartwan Prancis, 1 spanduk Bertulisan PEMERINTAH INDONESIA SEGERA BEBASKAN DUA WARTAWAN PRANCIS Mr. THOMAS A. DANDOIS & Ms. L.M. VALENTINE BAURATT. Aksi yang berlangsung pada pukul 09.00 pagi tadi berlangsung ricuh.

Kepolisian Resort Kaimana menggunkan 1 Mobil Patroli dan 2 buah dalmas masuk ke tempat star kegaitan di taman Kota. Masa aksi yang dipimpin ol,eh KNPB Kaiaman menggunakan 1 buah mobil komando dan 2 buah kendaran angkutan kota ini di jemput dengan suatu tindakan intimidasi oleh Pisak Kepolisan Resort Kaimana. Dalam persitiwa itu, semua atribut demo yang dimuat pada mobil komado Kegiatan disita oleh Pihak Keamanan Resort Kaimana. Meskipun mendapat tekanan, masa aksi tetap siap untuk melakukan aksi longmars menuju tempat kegiatan di Komplek Sekretariat KNPB & PRD Kaimana. 

Hormat saya

ONES SUHUNIAP

Sekretaris Umum KNPB pusat

Acara Hari Budaya West Papua di PNG memberikan dukungan kemerdekaan untuk West Papua

West Papua Cultural Day hari ini (11/10/04) di Port Moresby, PNG berlangsung meriah. Komunitas West Papua yang berada di Port Moresby menggelar tarian budaya dari masing-masing daerah. Powes Parkop, selaku Gubernur NCD dan Boka Kondra selaku Menteri Pariwisata dan Budaya PNG ikut memberikan pidato politik tentang dukungan kemerdekaan Papua.

Acara ini juga dimeriakan oleh artis-artis PNG sepertiGeorge Telek, Basil Greg, dll. Asosiasi Mahasiswa West Papua (The West Papua Association of University PNG) selaku penyelenggara menyatakan komitmennya untuk membangun kesadaran dan solidaritas perjuangan Papua Merdeka melalui budaya West Papua.

Acara berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore di lapangan Konstitutional Park, PNG.


Sebuah Hari Budaya Papua Barat bersejarah diadakan hari ini di Port Moresby, Papua Nugini, yang diselenggarakan oleh Papua Barat UPNG Mahasiswa dan juga dihadiri oleh anggota Panduan West Papua Campaign -PNG. Dalam memimpin acara tersebut, Gubernur NCDC Powes Parkop menyumabngka  10.000 Kina ( Rp. 40.Juta) kepada Wakil Presiden Asosiasi Mahasiswa Papua Barat UPNG untuk mensponsori acara.

Banyak menghadiri hari di Taman Konstitusi Waigani dan tarian tradisional serta warung dan lukisan wajah diadakan.

Secara internasional musisi  terkenal PNG George Telek juga hadir, menyanyikan lagu Kemerdekaan  Papua Barat yang terkenal.

Anthony Craig : Saya bangga menerima Surat PNWP disaat saya berulang tahun

Anthony Craig dari Partai  Democratic labour  Federal Australia   dan Juru  Bicara  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi untuk West Papua telah menerima surat terbuka Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai kado ulang pada tanggal 10 Oktober genap berusia  52 tahun.

Anthony Craig dalam surat balasannya mengatakan  surat ini harus menjadi salah satu yang terbaik yang saya telah menerima pada hari ulang tahunku untuk waktu yang lama.  Dimana surat PNWP ini yang membuat ulang tahun saya ke 52 sangat istimewa di tahun ini. Setiap orang Papua Barat adalah Kakak dan Adik saya. Saya dan Partai Buruh Demokrat Australia tidak akan berpaling dari tanggung jawab kami untuk memastikan rakyat West Papua akan suatu hari hidup dalam damai.  Kami dengan kalian ( West Papua) sampai kalian memiliki kebebasan dari penindasan militer Indonesia.

Surat ulang tahun terbaik yang saya  miliki, saya sampaikan terima kasih  dan saya akan terus melakukan apa yang saya bisa bahkan jika saya merasa seperti suara tunggal menangis di padang pasir, kata Anthony Craig.

Sebelumnya Bucthar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) pada tanggal 10 Oktober 2014 telah mengirim surat terbuka kepada  Anthony Craig  dari DLP Australia. Surat PNWP ini  untuk menyampaikan terima kasih kepada Anthony Craig karena selalu dengan setia berdiri bersama West Papua untuk terus melakukan kesadaran bagi rakyat dan pemerintahanya tentang situasi HAM yang dihadapi oleh rakyat West Papua.

DPR RI Akan Tolak Usulan Referendum Papua Dan Kalimantan Barat

Sumber Suara Pembaharuan

[JAKARTA] Isu referendum Papua dan Kalimantan telah masuk ke meja pimpinan DPR RI.

Menanggapi proposal referendum Papua yang sudah dikirim ke Australia dan telah dibahas melalui sebuah konferensi di Melbourne, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika masalah itu sangat sensitif. 

Kalau benar tentu itu akan sangat mengejutkan. Karena itu, DPR RI akan mempelajari lebih lanjut, termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis yang akan memisahkan diri dari Indoensia. 

“Kalau benar Gubernur Kalbar menyatakan itu berarti subversif dan itu tidak pantas karena melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah. Kita perlu bersikap, dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak. Kita juga akan merevisi perjanjian internasional, karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI,”  kata Fadli Zon ketika menerima Petisi Rakyat dan berbagai LSM yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas.

Petisi Rakyat tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto (Demokrat), anggota FPG DPR Aziz Syamsuddin, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dan beberapa nama lainnyadi Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Sri Bintang Pamungkas, pada tanggal 18-19 September 2014 lalu, ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia sebagaimana halnya menjelang Timor Timur merdeka dari Indonesia. 

“Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk,” ungkapnya.

Kalimantan Barat

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. 

Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan, usulan tersebut baru sekadar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat. 

Menurutnya, cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis pada Minggu, (5/10) lalu.

Mengenai sikap Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada, Cornelis menilai, itu hanya dalam rangka menyenangkan hati masyarakat. Sebab bagaimanapun DPR tetap berperan menetapkan kebijakan tersebut. 

Bagi mereka tidak ada kegentingan yang mendesak hingga memaksa pemerintah terbitkan aturan itu. 

"Bagi mereka pilkada DPRD sudah ideal. Sebab, tidak ada yang genting, meskipun demokrasi ini berada dalam posisi yang benar-benar darurat," pungkasnya.  [Ant/L-8]

Surat terbuka PNWP kepada DLP Australia

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA ( PNWP)

Email; westpapuaparlement@yahoo.com, lion_jpr@yahoo.com,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref.   Surat Terbuka Ucapan Terima Kasih

Kepada  Yang Terhormat;  Mr. Anthony Craig

Democratic labour Party of Australia Federal Spokesperson for West Papua Human Rights and Democracy, Po Box 167 , Australia.

Parlemen Nasional West Papua sebagai wadah politik rakyat West Papua yang dibentuk untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri merasa sangat penting untuk menyurati anda untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan sikap  anda dan Partai anda untuk terus berdiri bersama kami dalam perjuang hak penentuan nasib sendiri secara adil dan bermartabat. Dimana anda dan Partai anda sangat memainkan peran untuk terus meningkatkan kesadaran tentang West Papua kepada rakyat anda dan pemerintah anda.

Rakyat West Papua menyambut baik peran anda dan merasa bangga karena 50 tahun lebih lama kami berjuang suara kami tidak dapat didengar oleh international. Atas bantuan anda juga sehingga perjuangan rakyat West Papua dapat dilanjutkan untuk didengar oleh masyarakat dan pemerintah anda.

Saya berharap anda dan Partai anda selalu bersama kami dalam satu agenda bersama yaitu perjuangan hak penentuan nasib sendiri secara adil dan bermartabat, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan bermartabat. 

Sekali lagi saya atas nama rakyat West Papua yang sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri menyampaikan terima kasih atas kerja keras anda untuk terus meningkatkan kesadaran tentang West Papua pada masyarakat anda dan pemerintah anda.

Hormat Saya

Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua